Asian Spectator


The Times

.

Cek Fakta: Anies sebut akar masalah pernikahan anak adalah kemiskinan. Benarkah?

  • Written by Nurul Fitri Ramadhani, Politics + Society Editor, The Conversation Indonesia
Cek Fakta: Anies sebut akar masalah pernikahan anak adalah kemiskinan. Benarkah?

“Akar masalah (pernikahan anak) adalah poverty, salah satu sebabnya, ini harus dibereskan. Ketika kita menemukan kasus seperti ini hampir semua berasal dari keluarga prasejahtera. Tidak semua, tapi large portion. Untuk itu peningkatan kesejahteraan penting sekali, sehingga anak nggak dipandang sebagai komoditas ekonomi.”

Anies Baswedan[1], calon presiden nomor urut 1, dalam acara Golput Desak Anies yang ditayangkan di kanal YouTube resminya pada 22 Desember 2023.

Calon presiden Anies Baswedan menyampaikan paparannya pada acara ‘Desak Anies’ yang mengusung tema perempuan, agraria dan lingkungan di Jakarta, Kamis 18 Januari 2024. Muhammad Iqbal/Antara Foto[2]

Ketika ditanya sikapnya tentang masalah pernikahan anak, Anies menjawab bahwa salah satu akar masalahnya adalah poverty atau kemiskinan, dan oleh karenanya mayoritas pernikahan anak terjadi di keluarga prasejahtera. The Conversation Indonesia menghubungi Andi Misbahul Pratiwi, peneliti Pusat Riset Gender Universitas Indonesia, untuk menganalisis klaim Anies tersebut.

Benar bahwa kemiskinan jadi faktor pendorong terjadinya perkawinan anak, tetapi bukan satu-satunya penyebab. Ini patut digarisbawahi.

Perkawinan anak juga dapat disebabkan oleh berbagai faktor lainnya, seperti kehamilan tidak diinginkan (KTD), praktik budaya, pemahaman keagamaan yang keliru, bencana, konflik, perampasan sumber daya alam, dan krisis iklim. Ditambah lagi, pendidikan seksual komprehensif hingga saat masih belum tersedia secara memadai di Indonesia.

Riset Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA) UI[3] tahun 2023 mencatat 36,36% dari total perkawinan anak yang diputus (disetujui) Pengadilan Agama pada 2022 adalah karena alasan anak telah hamil.

Di Sukabumi, Jawa Barat, perkawinan anak didorong karena pemahaman keagamaan yang keliru tentang “ketakutan akan zina[4]”. Di Nusa Tenggara Barat (NTB), terdapat praktik budaya[5] yang menjadi celah perkawinan anak.

Selama Pandemi COVID-19 tahun 2020, data Komnas Perempuan[6] menunjukkan adanya tren peningkatan angka perkawinan anak. Bencana alam, konflik sosial, krisis iklim,[7] juga terbukti meningkatkan kerentanan perempuan[8] untuk menikah di usia anak.

Artikel ini merupakan hasil kolaborasi program Panel Ahli Cek Fakta The Conversation Indonesia bersama Kompas.com dan Tempo.co, didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

References

  1. ^ Anies Baswedan (www.youtube.com)
  2. ^ Muhammad Iqbal/Antara Foto (branda.antaranews.com)
  3. ^ Riset Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA) UI (puskapa.org)
  4. ^ ketakutan akan zina (www.indonesianfeministjournal.org)
  5. ^ terdapat praktik budaya (www.indonesianfeministjournal.org)
  6. ^ data Komnas Perempuan (komnasperempuan.go.id)
  7. ^ Bencana alam, konflik sosial, krisis iklim, (www.tandfonline.com)
  8. ^ meningkatkan kerentanan perempuan (komnasperempuan.go.id)

Authors: Nurul Fitri Ramadhani, Politics + Society Editor, The Conversation Indonesia

Read more https://theconversation.com/cek-fakta-anies-sebut-akar-masalah-pernikahan-anak-adalah-kemiskinan-benarkah-222673

Magazine

Compressed Air Pipe and Fittings: What Every Australian Industrial Facility Needs to Know

Compressed air is the fourth utility of modern industry, right alongside electricity, gas, and water. Yet despite its critical role in powering everything from pneumatic tools to automated productio...

Common Risks Hidden in Commercial Lease Agreements

Commercial leases are often longer and more complex than tenants expect, and the fine print can carry significant financial and operational consequences over the years that follow. Many business own...

Corporate Secretarial Services in Singapore: Annual Compliance, Key Filings, and Common Mistake

Annual compliance in Singapore should not be treated as a once-a-year administrative event. It is an ongoing governance system that depends on accurate records, timely filings, disciplined approvals...

hacklink hack forum hacklink film izle hacklink z-librarycasibomGrandpashabetbetwildtürk ifşaagen bolatelegram下载dedebetzlibrary.jojobetสล็อตสล็อตjojobetstakecasibomjojobetnakitbahisjojobetcasibomholiganbet