Asian Spectator


The Times

.

Bagaimana program pemeriksaan kesehatan gratis dapat percepat pengentasan TB di Indonesia?

  • Written by Ronny Soviandhi, Assistant researcher, Center for Tropical Medicine, Universitas Gadjah Mada
Bagaimana program pemeriksaan kesehatan gratis dapat percepat pengentasan TB di Indonesia?
Prabowo-Gibran yang pencalonannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden memantik kontroversi telah mulai bekerja sejak 20 Oktober 2024. Untuk mengawal pemerintahan mereka, kami menerbitkan edisi khusus #PantauPrabowo[1] yang memuat isu-isu penting hasil pemetaan kami bersama TCID Author Network. Edisi ini turut mengevaluasi 10 tahun pemerintahan Joko Widodo, sekaligus menjadi bekal Prabowo-Gibran selama menjalankan tugasnya. Data terbaru Kementerian Kesehatan (Kemenkes)[2] memperkirakan terdapat lebih dari 1 juta kasus tuberkulosis (TB) di Indonesia dengan total kematian per tahun mencapai 134.000 jiwa. Artinya, ada 17 orang yang meninggal akibat TB setiap jamnya. Kendati Indonesia berhasil mencapai rekor deteksi TB terbanyak hingga 809.000[3] kasus pada 2023, pemerintah perlu terus bekerja keras menanggulangi salah satu penyakit penyebab kematian terbesar[4] di negara ini. Presiden Prabowo Subianto memasukkan pengentasan TB dan pemeriksaan kesehatan (MCU) gratis ke dalam tujuh program prioritas[5] (quick win) di 100 hari pemerintahannya. Pemerintahan Prabowo menganggarkan Rp8 triliun untuk pengentasan TB dan Rp3,2 triliun untuk MCU gratis. MCU gratis ditujukan untuk 52,2 juta orang dan mencakup pemeriksaan tekanan darah, gula darah, foto rontgen chest x-ray (CXR) untuk skrining penyakit yang menelan biaya pengobatan besar (katastropik), serta pemeriksaan tuberkulosis. Fokusnya adalah untuk deteksi dini dan mencegah penyakit sesuai kategori usia. Skrining TB gratis berpotensi untuk mempercepat pengentasan tuberkulosis[6] di Indonesia, setidaknya untuk membantu memenuhi target pemerintah dalam mengurangi kasus TB sebesar 50%[7] dalam lima tahun ke depan. Skrining TB gratis untuk populasi rentan Salah satu cara paling efektif[8] untuk mencegah penyebaran infeksi menular TB[9] adalah dengan melakukan deteksi dini disertai investigasi kontak dan active case finding (ACF) yang lebih masif. Tujuannya agar orang yang terinfeksi dan berisiko terinfeksi segera memperoleh terapi pencegahan TB. Skrining TB gratis bisa menggunakan alat deteksi tuberkulosis yang telah digunakan beberapa tahun belakangan, seperti sinar-x portabel[10] dan tes TB CXR[11]. Namun, pemeriksaan perlu dipadukan dengan investigasi kontak, terutama untuk ODHIV yang tidak terdiagnosis TB, anak usia di bawah 5 tahun yang kontak erat dengan pasien TB aktif, dan populasi rentan lainnya. Read more: Penemuan kasus TB di Indonesia meningkat drastis: pemerintah harus segera lakukan ini[12] Agar pemeriksaan tuberkulosis lebih efektif, pemerintah perlu meningkatkan ACF[13], yaitu rangkaian pemeriksaan riwayat penyakit dan gejala TB yang dilakukan dengan menentukan populasi kunci dan rentan di wilayah prioritas dengan kasus tuberkulosis terbanyak. Kegiatan ini juga meliputi pemeriksaan dahak dan protein tuberkulin[14] yang dihasilkan bakteri penyebab TB. Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa strategi skrining TB dengan pendekatan ACF terbukti lebih hemat biaya[15] dan bisa meningkatkan hasil penemuan kasus[16] dalam jumlah besar pada populasi berisiko tinggi, dibandingkan pemeriksaan pada individu yang bergejala. Ilustrasi pemeriksaan tuberkulosis lewat rontgen portabel. Ilustrasi pemeriksaan tuberkulosis lewat rontgen portabel. Wulandari Wulandari / Shutterstock[17] Skrining TB gratis saja tidak cukup Deteksi dini TB melalui MCU gratis saja tidak cukup karena pengentasan penyakit infeksi menular ini sangatlah kompleks. Terdapat sejumlah tantangan lain yang akan dihadapi pemerintah dalam pengentasan TB, berikut sejumlah rekomendasi solusi yang perlu dipertimbangkan pemerintahan Prabowo: 1. Teknologi diagnosis yang lebih maju dan presisi Setelah proses skrining TB, diagnosis tuberkulosis dilakukan lewat tes cepat molekuler (TCM) GeneXpert[18]. Hasil diagnosis TCM ini sangat lama karena harus melalui proses pengiriman sampel ke laboratorium analisis pusat sehingga bisa mengakibatkan pasien tidak berobat dalam kurun 180 hari (loss to follow up). Agar program pengentasan TB lebih efektif, pemerintah perlu menerapkan teknologi diagnosis yang lebih portabel, berkualitas, dan minimal infrastruktur untuk menjangkau daerah terpencil. Pemerintah bisa memperluas penggunaan alat diagnosis TB lain, seperti TCM Truenat[19]–alat berbasis chip dan baterai yang mudah dibawa serta memiliki akurasi lebih baik[20]. WHO telah merekomendasikan[21] alat ini bagi orang dewasa dan anak-anak dengan tanda dan gejala TB paru. 2. Perawatan dan dukungan pengobatan komprehensif Angka keberhasilan pengobatan TB di Indonesia pada 2022 masih sebesar 85%[22] dari target sebesar 90%. Karena itu, pemerintah perlu meningkatkan perawatan dan pengobatan TB yang komprehensif secara cepat, tepat, dan berpihak kepada pasien. Pengobatan yang memenuhi syarat (adekuat) diperlukan agar pasien TB aktif sembuh dengan tuntas dan tidak menularkan penyakit. Selain itu, pemerintah harus menyediakan logistik pengobatan TB untuk mengimbangi usaha skrining TB yang sudah maksimal. Ketersediaan obat TB juga berguna untuk menghindari kasus pasien berhenti minum obat yang bisa menyebabkan bakteri penyebab tuberkulosis kebal terhadap pengobatan. Hal lainnya, pasien TB juga perlu mendapat dukungan sosial-ekonomi saat menjalani proses perawatan dan pengobatan TB. 3. Kampanye dan edukasi untuk kurangi stigma TB Kurangnya literasi kesehatan masyarakat[23] dan masih maraknya stigma mengenai pasien TB [24] bisa menjadi penghambat dalam program pengentasan TB. Misalnya, seseorang yang yang batuk-batuk, dirundung dengan candaan[25], “TBC ya!” Bagi seseorang yang memiliki gejala TB, candaan ini mungkin saja bisa membuat dia minder dan malu untuk mencari pengobatan. Karena itu, diperlukan kampanye dan edukasi seputar TB untuk mengubah perilaku kesehatan dan stigmanya di masyarakat. Kegiatan ini bisa dilakukan secara bertahap melalui pemberdayaan keluarga, masyarakat, kader TB, serta tokoh agama dan publik. Pemerintah perlu terus menggalakkan kampanye TB untuk mengatasi stigma yang beredar di masyarakat. Pemerintah perlu terus menggalakkan kampanye TB untuk mengatasi stigma yang beredar di masyarakat. Muh.Imron / Shutterstock[26] 4. Perkuat keterlibatan sektor swasta Pemerintah perlu memperkuat keterlibatan sektor swasta dalam penanganan kasus TB. Sebab, sebagian besar pasien TB[27] pertama kali mencari perawatan melalui layanan fasilitas kesehatan swasta. Pemerintah sebenarnya sudah melakukan pendekatan komprehensif dan kolaboratif melalui konsep public-private mix (PPM) yang melibatkan fasilitas kesehatan swasta dan publik–baik di rumah sakit, klinik, dan praktik mandiri dokter–agar pengendalian TB lebih sistematis. Sayangnya, masih terdapat kesenjangan yang tinggi[28] dalam penerapan konsep PPM, terutama soal penyediaan layanan pengobatan TB standar di fasilitas kesehatan swasta dan publik, pemberian rujukan puskesmas untuk pasien TB, serta pelaporan semua kasus TB ke Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB). 5. Peningkatan kualitas SDM dan sistem pengawasan TB Sistem informasi tersebut perlu diintergrasikan dengan aplikasi kesehatan lain agar pengguna lebih mudah mengisi data. Lalu, data tersebut bisa dianalisis secara sistematis untuk memahami penyakit (surveilans) TB lebih mendalam. Pemerintah juga perlu berinvestasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berkecimpung dalam program TB. Caranya dengan melaksanakan pelatihan perawatan dan pencegahan TB daring melalui platform Plataran Sehat[29] untuk pengelola program, dokter, perawat, tenaga farmasi, dan ahli teknologi laboratorium medis, baik di sektor swasta[30] dan publik[31]. 6. Pemantauan dan evaluasi program TB secara berkala Pemerintah perlu memantau dan mengevaluasi setiap program TB agar sesuai dengan standar pelayanan minimum secara ketat dan berkala. Selama ini supervisi yang dijalankan di tiap kabupaten/kota maupun provinsi belum diterapkan secara konsisten[32] sehingga evaluasi program belum berjalan rutin guna mendeteksi dan memecahkan permasalahan pelaksanaannya. Pemeriksaan TB gratis berpotensi untuk mendukung pemberantasan tuberkulosis. Namun, agar pelaksanaannya efektif dan signifikan dalam menekan kasus dan kematian akibat TB, program deteksi dini gratis harus diprioritaskan kepada populasi rentan dan dioptimalkan lewat program pemberantasan TB lainnya. References^ #PantauPrabowo (theconversation.com)^ Kementerian Kesehatan (Kemenkes) (tbindonesia.or.id)^ 809.000 (sehatnegeriku.kemkes.go.id)^ penyakit penyebab kematian terbesar (databoks.katadata.co.id)^ tujuh program prioritas (bisnis.tempo.co)^ mempercepat pengentasan tuberkulosis (www.who.int)^ 50% (www.antaranews.com)^ cara paling efektif (sehatnegeriku.kemkes.go.id)^ infeksi menular TB (iris.who.int)^ sinar-x portabel (kemkes.go.id)^ tes TB CXR (www.cdc.gov)^ Penemuan kasus TB di Indonesia meningkat drastis: pemerintah harus segera lakukan ini (theconversation.com)^ ACF (p2p.kemkes.go.id)^ tuberkulin (www.health.qld.gov.au)^ lebih hemat biaya (pmc.ncbi.nlm.nih.gov)^ meningkatkan hasil penemuan kasus (pmc.ncbi.nlm.nih.gov)^ Wulandari Wulandari / Shutterstock (www.shutterstock.com)^ GeneXpert (www.tbindonesia.or.id)^ Truenat (tbksp.org)^ akurasi lebih baik (pubmed.ncbi.nlm.nih.gov)^ merekomendasikan (www.finddx.org)^ sebesar 85% (www.tbindonesia.or.id)^ literasi kesehatan masyarakat (p2p.kemkes.go.id)^ stigma mengenai pasien TB (tbckomunitas.id)^ dirundung dengan candaan (yki4tbc.org)^ Muh.Imron / Shutterstock (www.shutterstock.com)^ pasien TB (pubmed.ncbi.nlm.nih.gov)^ kesenjangan yang tinggi (p2p.kemkes.go.id)^ Plataran Sehat (lms.kemkes.go.id)^ swasta (lms.kemkes.go.id)^ publik (owncloud.pktfkugm.net)^ belum diterapkan secara konsisten (p2p.kemkes.go.id)Authors: Ronny Soviandhi, Assistant researcher, Center for Tropical Medicine, Universitas Gadjah Mada

Read more https://theconversation.com/bagaimana-program-pemeriksaan-kesehatan-gratis-dapat-percepat-pengentasan-tb-di-indonesia-243264

Magazine

Corporate Secretarial Services in Singapore: Annual Compliance, Key Filings, and Common Mistake

Annual compliance in Singapore should not be treated as a once-a-year administrative event. It is an ongoing governance system that depends on accurate records, timely filings, disciplined approvals...

Why Early Protection of Intellectual Assets is Critical

For many businesses, intellectual assets are among the most valuable things they own, yet they're often the last to receive formal legal protection. A brand name or a proprietary process can represe...

Konservasi gaya lama tak efektif: Pemulihan Aceh perlu warga dengan ekonomi yang merawat hutan

shutterstock(Manthofana/Shutterstock)● Peminggiran warga dari konservasi hutan Lingga Isaq menjadi salah satu faktor yang memperparah dampak bencana.● Pertanian monokultur dan tambang emas...

hacklink hack forum hacklink film izle hacklink sahabetz-libraryİnterbahisTaraftarium24türk ifşacasibomjojobetHoliganbetgrandpashabetDeneme bonusu veren siteler 2026Deneme bonusu veren siteler 2026İnterbahisjojobet giriş爱思助手下载jojobetjojobetjojobetjojobetjojobetjojobetjojobetjojobetholiganbet giriştelegram下载matbetGrandpashabet yasal mıGrandpashabet girişbetpark汽水音乐下载jojobetjojobet girişcasibomjojobetjojobetjojobetJojobet