Memori etnis Tionghoa Aceh: bagian dari sejarah, didera dilema identitas
- Written by Chontida Auikool, PhD Candidate, Lund University
20 tahun sudah Aceh pulih dari tsunami yang menimbulkan duka mendalam bagi Indonesia, khususnya para penyintas. Dalam periode yang berdekatan, Aceh juga berusaha bangkit setelah didera konflik antara Gerakan Aceh Merdeka dan pemerintah selama puluhan tahun.
The Conversation Indonesia bersama para akademisi menerbitkan edisi khusus 20 Tahun Pemulihan Aceh selama Desember 2024[1]. Edisi ini menjadi upaya merawat ingatan bersama, sekaligus memantik refleksi kita atas langkah pemulihan dan perdamaian di negeri Serambi Makkah.
Ci Mary (bukan nama sebenarnya) mengambil keputusan berat tahun ini: Meninggalkan Aceh di usia 50-an untuk mengikuti anak laki-lakinya mencari peruntungan di Jawa. Lahir dan besar di Sigli, pusat pemerintahan Kabupaten Pidie, Ci Mary menjadi saksi rangkaian perubahan yang terjadi di Aceh dari era Orde Baru[2] hingga setelah tsunami 2004 yang memporakporandakan Aceh[3].
Populasi etnis Tionghoa Aceh tak sampai 1% dari jumlah penduduk Negeri Serambi Makkah[4]. Kehadiran mereka hampir terlupakan. Suara dan cerita mereka kerap luput dari catatan sejarah nasional dan lokal. Akibat status politik yang ambigu, ruang mereka terbatas bahkan dalam gunungan penelitian dan produksi pengetahuan lokal tentang Aceh.
Konteks politik Aceh yang unik membuat eksistensi mereka semakin rumit: Sejarahnya sebagai kerajaan Islam[5], posisinya sebagai bagian dari Indonesia yang sempat mendapat perlawanan sengit dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM)[6], dan statusnya sebagai daerah otonomi khusus[7]. Faktor-faktor ini secara kolektif berkontribusi tehadap bagaimana Aceh dipandang sebagai provinsi yang sepenuhnya diatur syariat Islam[8].
Riset etnografi doktoral saya turut menelusuri ingatan kelompok Tionghoa Aceh yang kerap terabaikan. Tinggal di homestay berisi 50 orang di Banda Aceh, saya membentuk ikatan erat dengan 20 orang Tionghoa Aceh, termasuk Ci Mary. Ceritanya menawarkan sekilas pandang tentang kelompok subetnis tersebut dan menyoroti pentingnya ingatan dalam membentuk identitas dan harapan akan rasa memiliki (sense of belonging).
Memori Tionghoa Aceh
Hubungan Cina dengan Aceh[9] bermula dari perdagangan–jauh sebelum Belanda berkuasa di sana pada abad ke-19. Pengembangan kegiatan ekonomi di Sumatra oleh Belanda turut memicu gelombang migrasi orang Tionghoa ke Aceh[10] dari Cina dan daerah lain di Indonesia.
Seiring berjalannya waktu, keturunan mereka yang lahir dan besar di sana, telah menganggap Aceh sebagai rumah. Mereka pun berintegrasi kuat ke dalam masyarakat lokal.
Sayangnya, kenangan orang Tionghoa Aceh selama periode krisis dan konflik bersenjata antara GAM dan pemerintah Indonesia[11] tidak banyak diangkat dalam narasi publik. Negara acap kali mengabaikan etnis dan agama minoritas dalam resolusi konflik.
Adapun kecenderungan ini terbentuk dari peninggalan kolonial yang berakar dari gagasan autochthony-pemahaman bahwa mereka adalah ‘pribumi’ yang juga memiliki klaim yang melekat pada tanahnya[12]. Dikotomi pribumi versus nonpribumi dan konsep ‘putra daerah’[13] menggambarkan bentuk kesadaran politik ini.
Cerita Ci Mary memberikan wawasan mengenai memori kolektif kelompok Tionghoa Aceh. Ketika rezim Orde Baru menutup paksa sekolah Tionghoa[14], ayah Ci Mary yang seorang guru bahasa Mandarin kehilangan pekerjaannya.
Layaknya kebanyakan etnis Tionghoa Indonesia di generasinya, Ci Mary tak bisa berbahasa Mandarin tapi fasih menggunakan dialek lainnya, Hakka, serta bahasa Aceh dan Indonesia. Erat tergabung dengan masyarakat, dia berkarib dengan tetangga-tetangga Acehnya. Almarhum suaminya pun memiliki ibu tiri yang dipanggilnya ‘Mama Aceh.’




