Asian Spectator


The Times

.

Pembabatan hutan picu penyakit: Pemerintah jangan abai

  • Written by Robby Jannatan, Lecturer of Biology, Universitas Andalas
Pembabatan hutan picu penyakit: Pemerintah jangan abai
Prabowo-Gibran yang pencalonannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden memantik kontroversi telah mulai bekerja sejak 20 Oktober 2024. Untuk mengawal pemerintahan mereka, kami menerbitkan edisi khusus #PantauPrabowo[1] yang memuat isu-isu penting hasil pemetaan kami bersama TCID Author Network. Edisi ini turut mengevaluasi 10 tahun pemerintahan Joko Widodo, sekaligus menjadi bekal Prabowo-Gibran selama menjalankan tugasnya. Selama 10 tahun terakhir, Indonesia diperkirakan kehilangan 12,5 juta hektare (ha) hutan[2]. Jumlah ini termasuk 1.500 ha hutan[3] yang dibuka untuk proyek food estate “warisan” Jokowi, di desa Tewai Baru, Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Di bawah kepemimpinan Prabowo, deforestasi berisiko makin menggila. Pemerintah, misalnya, berencana membuka 2 juta ha lahan aren[4] demi mengejar program swasembada energi melalui bioetanol. Masifnya pembabatan hutan di Indonesia disebabkan pula oleh industri penebangan kayu, tekstil, kelapa sawit, dan pertambangan. Berkurangnya luas hutan ini berdampak signifikan terhadap menghilangnya habitat satwa liar. Banyak hewan yang sumber makanannya bergantung pada hutan, terpaksa mencari makanan di lahan pertanian dan pemukiman warga. Interaksi antara manusia dan satwa liar pun meningkat, beberapa di antaranya berujung konflik[5]—yang sebagian besar terjadi di hutan sekunder, lahan wanatani, maupun pertanian masyarakat. Lebih dari itu, peningkatan interaksi manusia dengan satwa liar juga memperbesar risiko terjadinya zoonosis, yakni penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Pembabatan hutan picu zoonosis Penyebaran kuman dari satwa ke manusia lebih banyak terjadi di hutan sekunder, lahan pertanian, dan permukiman. Penelitian menunjukkan bahwa pembabatan hutan meningkatkan keberagaman jenis satwa pembawa penyakit[6] sebanyak 18-72%, dengan total jumlah spesies mencapai 144% lebih banyak di ketiga kawasan tersebut. Hal ini jika dibandingkan ketika hewan berada di habitat alaminya, seperti hutan primer yang belum terdampak aktivitas manusia. Peningkatan ini terjadi karena pembabatan hutan[7] mengurangi jumlah karnivora. Alhasil, jumlah hewan pembawa penyakit yang menjadi mangsa (seperti primata, kelelawar, burung, dan tikus) meningkat. HIV[8], misalnya, merupakan salah satu penyakit zoonosis yang awalnya hanya menular di antara primata. Adapun penyakit zoonosis yang berasal dari kelelawar[9], seperti virus Nipah[10], virus Hendra, MERS, ebola[11], demam berdarah Marburg, hingga SARS. Penyebaran SARS maupun SARS-CoV merupakan contoh dampak berkelanjutan[12] dari penebangan hutan di Cina, Vietnam, dan Asia Tenggara. Read more: Mengatasi deforestasi dan penyebaran penyakit di Indonesia harus dilakukan bersamaan, begini caranya[13] Penebangan hutan juga meningkatkan distribusi penyakit yang dibawa oleh nyamuk[14], seperti malaria[15], Zika, dan demam berdarah. Sebanyak 75%[16] penyakit yang muncul melalui jalur zoonosis merupakan penyakit infeksi baru maupun penyakit yang timbul kembali setelah lama hilang. Kelelawar merupakan salah satu hewan perantara zoonosis. Kelelawar merupakan salah satu hewan perantara zoonosis. Marat M / Shutterstock[17] Pemerintah jangan abai Zoonosis memiliki dampak yang sangat luas[18] dan bisa mengganggu banyak sektor, seperti pandemi COVID-19[19] lalu. Karena itu, pemerintahan Prabowo perlu mengambil langkah-langkah strategis[20] yang komprehensif untuk mengurangi risiko zoonosis, di antaranya: 1. Perkuat kebijakan perlindungan hutan Pemerintah harus memperkuat kebijakan perlindungan hutan dan habitat hewan liar. Ini termasuk penegakan hukum yang lebih ketat terhadap penebangan liar dan konversi lahan yang tidak berkelanjutan. Untuk melindungi ekosistem yang tersisa, pemerintah juga perlu mengembangkan kawasan konservasi yang efektif. 2. Tingkatkan pemantauan zoonosis Pemerintah perlu meningkatkan surveilans kesehatan masyarakat, termasuk membuat sistem pemantauan zoonosis. Edukasi masyarakat mengenai risiko zoonosis dan cara pencegahannya juga sangat penting. Selain itu, lakukan kolaborasi antarpemangku kepentingan, baik di dalam negeri maupun global. Pertengahan 2024 lalu, pemerintah Indonesia mengadakan pertemuan dengan Organisasi Kesehatan Dunia[21] (WHO) guna memperkuat ketahanan menghadapi penyakit menular yang berpotensi menjadi pandemi. Kolaborasi tersebut perlu disertai dengan memperbanyak penelitian ilmiah untuk memahami lebih banyak hubungan antara hilangnya habitat, perilaku hewan, timbulnya risiko zoonosis, dan langkah-langkah penanganannya. Melalui pendekatan holistik ini, pemerintah dapat secara efektif mengurangi dampak zoonosis terhadap kesehatan masyarakat di masa depan. Read more: Belajar dari Australia: Indonesia perlu serius mencegah penyebaran wabah penyakit menular[22] 3. Terapkan konsep one health Metode untuk menanggulangi zoonosis lainnya adalah dengan menerapkan konsep one health[23] yang mengintegrasikan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan sebagai suatu kesatuan yang saling terkait. Pendekatan one health bermanfaat untuk kesejahteraan semua mahluk hidup. Kebijakan berbasis one health bermanfaat untuk kesejahteraan semua mahluk hidup. Fauzi Muda / Shutterstock[24] Melalui prinsip one health, pemerintah membuat kebijakan yang saling berkesinambungan dengan mempertimbangkan kesehatan ekosistem, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat. Misalnya, kebijakan perlindungan hutan dan habitat alami dibuat untuk menjaga kelangsungan hidup spesies hewan, sekaligus sebagai langkah pencegahan untuk mengurangi risiko zoonosis. Konsep one health bisa disertakan dalam analisis dampak lingkungan (Amdal) maupun pemberian izin usaha dan pembukaan lahan. Dengan begitu, pembabatan hutan tidak bisa dilakukan semena-mena. Dalam kasus swasembada energi, misalnya, pembabatan hutan berskala masif perlu mempertimbangkan dampak berkelanjutan terhadap ekosistem hewan, lingkungan, maupun masyarakat sekitar. Sebagai gantinya, pemerintahan Prabowo bisa mengupayakan alternatif produksi bioetanol yang lebih ramah lingkungan, seperti memanfaatkan limbah sawit dan pulping[25]. Pada akhirnya, penerapan one health dalam kebijakan pemerintah sangat diperlukan tidak hanya untuk memastikan keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan hewan, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi seluruh makhluk hidup. References^ #PantauPrabowo (theconversation.com)^ 12,5 juta hektare (ha) hutan (fwi.or.id)^ 1.500 ha hutan (www.mongabay.co.id)^ 2 juta ha lahan aren (www.jawapos.com)^ berujung konflik (berkalahayati.org)^ jenis satwa pembawa penyakit (www.nature.com)^ pembabatan hutan (theconversation.com)^ HIV (perspectivesinmedicine.cshlp.org)^ kelelawar (arccarticles.s3.amazonaws.com)^ virus Nipah (ayosehat.kemkes.go.id)^ ebola (infeksiemerging.kemkes.go.id)^ dampak berkelanjutan (www.youtube.com)^ Mengatasi deforestasi dan penyebaran penyakit di Indonesia harus dilakukan bersamaan, begini caranya (theconversation.com)^ penyakit yang dibawa oleh nyamuk (forestsnews.cifor.org)^ malaria (docs.iza.org)^ 75% (www.mdpi.com)^ Marat M / Shutterstock (www.shutterstock.com)^ Zoonosis memiliki dampak yang sangat luas (link.springer.com)^ pandemi COVID-19 (theconversation.com)^ langkah-langkah strategis (wwwnc.cdc.gov)^ pertemuan dengan Organisasi Kesehatan Dunia (www.who.int)^ Belajar dari Australia: Indonesia perlu serius mencegah penyebaran wabah penyakit menular (theconversation.com)^ one health (journals.plos.org)^ Fauzi Muda / Shutterstock (www.shutterstock.com)^ memanfaatkan limbah sawit dan pulping (cdn.theconversation.com)Authors: Robby Jannatan, Lecturer of Biology, Universitas Andalas

Read more https://theconversation.com/pembabatan-hutan-picu-penyakit-pemerintah-jangan-abai-245566

Magazine

Corporate Secretarial Services in Singapore: Annual Compliance, Key Filings, and Common Mistake

Annual compliance in Singapore should not be treated as a once-a-year administrative event. It is an ongoing governance system that depends on accurate records, timely filings, disciplined approvals...

Why Early Protection of Intellectual Assets is Critical

For many businesses, intellectual assets are among the most valuable things they own, yet they're often the last to receive formal legal protection. A brand name or a proprietary process can represe...

Konservasi gaya lama tak efektif: Pemulihan Aceh perlu warga dengan ekonomi yang merawat hutan

shutterstock(Manthofana/Shutterstock)● Peminggiran warga dari konservasi hutan Lingga Isaq menjadi salah satu faktor yang memperparah dampak bencana.● Pertanian monokultur dan tambang emas...

hacklink hack forum hacklink film izle hacklink z-libraryRomabetgrandpashabetgrandpashabetCasibomgrandpashabetDeneme bonusu veren siteler 2026Deneme bonusu veren siteler 2026Romabetjojobet giriş爱思助手下载jojobetjojobetjojobetmarsbahisjojobetjojobetjojobetjojobetjojobettelegram下载jojobetgrandpashabetcasino sitelerimeritbet有道翻译下载royalbet girişcasibomjojobetjojobetgrandpashabetgrandpashabetjojobetgrandpashabetjojobet