Riset: Tak hanya usaha, asal-usul siswa juga tentukan capaian belajar

● Prestasi belajar siswa di Indonesia sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosial, ekonomi dan geografis.

● Kesenjangan desa-kota dan perbedaan mutu sekolah negeri-swasta, memperkuat ketimpangan ini.

● Solusinya: pemerataan sumber daya, peningkatan kesejahteraan guru, dan penyesuaian kebijakan dengan konteks lokal.

Apa sebenarnya yang paling menentukan nasib pendidikan anak di Indonesia? Kerja keras? Atau latar belakang?

Penelitian terbaru saya dan Krisztián Széll tahun 2025^[1] menunjukkan bahwa di Indonesia, hasil belajar bukan hanya soal kemampuan individu, tetapi juga asal-usul sosial dan tempat tinggal.

Menggunakan data PISA 2022^[2] dan melibatkan subsampel dari Indonesia sebanyak 13.059 siswa dari 400 sekolah, penelitian ini^[3], membuktikan bahwa darimana seorang siswa berasal—baik secara sosial maupun geografis—sangat menentukan capaian belajarnya.

Kesenjangan desa dan kota

Desa dan kota dapat menjadi penyebab kesenjangan hasil pendidikan^[4]. Siswa yang tinggal dan bersekolah di kota-kota besar secara konsisten memperoleh nilai lebih tinggi dalam matematika, membaca, dan sains dibandingkan dengan siswa di wilayah pedesaan.

Semakin urban lokasi sekolah, semakin tinggi pula skor rata-rata siswanya. Di megakota—kota besar dengan penduduk lebih dari 10 juta jiwa—seperti Jakarta, capaian akademis bisa jauh melampaui sekolah-sekolah di kabupaten pedalaman.

Faktor penyebabnya kompleks. Sekolah-sekolah di daerah urban umumnya memiliki guru yang lebih berkualitas, fasilitas lebih lengkap, ukuran kelas lebih kecil, serta dukungan orang tua yang lebih kuat.

Sebaliknya, di daerah rural, banyak sekolah yang kekurangan tenaga pendidik, fasilitas belajar, serta dukungan sosial dari lingkungan sekitar.

Persaingan negeri vs swasta

Secara umum, jenis sekolah tidak secara langsung menentukan capaian siswa, tetapi efeknya berubah tergantung pada lokasi.

Masyarakat Indonesia sering menganggap bahwa sekolah swasta pasti lebih baik daripada sekolah negeri^[5]. Namun, temuan studi ini justru membantah pandangan itu.

Data penelitian kami^[6] menunjukkan bahwa:

• Di daerah pedesaan, sekolah swasta yang bergantung pada pemerintah (penerima bantuan finansial seperti dana BOS dan program bantuan lainnya) justru lebih unggul dibandingkan sekolah negeri.

• Di kota kecil hingga kota besar, sekolah negeri menunjukkan performa lebih baik dibandingkan sekolah swasta, baik itu swasta independen, maupun swasta yang bergantung pada pemerintah.

• Hanya di megakota seperti Jakarta atau Surabaya, sekolah swasta independen lebih menonjol, mengalahkan sekolah negeri dan swasta yang bergantung pada pemerintah.

Dengan kata lain, tipe sekolah tidak bisa dilepaskan dari konteks tempat dan asal siswanya. Dari penelitian ini, terlihat bahwa sekolah swasta di kota besar cenderung menerima siswa dari keluarga menengah atas. Sementara sekolah swasta di desa yang bergantung pada pemerintah menjadi tumpuan bagi anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah.

Read more: Glorifikasi terhadap institusi 'negeri' adalah warisan kolonial. Perlukah dipertahankan?^[7]

Faktor ketimpangan sumber daya

Penelitian kami^[9] juga menunjukkan bahwa kekurangan bahan ajar, fasilitas laboratorium, dan sarana belajar terkait erat dengan nilai akademis yang lebih rendah, terutama pada pelajaran sains.

Masalah perilaku siswa juga berperan. Sekolah yang melaporkan lebih banyak kasus kenakalan, ketidakhadiran, atau kekerasan antarsiswa, cenderung memiliki capaian lebih rendah.

Faktor-faktor seperti kualitas guru dan kepemimpinan kepala sekolah memang tidak selalu berpengaruh signifikan dalam penelitian ini, tapi tetap besar dampaknya dalam praktik sehari-hari.

Yang paling utama, banyak guru di sekolah swasta—terutama swasta bergantung pada pemerintah—yang masih menerima gaji di bawah standar, sering kali hanya antara Rp500 ribu hingga Rp1,5 juta per bulan, tanpa tunjangan atau jaminan kerja.^[10]

Read more: Cek Fakta: Ganjar klaim ada guru yang digaji Rp300 ribu. Benarkah?^[11]

Perlu arah, bukan cuma anggaran

Indonesia memang mengalokasikan 20% APBN untuk pendidikan^[12]. Namun, pada 2023, data menunjukkan bahwa secara proporsional anggaran ini hanya 1,3% dari Produk Domestik Bruto (PDB)^[13], jauh di bawah rekomendasi UNESCO (4–6%)^[14].

Artinya, banyak uang digelontorkan, tetapi belum cukup besar dibandingkan ukuran ekonomi nasional dan belum tepat sasaran untuk mengatasi akar ketimpangan.

Memperbaiki mutu pendidikan Indonesia tidak bisa hanya dengan memerintahkan penggunaan cara-cara belajar tertentu yang bersifat top-down^[15], apalagi pemberian makan siang gratis^[16] dan smart board^[17].

Pemerintah bisa menerapkan langkah-langkah yang lebih struktural, seperti:

1. Mengatasi kekurangan guru dan sumber belajar di daerah pedesaan,

2. Meningkatkan kesejahteraan guru, utamanya di sekolah swasta yang bergantung pada pemerintah,

3. Mengurangi segregasi antarsekolah, agar siswa dari berbagai latar belakang sosial bisa belajar bersama,

4. Menyesuaikan kebijakan dengan konteks lokal, bukan hanya menerapkan standar seragam secara nasional.

Institusi penyeimbang sosial

Menurut sosiolog Prancis Pierre Bourdieu, pendidikan adalah arena di mana berbagai bentuk modal^[18] (capital)—ekonomi, sosial, dan budaya—berinteraksi dan menjadi penentu berhasil tidaknya individu.

Siswa dari keluarga berpendidikan tinggi memiliki modal budaya (seperti kemampuan membaca buku, gaya bicara, dan pengetahuan umum) yang sesuai dengan tuntutan sekolah. Mereka juga punya modal sosial, seperti jaringan orang tua dan dukungan komunitas.

Sebaliknya, anak-anak dari latar belakang miskin sering kali masuk ke arena pendidikan tanpa “perlengkapan simbolik” yang sama. Akibatnya, alih-alih menjadi jalan untuk menembus batas sosial, sekolah justru mereproduksi ketimpangan yang ada.

Sampai hari ini, anak yang lahir di kota besar dan dari keluarga kaya yang berpendidikan tinggi masih berpeluang lebih besar untuk sukses. Sementara anak di desa miskin dengan orang tua tanpa pendidikan tinggi tetap harus berjuang lebih keras untuk mencapai titik yang sama.

Selama ‘dari mana kamu berasal’ masih merupakan penentu utama capaian belajar, maka peran sekolah sebagai “penyeimbang sosial” akan selalu menjadi angan-angan belaka.

References

1. ^{^} Penelitian terbaru saya dan Krisztián Széll tahun 2025 (www.sciencedirect.com)
2. ^{^} data PISA 2022 (www.oecd.org)
3. ^{^} penelitian ini (www.sciencedirect.com)
4. ^{^} Desa dan kota dapat menjadi penyebab kesenjangan hasil pendidikan (theconversation.com)
5. ^{^} sekolah swasta pasti lebih baik daripada sekolah negeri (www.bbc.com)
6. ^{^} penelitian kami (www.sciencedirect.com)
7. ^{^} Glorifikasi terhadap institusi 'negeri' adalah warisan kolonial. Perlukah dipertahankan? (theconversation.com)
8. ^{^} Endi_Muliadi/shutterstock (www.shutterstock.com)
9. ^{^} Penelitian kami (www.sciencedirect.com)
10. ^{^} Rp500 ribu hingga Rp1,5 juta per bulan, tanpa tunjangan atau jaminan kerja. (www.sciencedirect.com)
11. ^{^} Cek Fakta: Ganjar klaim ada guru yang digaji Rp300 ribu. Benarkah? (theconversation.com)
12. ^{^} mengalokasikan 20% APBN untuk pendidikan (anggaran.kemenkeu.go.id)
13. ^{^} anggaran ini hanya 1,3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) (data.worldbank.org)
14. ^{^} rekomendasi UNESCO (4–6%) (unesdoc.unesco.org)
15. ^{^} cara-cara belajar tertentu yang bersifat top-down (kurikulum.kemdikbud.go.id)
16. ^{^} makan siang gratis (www.bbc.com)
17. ^{^} smart board (www.bbc.com)
18. ^{^} berbagai bentuk modal (www.taylorfrancis.com)