Politik ‘pembinaan’: Bagaimana olahraga jadi alat pemerintah mengontrol warga

● Dengan dalih nation building, negara mengontrol warga lewat olahraga.

● Desain olahraga pemerintah menekankan prestasi yang melayani elite (atlet).

● Kepentingan publik olahraga menjadi terpinggirkan.

Demokrasi Indonesia menurun^[1]. Perbincangan publik banyak diwarnai oleh kabar penyempitan kebebasan sipil, penguatan otoritarianisme, hingga konsolidasi oligarki dan dinasti politik. Situasi tersebut—yang menandai kuatnya kekuasaan pemerintah—kian mengancam kehidupan masyarakat.

Di tengah keriuhan ini, ada satu bidang kehidupan bernegara yang sering luput dibicarakan: olahraga.

Sejarah menunjukkan bagaimana negara kerap menggunakan olahraga sebagai alat politik. Pemerintah otoriter menggunakan olahraga untuk membangun citra dan melegitimasi kekuasaan dalam bingkai nation-building^[2].

Olahraga, dengan kekuatan simboliknya, digunakan untuk mengontrol narasi kehidupan bernegara tanpa terlihat memaksa.

Pemerintah dan urusan olahraga

Sampai akhir 1950-an, sebagian besar pemerintah di dunia sebenarnya tidak terlalu peduli dengan urusan olahraga.

Keterlibatan pemerintah dalam olahraga dan rekreasi lebih didorong alasan untuk mengontrol dan melindungi hak istimewa kelompok elite^[3]. Contohnya Game Laws di Inggris yang membatasi olahraga berburu hanya untuk kaum bangsawan.

Baru setelah 1960-an, pencapaian olahraga elite Jerman Timur dan Uni Soviet membuat negara-negara menyadari potensi olahraga untuk membangkitkan prestise.

Kebijakan olahraga di banyak negara mulai diarahkan pada olahraga elite—atau yang mengarah pada kompetisi—terutama dalam hal peningkatan anggaran. Sebab, hal tersebut dianggap dapat meningkatkan kebanggaan negara.

Seiring waktu, perhelatan akbar olahraga (sports mega-events)^[6] kemudian menjadi wahana penting dalam diplomasi dan politik luar negeri.

Kebijakan olahraga di Indonesia

Di Indonesia^[7], pemerintah terlibat mengatur olahraga sejak awal kemerdekaan. Sukarno menggunakan olahraga sebagai sarana membangun identitas nasional dan kedaulatan negara. Perwujudannya berbasis perhelatan akbar seperti Pekan Olahraga Nasional (PON) pertama 1948, Asian Games 1962 dan Games of the New Emerging Forces GANEFO 1963.

Suharto juga menggunakan olahraga sebagai alat diplomasi, tetapi secara lunak, berbeda dengan pendahulunya yang konfrontatif. Pada masa ini Indonesia berdamai dengan IOC dan berpartisipasi dalam SEA Games untuk pertama kalinya pada 1977^[8].

Read more: Habis juara, dibuang saja? Pentingnya memahami perkembangan atlet dan menyiapkan “pensiun” mereka^[9]

Obsesi rezim Orde Baru terhadap stabilitas politik berimbas juga kepada olahraga. Dalam buku Politik jatah preman: Ormas dan kuasa jalanan di indonesia pasca orde baru^[10], Indonesianis Ian Wilson mengutip studi Ryter^[11] yang mencatat bahwa istilah “pembinaan olahraga” berkaitan dengan strategi kontrol sosial terhadap Klub Remaja dan Organisasi Kemasyarakatan oleh militer pada 1970-an.

Istilah tersebut sangat lazim digunakan dalam tata kelola olahraga sampai sekarang^[12]. Pilihan kata “pembinaan” mencerminkan relasi yang berwatak paternalistik, di mana pemerintah sebagai pembina sementara masyarakat pelaku olahraga menjadi objek yang dibina.

Logika “pembinaan” kemudian menjadi basis bagi perumusan kebijakan dengan pemerintah sebagai aktor sentral yang mengendalikan urusan olahraga.

Mekanisme pengendalian olahraga

Kebijakan olahraga di sebuah negara sering dipicu oleh perlombaan prestasi secara global^[13]. Persaingan di arena yang sama membuat kebijakan olahraga antarnegara cenderung konvergen dan saling terkait^[14].

Tren tersebut juga muncul akibat pengaruh globalisasi, komersialisasi, dan governmentalisasi^[15]—perluasan peran pemerintah melalui struktur birokrasi yang semakin lengkap dan permanen.

Kebijakan olahraga Indonesia yang tertuang dalam Perpres 86/2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON)^[16] tidak lepas dari pengaruh tersebut.

Read more: Figur militer dan polisi memimpin tata kelola olahraga di Indonesia, efektif atau problematik?^[17]

Mengacu pada studi tipologi tradisi negara dan rezim kebijakan^[18], DBON menunjukkan kecenderungan pada sistem yang berpusat pada kendali pemerintah.

Praktik governmentalisasi terjadi melalui beberapa mekanisme.

Pertama, dalam hal kelembagaan, DBON menuntut^[19] pembentukan Tim Koordinasi Pusat, Tim Koordinasi Provinsi, hingga Tim Koordinasi Kabupaten/Kota sebagai pelaksana. Ini ditambah lagi keterlibatan kementerian dan lembaga sebagai anggota dalam tim koordinasi. Institusi baru yang hierarkis ini menguatkan kendali pemerintah atas olahraga.

Kedua, DBON menciptakan ketergantungan^[20] pada sumber daya, terutama finansial terhadap negara. Negara menjaga kontrol karena hampir semua organisasi olahraga (nasional maupun daerah) bergantung pada dana publik.

Aturan DBON^[21] yang menyebutkan menteri menyalurkan pendanaan (Pasal 16) tampak sebagai tanggung jawab negara, namun juga menunjukkan siapa punya kuasa.

Ketiga, DBON menentukan cabang olahraga unggulan^[22] yang mendapatkan prioritas. Selain karena prestasi, olahraga yang berpotensi menguntungkan citra pemerintah mendapat gelontoran dana fantastis.

Dari total Rp420,2 miliar untuk 13 cabang olahraga, sepak bola mendapatkan anggaran terbesar^[23], yakni mencapai Rp199,7 miliar.

Mekanisme kontrol lainnya dijalankan lebih subtil, yaitu melalui narasi kebanggaan nasional. Dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR^[24], misalnya, Menpora menekankan olahraga sebagai “duta bangsa” yang mencerminkan kedigdayaan Indonesia di mata dunia.

Pandangan ini mengindikasikan kendali atas prioritas olahraga yang dianggap “membanggakan” berdasarkan kepentingan pemerintah.

Dampak ‘pembinaan’ olahraga yang terpusat

Pendekatan sentralistis memang unggul^[25] karena mempercepat koordinasi antarpihak, penetapan target yang lebih terukur, dan anggaran yang lebih jelas. Keterlibatan pemerintah berpotensi menciptakan sistem yang efisien dan terarah.

Namun di sisi lain, pendekatan ini memicu ketegangan antara prestasi dan partisipasi: antara kontrol dan kebebasan. Konsekuensinya, nilai-nilai partisipasi masyarakat dan otonomi olahraga berpotensi terpinggirkan oleh tuntutan prestasi dan efisiensi birokrasi.

Karena tergantung pada duit negara, federasi olahraga terpaksa harus menyesuaikan visi dan programnya^[26] sesuai target pemerintah. Target tersebut biasanya berupa medali, peringkat, atau kinerja organisasi.

Selain itu, tekanan turut mendorong adopsi logika pasar dan manajemen profesional dalam olahraga. Alhasil, semangat kesukarelaan sebagai salah satu nilai utama dalam olahraga semakin terpinggirkan.

Kebijakan yang terlalu berorientasi pada olahraga prestasi cenderung mengorbankan partisipasi. Contoh nyata adalah banyaknya fasilitas untuk PON yang mangkrak^[27] dan sulit diakses publik setelah pelaksanaan event.

Di sinilah dampak sesungguhnya dari kuatnya kontrol negara: olahraga menjadi kehilangan sifat publiknya.

Kepentingan publik yang terabaikan

Meskipun sempat ada perhatian terhadap olahraga pendidikan^[28]—muatan pendidikan jasmani dan olahraga sebagai bagian dari proses pendidikan—narasi keberhasilan olahraga yang lebih sering dibicarakan adalah olahraga elite yang diukur dari medali^[29].

Aspek manfaat kesehatan, sosial, maupun ekonomi yang diperoleh masyarakat dari olahraga justru jarang dipertimbangkan. Hal ini terlihat jelas pada penempatan olahraga prestasi dalam Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden^[30].

Sebagaimana karakteristik olahraga prestasi, “publik” yang dilayani terbatas pada elite.

Ketika otoritas pemerintah telah menentukan narasi utama “pembinaan dan pengembangan” olahraga, seluruh komponen masyarakat akan dikondisikan untuk mencapainya. Di bawah “pola pemerintahan komando,”^[31] yang cenderung menggunakan kontrol dalam menjalankan program kerja, suara warga gampang diabaikan.

Pembicaraan mengenai kepentingan publik dalam olahraga pun terdengar samar, lirih dan terabaikan.

References

1. ^{^} Demokrasi Indonesia menurun (www.hukumonline.com)
2. ^{^} bingkai nation-building (theconversation.com)
3. ^{^} melindungi hak istimewa kelompok elite (www.taylorfrancis.com)
4. ^{^} (Olympia-Kuva-Oy/Wikimedia) (commons.wikimedia.org)
5. ^{^} CC BY (creativecommons.org)
6. ^{^} perhelatan akbar olahraga (sports mega-events) (journals.sagepub.com)
7. ^{^} Di Indonesia (www.tandfonline.com)
8. ^{^} pada 1977 (www.tandfonline.com)
9. ^{^} Habis juara, dibuang saja? Pentingnya memahami perkembangan atlet dan menyiapkan “pensiun” mereka (theconversation.com)
10. ^{^} Politik jatah preman: Ormas dan kuasa jalanan di indonesia pasca orde baru (marjinkiri.id)
11. ^{^} studi Ryter (ecommons.cornell.edu)
12. ^{^} sampai sekarang (deputi3.kemenpora.go.id)
13. ^{^} perlombaan prestasi secara global (www.tandfonline.com)
14. ^{^} cenderung konvergen dan saling terkait (www.sciencedirect.com)
15. ^{^} governmentalisasi (www.merriam-webster.com)
16. ^{^} Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) (peraturan.bpk.go.id)
17. ^{^} Figur militer dan polisi memimpin tata kelola olahraga di Indonesia, efektif atau problematik? (theconversation.com)
18. ^{^} tipologi tradisi negara dan rezim kebijakan (www.tandfonline.com)
19. ^{^} menuntut (www.antaranews.com)
20. ^{^} menciptakan ketergantungan (journals.sagepub.com)
21. ^{^} Aturan DBON (jdih.kemenpora.go.id)
22. ^{^} cabang olahraga unggulan (www.kemenpora.go.id)
23. ^{^} sepak bola mendapatkan anggaran terbesar (www.bola.com)
24. ^{^} Rapat Kerja bersama Komisi X DPR (www.kemenpora.go.id)
25. ^{^} memang unggul (www.kemenpora.go.id)
26. ^{^} menyesuaikan visi dan programnya (www.mdpi.com)
27. ^{^} fasilitas untuk PON yang mangkrak (www.antarafoto.com)
28. ^{^} perhatian terhadap olahraga pendidikan (www.kemenpora.go.id)
29. ^{^} olahraga elite yang diukur dari medali (www.kemenpora.go.id)
30. ^{^} Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden (jogja.kemenkum.go.id)
31. ^{^} “pola pemerintahan komando,” (theconversation.com)