Bukan sekadar krisis alam, Banjir Sumatra mencerminkan krisis pendanaan

● Pemerintah dinilai gagap merespons banjir Sumatra karena besarnya kesenjangan anggaran pemulihan bencana.

● Alokasi dana pusat masih sangat minim dibandingkan dengan total kebutuhan rehabilitasi.

● Penolakan bantuan internasional di tengah mismanajemen anggaran berisiko memicu krisis kemanusiaan yang parah.

Beberapa hari belakangan, publik ramai memperbincangkan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengklaim belum memerlukan bantuan internasional^[1] dalam menangani banjir Sumatra.

Pernyataan ini menjadi kontras di tengah warga yang ramai-ramai mengibarkan bendera putih^[2]. Hingga saat ini, masih banyak warga yang kesulitan mendapatkan makanan dan air bersih, serta tempat tinggal yang layak. Bahkan masih banyak wilayah terdampak yang akses jalannya masih terputus.

Kondisi ini menunjukkan bahwa, meski sudah tiga pekan setelah bencana, pemerintah pusat masih gagap^[3] dalam merespons banjir Sumatra. Kegagapan ini tak lepas dari kesenjangan yang sangat lebar antara kebutuhan anggaran pemulihan dan kapasitas pendanaan bencana yang tersedia.

Situasi tersebut sangat disayangkan. Sebab, per 18 Desember 2025^[4], bencana di Sumatra telah merenggut nyawa sekitar 1.059 orang, 192 orang hilang, dan sekitar 7.000 orang luka-luka. Jumlah pengungsi pun melampaui 600 ribu orang^[5].

Skala kerusakan juga sangat besar, mencakup 147.236 rumah rusak, serta ribuan fasilitas publik yang secara langsung mengganggu akses masyarakat terhadap layanan dasar.

Kapasitas pendanaan sangat minim

Dalam praktiknya, anggaran untuk respons awal bencana bertumpu pada kas daerah melalui Belanja Tak Terduga (BTT)^[6].

Namun, besarnya skala bencana Sumatra kali ini membuat sejumlah kepala daerah menyerah karena kapasitas anggaran mereka tidak mencukupi^[7]. Alhasil, ketergantungan pada dukungan pemerintah pusat pun menjadi tidak terhindarkan.

Read more: Tanggap darurat atau gagap darurat? Absennya kepemimpinan bencana Banjir Sumatra^[8]

Sayangnya, anggaran pemerintah pusat yang tersedia baru sekitar Rp3,4 triliun. Ini mencakup dana siap pakai (DSP) (Rp500 miliar)^[9], pos anggaran negara 2025 untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana/BNPB (Rp1,6 triliun), serta perkiraan tambahan pendanaan (Rp1,3 triliun)^[10].

Alokasi itu jelas jauh lebih kecil dari kebutuhan pemulihan di 52 kabupaten/kota terdampak sebesar Rp51,82 triliun^[11]. Artinya, terdapat kesenjangan antara kebutuhan dana dengan anggaran yang tersedia lebih dari 15 kali lipat. Apalagi, masih ada ketidakpastian lanjutan karena belum ada informasi resmi seputar alokasi anggaran khusus untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pada 2026.

Dana bencana belum berguna

Sejak 2021, Indonesia telah memiliki skema Pooling Fund Bencana (PFB)^[12] yang dirancang untuk menyediakan pendanaan cepat untuk merespons bencana. Dana ini berasal dari berbagai sumber seperti kas negara maupun daerah, investasi, hibah, dan sebagainya.

Sayangnya, pemerintah seakan tak menggunakan skema PFB ini untuk menangani dampak banjir Sumatra. Padahal, PFB per Maret 2025 lalu telah menghimpun dana sekitar Rp7,3 triliun^[13].

Absennya PFB untuk banjir Sumatra menegaskan adanya kesenjangan antara desain kebijakan pembiayaan risiko bencana dan praktik respons darurat. Untuk skala bencana seperti ini, pemerintah nampak masih mengandalkan pos anggaran reguler yang jumlahnya jauh dari cukup.

Kekurangan anggaran juga tak memantik pemerintah untuk membuka opsi realokasi anggaran^[14], seperti yang pernah dilakukan saat pandemi COVID-19. Padahal, ada program yang memakan anggaran begitu besar, seperti Makan Bergizi Gratis dengan anggaran hingga Rp335 triliun^[15] dan besarannya masih bisa dirasionalisasi^[16].

Kondisi ini memperlihatkan bahwa meningkatnya kejadian bencana belum diimbangi kesiapan pendanaan pemerintah yang sepadan. Akibatnya, kesenjangan antara kebutuhan di lapangan dan ketersediaan dana darurat akan terus berulang.

Bagaimana dengan bantuan internasional?

Pengalaman penanganan Tsunami Aceh 2004^[17] dan gempa–tsunami Palu 2018^[18] menunjukkan, ketika negara mengakui skala krisis dan membuka ruang kolaborasi nasional–internasional, proses pemulihan dapat lebih cepat. Dampak sosial jangka panjang juga bisa kita redam.

Sebaliknya, Banjir Sumatra 2025 justru diwarnai sikap pemerintah yang belum menerima bantuan internasional dengan dalih masih mampu. Padahal, penerimaan bantuan^[20] dari negara sahabat dan organisasi internasional seharusnya dipandang sebagai upaya mempercepat respons, bukan cerminan ketidakmampuan.

Menutup pintu terhadap bantuan internasional justru membatasi kemampuan negara untuk bertindak cepat di saat krisis.

Menunda pemanfaatan bantuan internasional di tengah kesenjangan pendanaan yang begitu besar berisiko mengubah krisis alam menjadi krisis kemanusiaan^[21]—sebuah harga yang seharusnya tidak dibayar oleh para penyintas.

Read more: Menerima bantuan asing untuk Sulawesi Tengah: Ini langkah-langkah yang perlu disiapkan^[22]

Klaim Indonesia masih mampu juga berlawanan dengan realitas di lapangan. Banyak lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bekerja langsung dengan masyarakat menghadapi keterbatasan serius^[23]. Sejumlah warga di Aceh bahkan mengibarkan bendera putih, sebagai simbol mereka sudah tak berdaya dan marah terhadap kelambanan pemerintah^[24].

Rekomendasi mempercepat pemulihan

Untuk mempercepat penanganan banjir Sumatra 2025, terdapat dua skenario pendanaan yang dapat ditempuh.

Skenario pertama adalah mengandalkan APBN melalui realokasi anggaran untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi.

Skenario kedua adalah memadukan APBN dengan bantuan internasional, baik dalam bentuk hibah maupun pinjaman lunak.

Sebaliknya, skenario terburuk berisiko terjadi ketika dukungan kas negara tidak memadai dan pemerintah tidak memanfaatkan bantuan internasional.

Dalam kondisi ini, dampak paling berat akan dirasakan langsung oleh masyarakat, berupa lambatnya penyaluran bantuan, terbatasnya akses terhadap kebutuhan dasar, hilangnya mata pencaharian, serta meningkatnya kerentanan sosial yang mendorong risiko kemiskinan pascabencana.

Selain terkait pendanaan, pemerintah juga perlu mempertimbangkan langkah kebijakan yang lebih tegas, termasuk penetapan status Bencana Nasional dan pembukaan jalur bantuan internasional resmi.

Kepemimpinan bencana yang mumpuni juga tak kalah penting. Pemerintah semestinya menjalankan peran koordinatif^[25] seperti Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) pada Tsunami Aceh 2004. BRR saat itu menyatukan seluruh dukungan lembaga internasional, LSM, dan dunia usaha untuk mempercepat respons bencana dan pemulihan.

Pada akhirnya, pilihan pendanaan adalah pilihan politik dan kemanusiaan. Efektivitas negara tidak diukur dari seberapa lama bertahan dengan sumber daya sendiri, melainkan dari seberapa cepat dan efektif ia melindungi warganya di saat krisis.

References

1. ^{^} belum memerlukan bantuan internasional (www.cna.id)
2. ^{^} mengibarkan bendera putih (www.tempo.co)
3. ^{^} masih gagap (theconversation.com)
4. ^{^} per 18 Desember 2025 (gis.bnpb.go.id)
5. ^{^} 600 ribu orang (lazismu.org)
6. ^{^} Belanja Tak Terduga (BTT) (peraturan.bpk.go.id)
7. ^{^} tidak mencukupi (www.cnnindonesia.com)
8. ^{^} Tanggap darurat atau gagap darurat? Absennya kepemimpinan bencana Banjir Sumatra (theconversation.com)
9. ^{^} dana siap pakai (DSP) (Rp500 miliar) (nasional.kompas.com)
10. ^{^} tambahan pendanaan (Rp1,3 triliun) (nasional.kompas.com)
11. ^{^} Rp51,82 triliun (nasional.kompas.com)
12. ^{^} Pooling Fund Bencana (PFB) (fiskal.kemenkeu.go.id)
13. ^{^} Rp7,3 triliun (www.kemenkeu.go.id)
14. ^{^} realokasi anggaran (peraturan.bpk.go.id)
15. ^{^} Rp335 triliun (jabar.antaranews.com)
16. ^{^} besarannya masih bisa dirasionalisasi (celios.co.id)
17. ^{^} penanganan Tsunami Aceh 2004 (www.djkn.kemenkeu.go.id)
18. ^{^} gempa–tsunami Palu 2018 (www.worldbank.org)
19. ^{^} (UNDP) (indonesia.un.org)
20. ^{^} penerimaan bantuan (www.kompas.com)
21. ^{^} krisis kemanusiaan (www.kompas.id)
22. ^{^} Menerima bantuan asing untuk Sulawesi Tengah: Ini langkah-langkah yang perlu disiapkan (theconversation.com)
23. ^{^} keterbatasan serius (www.kompas.id)
24. ^{^} kelambanan pemerintah (www.tempo.co)
25. ^{^} peran koordinatif (www.tandfonline.com)