Dari zakat sampai sukuk: Produk keuangan syariah berpotensi besar menyokong penanggulangan bencana

● Setiap tahunnya, Indonesia rutin menghadapi ribuan bencana alam.

● Karena itu, perlu adanya diversifikasi sumber pendanaan penanggulangan bencana.

● Instrumen dan produk keuangan syariah memiliki potensi besar untuk memperkuat pendanaan sistem kebencanaan nasional.

Banjir bandang berskala nasional yang menerpa Sumatra akhir November lalu menjadi alarm bagi kita bahwa bencana bisa datang kapan saja.

Letak geografis Indonesia yang berada di pertemuan tiga lempeng tektonik aktif dan jalur ring of fire^[1] membuat negeri ini semakin rawan bencana.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB^[2]) 2023 misalnya, mencatat lebih dari 4.900 kejadian bencana sepanjang tahun dengan estimasi kerugian tahunan mencapai Rp22,8 triliun^[3].

Risiko tersebut semakin besar akibat kerusakan alam, seperti deforestasi, yang melipatgandakan dampak bencana. Bencana banjir bandang Sumatra yang baru terjadi^[4] misalnya, bakal mengharuskan negara menggelontorkan sedikitnya Rp50 triliun untuk pemulihan.

Kondisi ini menuntut Indonesia untuk memiliki strategi pendanaan berlapis dalam menghadapi kondisi darurat. Dan kita sebenarnya mempunyai potensi sumber dana besar yang belum dimanfaatkan secara optimal, yakni dari ekonomi islami atau syariah.

Sinergi antara instrumen dan produk keuangan sosial dan komersial syariah memungkinkan pembentukan konsep Islamic Disaster Resilience Fund (IDRF^[5]).

Konsep ini sering digaungkan oleh Islamic Development Bank (IDB^[6]) sebagai fondasi pendanaan abadi untuk resiliensi bencana.

Read more: Siklon yang ‘lemah’ kini bisa memicu banjir mematikan: Dampak nyata perubahan iklim dan pemanasan laut^[7]

Bantuan cepat bersumber dari sedekah dan zakat

Instrumen sosial adalah fondasi utama IDRF^[8] karena menawarkan kecepatan, fleksibilitas, dan legitimasi keagamaan yang tinggi. Saat bencana melanda, sedekah dan zakat dapat menjadi sumber dana tercepat.

Kita sudah menyaksikan bagaimana bantuan nonpemerintah yang digalang para influencer sangat membantu masyarakat terdampak bencana.

Meski tidak mendapat sorotan sebesar bantuan influencers, mobilisasi dana infaq dan sedekah secara masif juga dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) seperti Muhammadiyah^[10]. Mereka bergerak cepat menghimpun dan mengirim langsung relawan menyalurkan bantuan ke lokasi bencana.

Dana tersebut sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan siap saji, obat-obatan, dan tenda dalam 24 jam pertama.

Read more: Kenapa donasi banjir Sumatra dari 'influencer' cepat meraup dukungan publik?^[11]

Berperan dalam penanggulangan bencana lanjutan dan jangka panjang

IDRF^[12] tak hanya berfokus pada respons darurat bencana saja.

Sebagai hub penyaluran berbagai instrumen keuangan syariah, IDRF juga bisa dipakai untuk mengurangi risiko bencana serta mempercepat pemulihan ekonomi dalam jangka panjang. Penggunaan ini bisa menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ancaman bencana yang terus meningkat.

Wakaf^[13] (harta abadi) misalnya, merupakan elemen esensial dalam rekonstruksi berkelanjutan. Dana wakaf tidak habis digunakan, melainkan dikelola agar bisa terus menghasilkan manfaat.

Badan Wakaf Indonesia telah mengoptimalkan wakaf uang (cash waqf) untuk membentuk dana abadi^[14] (endowment fund). Hasil investasi dana ini bisa digunakan untuk membangun fasilitas kesehatan atau pusat pelatihan tangguh bencana di daerah rawan gempa.

Aset fisik ini menjadi milik komunitas yang bisa berfungsi sebagai pusat koordinasi atau hunian sementara yang lebih aman saat bencana terjadi. Alhasil, proses pemulihan tidak perlu sepenuhnya bergantung pada donasi baru.

Untuk mengamankan kebutuhan anggaran besar hingga triliunan rupiah, instrumen sukuk menawarkan skema pembiayaan yang efisien dan etis untuk tahap konstruksi dalam pemulihan bencana.

Indonesia bisa memperluas keberhasilan green sukuk^[15] dengan mengembangkan disaster sukuk untuk membiayai infrastruktur publik yang strategis dan tangguh bencana.

Melalui mekanisme ini, risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional, menciptakan model pembiayaan yang tidak hanya besar secara skala, tetapi juga akuntabel secara syariah.

Di sisi lain, ada takaful (asuransi syariah) yang bertumpu pada prinsip ta'awun (tolong-menolong)—para peserta menanggung risiko secara kolektif. Takaful mikro menjadi solusi ideal bagi petani atau nelayan kecil yang rentan merugi besar akibat bencana.

Melalui iuran yang relatif kecil, mereka bisa melindungi aset-aset dasar seperti perahu, benih, hingga pupuk. Ketika terjadi banjir atau badai, kompensasi finansial yang diterima memungkinkan mereka segera membeli benih atau alat baru, sehingga mata pencaharian dapat pulih tanpa bergantung sepenuhnya pada bantuan.

Selain itu, zakat produktif dapat disalurkan kepada korban yang kehilangan mata pencaharian, memberikan modal mikro tanpa bunga, sehingga mereka dapat segera merintis kembali usaha kecilnya tanpa terjerat utang konvensional.

Read more: Badai siklon tak harus jadi tragedi berulang jika hutan tidak terus dibabat^[16]

Tantangan dan peluang

Tantangan utama dalam mewujudkan IDRF adalah menyelaraskan regulasi antarlembaga keuangan sosial Islam, mulai dari Badan Amil Zakat Nasional dan Badan Wakaf Nasional (BAZNAS dan BWI) hingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Sinkronisasi ini diperlukan agar transfer dana zakat atau wakaf dapat dilakukan secara cepat, legal, dan terkoordinasi saat kondisi darurat.

Selain itu, Indonesia membutuhkan instrumen evaluasi untuk mengukur tingkat risiko bencana suatu daerah maupun organisasi dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam (Syariah-Compliant Disaster Risk Scorecard^[17]).

Skema penilaian ini bisa menjadi panduan bagi nazir (pengelola wakaf) dan pengelola sukuk untuk mengarahkan investasi pada proyek dengan risiko bencana paling besar.

Dengan sinergi antara kekuatan sosial sedekah dan zakat, aset berkelanjutan dari wakaf, serta pembiayaan berskala besar melalui sukuk dan takaful, Indonesia berpeluang membangun dana ketahanan bencana yang etis, kokoh, dan mampu mendorong pemulihan ekonomi secara cepat, bukan sekadar respons darurat.

Dan yang tidak kalah penting, sistem penanggulangan bencana berbasis keuangan syariah juga bisa memperkuat ekosistem ekonomi syariah nasional melalui peningkatan literasi dan kepercayaan publik terhadap berbagai instrumen keuangan syariah.

Read more: Literasi keuangan syariah bisa jadi penangkal pinjol dan judol^[18]

References

1. ^{^} ring of fire (news.detik.com)
2. ^{^} BNPB (news.detik.com)
3. ^{^} Rp22,8 triliun (thedocs.worldbank.org)
4. ^{^} Bencana banjir bandang Sumatra yang baru terjadi (www.kompas.tv)
5. ^{^} IDRF (www.researchgate.net)
6. ^{^} IDB (www.isdb.org)
7. ^{^} Siklon yang ‘lemah’ kini bisa memicu banjir mematikan: Dampak nyata perubahan iklim dan pemanasan laut (theconversation.com)
8. ^{^} IDRF (www.researchgate.net)
9. ^{^} herims/ Shutterstock.com (www.shutterstock.com)
10. ^{^} Muhammadiyah (muhammadiyah.or.id)
11. ^{^} Kenapa donasi banjir Sumatra dari 'influencer' cepat meraup dukungan publik? (theconversation.com)
12. ^{^} IDRF (www.researchgate.net)
13. ^{^} Wakaf (www.bwi.go.id)
14. ^{^} dana abadi (www.bwi.go.id)
15. ^{^} green sukuk (www.djppr.kemenkeu.go.id)
16. ^{^} Badai siklon tak harus jadi tragedi berulang jika hutan tidak terus dibabat (theconversation.com)
17. ^{^} Syariah-Compliant Disaster Risk Scorecard (www.sciencedirect.com)
18. ^{^} Literasi keuangan syariah bisa jadi penangkal pinjol dan judol (theconversation.com)