Dari kantin hingga katering: Bagaimana MBG berisiko menggerus pendapatan perempuan

● Program mercusuar MBG memiliki rentetan panjang masalah dalam pelaksanaannya.

● Selain aspek gizi, keamanan makanan, dan pengelolaan, permasalahan MBG juga menyentuh aspek kesetaraan gender.

● Ada jutaan perempuan yang terancam kehilangan pekerjaan akibat MBG.

Bahasan tentang program unggulan pemerintah Makanan Bergizi Gratis (MBG) seolah tidak ada habisnya. Aspek kesetaraan gender terutama hal keamanan bagi perempuan pun hilang dalam program ini.

Oktober 2025 lalu, seorang perempuan menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual^[1] atasannya di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kasus di atas hanyalah puncak dari gunung es yang memperlihatkan bagaimana program MBG sejak awal dirancang tanpa benar-benar menempatkan perempuan sebagai subjek pembangunan.

Nyatanya, hak dan peran perempuan dalam MBG tergerus secara artian yang lebih luas. Salah satu yang paling krusial adalah isu berulang tentang minimnya akses perempuan dalam program ini dibandingkan laki-laki.

Temuan ini juga perlu kita jadikan refleksi bersama di Hari Ibu ini tentang minimnya pengawasan dan kepastian keamanan para perempuan di ruang publik dan dunia kerja yang bahkan terjadi di program unggulan pemerintah MBG.

Read more: MBG jadi program predatoris: Korbankan guru honorer dan siswa penyintas bencana^[2]

Perempuan terancam kehilangan pekerjaan akibat MBG

Rancangan skema terpusat MBG^[3] melalui 30 ribu dapur SPPG berisiko mengancam ekosistem ekonomi lokal yang ditopang sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Usaha ini mencakup warung, kantin, usaha makanan rumahan, pedagang keliling, serta katering skala kecil.

Dalam skema terpusat, SPPG menjadi pelaksana penyedia makanan. Sementara SPPG mengikuti kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional di tingkat pusat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS)^[4] yang kami olah, sektor UMKM makanan dan minuman non–restoran/rumah makan mencakup lebih dari 3 juta unit dan menyerap sekitar 6,49 juta tenaga kerja.

Lebih lanjut, berdasarkan perhitungan kami, 65% dari 6,49 juta atau sekitar 4,2 juta tenaga jumlah pekerja di bidang UMKM makanan dan minuman tersebut adalah perempuan.

Merujuk pada laporan CELIOS tentang evaluasi MBG bertajuk “Makan (tidak) Bergizi (tidak) Gratis^[5], skema MBG saat ini berisiko mengancam 10 - 30% pekerja di sektor UMKM atau sekitar 646 ribu - 1,94 juta pekerja pada tahun depan.

Ancaman tersebut berasal dari shifting atau substitusi kerja dari yang awalnya banyak dikerjakan oleh UMKM di sekitar sekolah, berganti dengan SPPG.

Artinya, jika pergeseran pekerjaan tersebut terjadi, dan jika kita mengacu pada temuan lanjutan kami bahwa 65% pekerja UMKM yang bersinggungan dengan MBG adalah perempuan, maka akan ada 420 ribu - 1,26 juta orang yang terancam pekerjaannya.

Angka ini amatlah tinggi dan hampir menyamai janji bahwa program MBG akan membuka kesempatan kerja baru bagi 1,5 juta orang^[6].

Read more: Mengurai berbagai 'klaim surga' pemerintah dalam MBG^[7]

Rawannya skema terpusat

Sentralisasi rantai pasok pangan juga membuat program MBG rawan dikuasai oleh segelintir pengelola di tingkat lokal maupun nasional.

Apalagi, skema penunjukan operator SPPG pun minim transparansi sehingga rawan konflik kepentingan. Misalnya, Yasika Aulia Ramadhani^[8], putri Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan Yasir Machmud, menjalankan 41 SPPG.

Penguasaan program MBG pada segelintir orang bisa menciptakan ketimpangan baru, serta memperbesar kerentanan sosial bagi jutaan keluarga yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini.

Alhasil, klaim Prabowo Subianto^[9] tentang MBG akan mampu menghidupkan ekonomi rakyat dengan target terciptanya 1,5 juta pekerjaan baru (30 ribu SPPG × 50 pekerja) hanyalah omong kosong belaka.

Mengembalikan harkat perempuan dalam MBG

Pemerintah harus benahi MBG jika ingin menjaga reputasi dan kepercayaan publik terhadap tata kelola duit negara yang ditingkatkan secara drastis dari Rp71 triliun menjadi Rp335 triliun^[10] pada 2026 mendatang.

Agar bisa memastikan efisiensi anggaran dan alokasi yang lebih bijak, CELIOS merekomendasikan pergeseran desain program dari skema universal menjadi skema yang lebih terarah.

Pendekatan sentralistik sistem penunjukan SPPG BGN sudah seharusnya diganti. Pemerintah perlu memberikan kesempatan pelaku roda ekonomi setempat seperti UMKM, kantin sekolah, dan warung sekitar yang ternyata lebih didominasi perempuan.

Perhatian lebih juga perlu dilakukan pemerintah dalam mengawasi SPPG di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Sebab di kawasan tersebut, selain intaian kemiskinan dan stunting, indeks ketimpangan gender di wilayah 3T^[12] masih cenderung tinggi dibandingkan daerah pusat.

Selain itu, perempuan juga perlu terlibat dalam setiap tahapan perumusan kebijakan, mulai dari desain, implementasi, hingga evaluasi secara luas.

Di tingkat rumah tangga, secara spesifik kami mengusulkan skema MBG fokus menyasar ibu hamil, menyusui, dan keluarga dengan balita dari kelompok rumah tangga miskin melalui bantuan langung tunai (BLT) atau nutrition voucher (kupon nutrisi) yang dapat digunakan untuk membeli makanan bergizi, disertai edukasi gizi bagi rumah tangga.

Dengan desain yang lebih sensitif terhadap dinamika gender dan menyentuh ekonomi rumah tangga, program ini diyakini dapat mengurangi risiko ketimpangan yang selama ini lebih banyak membebani perempuan.

Read more: Carut marut MBG: Peran daerah kalah dominan oleh militer^[13]

Bagaimana nasib perempuan ke depannya

Pemerintah sudah memastikan akan melanjutkan MBG tahun depan. Tidak tanggung-tanggung anggarannya pun membengkak hingga Rp335 triliun^[14] pada tahun 2026 mendatang karena perluasan penerima manfaat.

Namun, pelaksanaan MBG dari rencana hingga implementasi selama satu tahun terakhir yang penuh masalah^[15] termasuk isu gender ini jadi penanda bahwa program tersebut memiliki banyak persoalan.

Apalagi, pembenahan kebijakan yang sensitif gender yang mendera perempuan masih jalan di tempat^[16]. Perempuan tetap menjadi korban dari kasus pelecehan seksual, pemutusan kontrak sepihak hingga hilangnya mata pencaharian.

Tanpa pembenahan serius, MBG berisiko gagal menjadi program yang memberdayakan masyarakat, khususnya perempuan, dan tidak menyelesaikan persoalan akutnya ketimpangan gender di Tanah Air.

Read more: Pelaksanaan MBG justru mengganggu tata kelola gizi di Indonesia^[17]

References

1. ^{^} korban kekerasan dan pelecehan seksual (www.tempo.co)
2. ^{^} MBG jadi program predatoris: Korbankan guru honorer dan siswa penyintas bencana (theconversation.com)
3. ^{^} Rancangan skema terpusat MBG (share.google)
4. ^{^} Badan Pusat Statistik (BPS) (www.bps.go.id)
5. ^{^} laporan CELIOS tentang evaluasi MBG bertajuk “Makan (tidak) Bergizi (tidak) Gratis (celios.co.id)
6. ^{^} 1,5 juta orang (nasional.kompas.com)
7. ^{^} Mengurai berbagai 'klaim surga' pemerintah dalam MBG (theconversation.com)
8. ^{^} Yasika Aulia Ramadhani (www.detik.com)
9. ^{^} klaim Prabowo Subianto (share.google)
10. ^{^} Rp335 triliun (mediakeuangan.kemenkeu.go.id)
11. ^{^} Wulandari Wulandari/shutterstock.com (www.shutterstock.com)
12. ^{^} indeks ketimpangan gender di wilayah 3T (www.antaranews.com)
13. ^{^} Carut marut MBG: Peran daerah kalah dominan oleh militer (theconversation.com)
14. ^{^} Rp335 triliun (mediakeuangan.kemenkeu.go.id)
15. ^{^} yang penuh masalah (celios.co.id)
16. ^{^} jalan di tempat (theconversation.com)
17. ^{^} Pelaksanaan MBG justru mengganggu tata kelola gizi di Indonesia (theconversation.com)