Saat faskes lumpuh: Masjid bisa jadi pusat layanan kesehatan darurat pascabencana
- Written by Mochamad Iqbal Nurmansyah, Dosen Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
● Masyarakat Aceh lebih memilih masjid sebagai tempat berlindung utama saat bencana, ketimbang gedung evakuasi khusus.
● Masjid bisa dimanfaatkan sebagai pos layanan kesehatan darurat ketika faskes lumpuh.
● Pemerintah perlu membangun infrastruktur kesehatan yang lebih tangguh terhadap bencana di Sumatra.
Per 17 Desember 2025, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)[1] melaporkan sekitar 219 fasilitas kesehatan rusak akibat banjir Sumatra. Ini termasuk 41 rumah sakit[2] yang lumpuh total dan lebih dari 156 puskesmas rusak parah.
Kerusakan fasilitas kesehatan secara langsung menghambat berbagai jenis pelayanan. Kondisi ini sangat ironis karena kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan meningkat drastis di masa bencana. Terlebih penyintas banjir rentan mengalami berbagai masalah kesehatan[3], seperti ISPA, diare, demam, gangguan mental, hingga luka infeksi yang berisiko membahayakan jiwa.
Studi tahun 2025[4] menunjukkan bahwa layanan rawat inap melonjak sebesar 1,2 kali lipat akibat banjir dan dampaknya dapat bertahan hingga tujuh bulan setelahnya. Penelitian tersebut[5] mengkaji 747 komunitas terdampak bencana selama periode 2000–2019 di Australia, Brasil, Kanada, Chili, Selandia Baru, Taiwan, Thailand, dan Vietnam.
Beban kerja tenaga kesehatan pun meningkat. Sayangnya, kerusakan fasilitas kesehatan[6] dan keterbatasan sarana (seperti air bersih, makanan layak, gangguan listrik[7], hingga masih banyaknya akses transportasi yang terisolasi[8]) bisa menghambat layanan kesehatan[9].
Ditambah lagi, proses pemulihan pascabencana di Sumatra terhambat oleh banyak faktor, seperti respons pemerintah yang lamban, minimnya anggaran penanganan bencana[10], penolakan status bencana nasional, hingga gengsi tinggi pemerintah menolak bantuan internasional[11].
Padahal, mempercepat pemulihan layanan kesehatan pascabencana lewat mitigasi yang tepat bisa menekan jumlah korban jiwa[12]. Salah satu caranya dengan memanfaatkan rumah ibadah seperti masjid—yang kerap dijadikan titik evakuasi masyarakat.
Masjid jadi pusat layanan kesehatan sementara
Di Aceh, perspektif keagamaan terbukti memengaruhi cara masyarakat merespons bencana. Penelitian tahun 2021[14] menunjukkan bahwa masyarakat Aceh cenderung memilih masjid sebagai tempat berlindung utama saat bencana, ketimbang gedung evakuasi khusus. Fenomena ini mencerminkan kuatnya keyakinan religius dalam membentuk perilaku kolektif masyarakat.
Alih-alih mengabaikannya, pemerintah bisa mengintegrasikan pemahaman yang telah mengakar kuat di masyarakat ini dalam strategi pemulihan pelayanan kesehatan pascabencana.
Read more: Tanggap darurat atau gagap darurat? Absennya kepemimpinan bencana Banjir Sumatra[15]
Masjid bisa difungsikan sebagai tempat berlindung darurat, pusat penyebaran informasi kesehatan, skrining penyakit, serta penghubung masyarakat dengan layanan kesehatan pascabencana.
Tentunya, pelaksanaannya tetap harus memenuhi standar keselamatan dan kesehatan lingkungan agar tidak menimbulkan risiko baru, seperti kepadatan berlebih, keterbatasan sanitasi, maupun meningkatnya potensi penularan penyakit.
Misalnya, ada pembagian zonasi khusus untuk ruang bangsal gawat darurat di salah satu area masjid, teras depan untuk pemeriksaan kesehatan. Sementara area belakang bisa diperuntukkan sebagai dapur umum.
Kemudian, jendela-jendela masjid perlu dibuka sepanjang hari untuk memperlancar sirkulasi udara. Sementara, toilet dan area wudu dibersihkan dengan disinfektan tiap dua jam sekali.
Adapun petugas masjid bisa memanfaatkan pengeras suara untuk mengumumkan jadwal kedatangan dokter, pembagian obat, dan peringatan dini jika terjadi bencana susulan.
Pemerintah juga bisa bekerja sama dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI) untuk mengedukasi petugas masjid mengenai mitigasi bencana, serta mengalokasikan obat-obatan dan perlengkapan kesehatan di masjid-masjid yang jadi titik evakuasi masyarakat.
Mitigasi dini dari rumah ibadah
Pendekatan berbasis budaya dan keagamaan ini sejalan dengan prinsip pemulihan pascabencana Build Back Better[17]. Prinsip ini menempatkan pengurangan risiko bencana dan perlindungan kesehatan masyarakat sebagai bagian integral dari pemulihan jangka panjang, tak sekadar mengembalikan kondisinya sebelum bencana.
Dalam konteks kesehatan masyarakat, pemerintah perlu meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana hidrometeorologi. Hal ini terutama untuk warga di wilayah hulu dan hilir sungai, serta kawasan permukiman sepanjang aliran sungai yang sangat rentan terkena banjir.
Upaya ini harus disertai dengan edukasi kebencanaan yang berkelanjutan dan kontekstual, dengan memanfaatkan nilai-nilai budaya serta struktur sosial yang telah mengakar di masyarakat.
Misalnya, edukasi pencegahan bencana bisa memadukan teknologi (media sosial) dan melibatkan tokoh-tokoh lokal (seperti pemuka agama) sebagai agen penyampai informasi mengenai risiko bencana dan mitigasinya.
Di Aceh, pemuka agama memiliki posisi sangat strategis[18], karena pesan yang disampaikan melalui mimbar keagamaan umumnya lebih dipercaya oleh masyarakat.
Upaya tersebut perlu dipandang sebagai bagian dari strategi pemulihan sektor kesehatan.
Read more: Bukan sekadar krisis alam, Banjir Sumatra mencerminkan krisis pendanaan[19]
Apabila ada rumah sakit dan puskesmas yang sudah beroperasi kembali, pemerintah perlu menata ulang alur layanan kesehatan darurat agar pasien tidak menumpuk. Masjid dalam hal ini masih perlu difungsikan sebagai pos kesehatan lapangan.
Alurnya berupa cedera ringan diobati di masjid, cedera sedang ditangani di puskesmas, sementara cedera berat dirujuk ke RS.
Membangun sistem kesehatan tangguh bencana
Selain memaksimalkan peran masjid, hal yang tak kalah penting dalam penerapan fase pemulihan Build Back Better[20] adalah pembangunan infrastruktur kesehatan di Sumatra harus lebih tangguh terhadap bencana.
1. Fasilitas kesehatan
Fasilitas kesehatan di wilayah rawan banjir/longsor perlu dipindahkan ke dataran yang lebih tinggi dan aman.
Jika tidak bisa dipindah, otoritas perlu mendesain ulang bangunan dengan meletakkan genset, instalasi gawat darurat, dan ruang operasi di lantai atas agar aman dari banjir. Sementara lantai dasar sebagai area parkir dan administrasi.
Read more: Cerita dari Banda Aceh: Ketika warung kopi menjadi ruang ketahanan sosial saat bencana[21]
Pemerintah juga perlu mengalokasikan dana untuk RS rujukan di Sumatra agar memiliki sumber listrik dan air mandiri yang mampu bertahan 3x24 jam dalam kondisi darurat. Misalnya, dengan penggunaan panel surya dan sumur bor.
Selain itu, mengingat kondisi geografis Sumatra yang berbukit, koneksi internet satelit harus disiapkan di faskes utama. Tujuannya untuk membantu dokter spesialis di kota besar dalam membimbing dokter/perawat di kawasan yang terisoliasi.
2. Penyaluran nakes dan obat
Pemerintah juga perlu menerapkan sistem sister hospital[22] dengan memasangkan setiap RS di daerah rawan bencana di Sumatra (seperti Aceh Tamiang) dengan RS di daerah aman (seperti Pekanbaru atau Jakarta).
Saat bencana terjadi, RS di zona aman bisa segera mengirimkan tim medis lengkap yang sudah tahu tugasnya, tanpa perlu menunggu birokrasi yang berbelit.
Selain itu, jangan pusatkan stok obat di ibu kota provinsi. Persediaan obat (seperti obat luka, antibiotik, infus, alat bedah minor) juga perlu disebar secara proporsional di kawasan rawan bencana.
References
- ^ Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) (gis.bnpb.go.id)
- ^ 41 rumah sakit (nasional.kompas.com)
- ^ rentan mengalami berbagai masalah kesehatan (www.instagram.com)
- ^ Studi tahun 2025 (pmc.ncbi.nlm.nih.gov)
- ^ Penelitian tersebut (pmc.ncbi.nlm.nih.gov)
- ^ kerusakan fasilitas kesehatan (dinkes.acehprov.go.id)
- ^ gangguan listrik (www.ajnn.net)
- ^ akses transportasi yang terisolasi (www.kompas.id)
- ^ menghambat layanan kesehatan (www.instagram.com)
- ^ minimnya anggaran penanganan bencana (data.goodstats.id)
- ^ menolak bantuan internasional (www.kompas.id)
- ^ menekan jumlah korban jiwa (www.thelancet.com)
- ^ Kemenkeu & GoodStats / Tangkapan layar (data.goodstats.id)
- ^ Penelitian tahun 2021 (simlitbang.balitbangdiklat.net)
- ^ Tanggap darurat atau gagap darurat? Absennya kepemimpinan bencana Banjir Sumatra (theconversation.com)
- ^ BNPB/Tangkapan layar (gis.bnpb.go.id)
- ^ Build Back Better (www.sciencedirect.com)
- ^ posisi sangat strategis (repository.uinsu.ac.id)
- ^ Bukan sekadar krisis alam, Banjir Sumatra mencerminkan krisis pendanaan (theconversation.com)
- ^ Build Back Better (www.sciencedirect.com)
- ^ Cerita dari Banda Aceh: Ketika warung kopi menjadi ruang ketahanan sosial saat bencana (theconversation.com)
- ^ sister hospital (www.pres.eu)
Authors: Mochamad Iqbal Nurmansyah, Dosen Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
