Krisis hunian dan mitos ‘Green Living’: mengapa generasi muda sulit punya rumah?

Sulitnya generasi muda membeli rumah bukan hanya isapan jempol. Fenomena ini pun tak hanya terjadi di Indonesia. Di tengah gempuran harga properti yang tak masuk akal dan stagnasi pendapatan, isu tempat tinggal menjadi krisis global yang menuntut perhatian serius.

Sementara, dunia tengah terlilit permasalahan lingkungan mulai dari penggunaan emisi karbon yang berlebihan, sampai ke bagaimana pembangunan dapat berpengaruh besar dalam kehidupan manusia di masa yang akan datang.

Dalam episode SuarAkademia kali ini, The Conversation Indonesia berbincang dengan Issa Tafridj, PhD Researcher dari Institute for Housing and Urban Development Studies, Erasmus University Rotterdam. Kami berdiskusi tentang akar masalah krisis hunian (housing crisis) dan salah kaprah mengenai konsep hunian ramah lingkungan.

Issa menjelaskan, krisis hunian berakar dari ketimpangan antara permintaan (demand) yang terus naik akibat pertumbuhan populasi dan migrasi, dengan penawaran (supply) yang terhambat.

Di Eropa, suplai terhambat oleh regulasi lingkungan yang sangat ketat dan proses birokrasi yang panjang. Sementara di Indonesia, masalahnya diperparah oleh ketiadaan kontrol pemerintah yang tegas terhadap mekanisme pasar, sehingga harga tanah dan rumah melambung liar tak terkejar oleh gaji kelas menengah.

Salah satu kritik tajam yang disampaikan Issa adalah pergeseran peran pemerintah. dar penyedia perumahan rakyat menjadi sekadar fasilitator yang menyerahkan pembangunan kepada sektor swasta (developer).

Akibatnya, rumah diperlakukan semata-mata sebagai komoditas bisnis untuk mencari profit, bukan sebagai hak asasi manusia. “Rumah hijau” pun hanya sekadar menjadi gimmick pemasaran tanpa memperhatikan betul aspek kritisnya. Ujungnya, hunian yang layak, ramah lingkungan dan terjangkau dikesampingkan.

Belum lagi, tutur Issa, obsesi masyarakat dan pengembang terhadap rumah tapak menjadi biang pemekaran kota (urban sprawl) yang membuat lahan hijau kian terkikis, biaya transportasi membengkak, dan kemacetan tak terurai saat warga bergerak dari daerah luar atau pinggiran ke tengah kota untuk bekerja.

Krisis hunian memerlukan intervensi negara yang kuat untuk mengubah paradigma perumahan dari instrumen investasi menjadi hak dasar warga negara, serta keberanian untuk menata ulang kota ke arah vertikal demi keberlanjutan lingkungan.

Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi. Kamu bisa mendengarkan episode SuarAkademia lainnya yang terbit setiap pekan di Spotify, Youtube Music dan Apple Podcast.