Narasi “kebangkitan batu bara” bermunculan efek perang Iran, tapi data menunjukkan fakta sebaliknya
- Written by Dewi N. Piliang, Environment Editor, The Conversation
● Di tengah krisis energi global, data menunjukkan penggunaan batu bara dan gas justru turun, sementara energi terbarukan meningkat.
● Tren penurunan ekspor baru bara di Indonesia sudah terjadi sejak tahun lalu.
● Arah kebijakan seharusnya mempercepat transisi energi dan diversifikasi ekonomi.
Pasca blokade Selat Hormuz akibat serangan AS dan Israel terhadap Iran, muncul narasi di media dan kalangan analis tentang “kebangkitan batu bara”. Namun, data justru menunjukkan hal sebaliknya.
Analisis Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) menunjukkan, krisis energi global memicu banyak negara mempercepat transisi energi bersih dan penggunaan batu bara[1] menurun.
CREA menganalisis data real-time dari 87% pembangkit listrik berbasis batu bara di dunia dan lebih dari 60% pembangkit berbasis gas. Hasilnya, penggunaan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara dan gas secara global (di luar Cina) turun sebesar 3,5% dan 4%. Sebaliknya, produksi dari energi surya (14%) dan angin (8%) meningkat tajam.
Volume pengangkutan batu bara melalui jalur laut juga turun 3%, mencapai level terendah sejak 2021, dengan penurunan tajam dalam pengiriman ke Cina, India, Turki, dan Vietnam.
Data ini bertentangan dengan asumsi umum bahwa pembangkit listrik berbasis batu bara akan meningkat karena adanya substitusi energi sebagai respons terhadap krisis.
“Dalam jangka panjang, prospek batu bara bahkan semakin suram. Krisis ini justru membuat batu bara lebih mahal dibandingkan energi bersih dan penyimpanan energi, sehingga semakin mengurangi minat investasi,” demikian tertera dalam publikasi resmi CREA.
Global seaborne coal shipments changes.
Global seaborne coal shipments in March.
Read more:
Serangan ke Iran semakin menegaskan betapa mendesak kita beralih dari bahan bakar minyak bumi[3]
Tren penurunan batu bara di Indonesia
Di Indonesia, tren loyonya permintaan batu bara sebenarnya juga sudah terlihat setahun belakangan.
Nilai ekspor batu bara merosot[4] 19,1% secara tahunan (year-on-year/YoY) dibandingkan periode yang sama pada Januari—Mei 2025.
Penurunan juga terjadi dari sisi volume. Sepanjang Januari—Mei 2025, volume ekspor batu bara tercatat 156,37 juta ton, turun 4,65% dibandingkan pada periode yang sama 2024 sebesar 163,99 juta ton.
Sebelumnya, laporan International Energy Agency (IEA) sudah memproyeksikan[5] konsumsi batu bara dunia akan mulai menyusut pada 2026 dan kembali di bawah level 2024.
Melihat tren global, pemerintah awalnya berencana memangkas produksi batu bara 2026 ke level 600 juta ton[6], turun 24% dari produksi batu bara 2025 sekitar 790 juta ton.
Namun, setelah terjadi gejolak di Timur Tengah, pemerintah mulai melihatnya sebagai peluang menggenjot kembali produksi batu bara[7] dengan membuka opsi kebijakan relaksasi kuota untuk menyesuaikan permintaan pasar.
Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Aryanto Nugroho menyebut, pemerintah dan sektor swasta semestinya merespons tren global jangka panjang dengan mengurangi produksi secara bertahap sambil melakukan diversifikasi ekonomi dan mempercepat pertumbuhan energi terbarukan.
“Investor global sudah mulai meninggalkan batu bara. Jika kita terus memaksakan produksi tinggi, Indonesia berisiko terjebak pada aset terdampar (stranded assets) yang tidak lagi laku di pasar modal,” ujarnya dalam diskusi bertajuk “Ketergantungan Batu bara dan Tantangan Transformasi Ekonomi Daerah” pada Sabtu, 11 Maret 2026.
Manajer Riset Kebijakan dan Transisi Berkeadilan, Institute for Essential Services Reform (IESR), Martha Jesica Solomasi Mendrofa mengatakan bahwa ketergantungan pada komoditas volatil seperti batu bara hanya akan membuat ekonomi daerah semakin rentan di tengah situasi krisis global ini.
Sebagai gambaran, studi IESR[8] di dua daerah penghasil batu bara, yakni Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan dan Kabupaten Paser, Kalimantan Timur
menunjukkan bahwa kontribusi dana bagi hasil (DBH) yang berasal dari pajak dan royalti pertambangan batu bara terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) mencapai 20-27 persen. Jika permintaan batu bara turun, jelas daerah-daerah ini akan terdampak.
Oleh karenanya, mitigasi terbaik adalah mempersiapkan diri dengan menyiapkan sumber ekonomi baru pengganti batu bara.
“Pengembangan perekonomian baru di daerah penghasil batu bara sangat penting untuk meminimalisir dampak penurunan pendapatan dan dampak pembangunan industri batu bara,” ujar Martha.
Bukan masalah bisa, tapi masalah kemauan
Studi IESR[9] menemukan ada sejumlah sektor unggulan yang bisa dikembangkan di berbagai daerah produsen batu bara.
Di Muara Enim, misalnya, sektor yang bisa diperkuat antara lain manufaktur serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Masih di Sumatra Selatan, di Kabupaten Lahat ada komoditas unggulan seperti kopi bisa dikembangkan menjadi berbagai produk turunan dari biji kopi dan kulitnya.
Di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, sektor yang berpotensi dikembangkan meliputi jasa keuangan, manufaktur, dan pendidikan.
Seiring menilik sumber ekonomi pengganti, ujar Martha, sumber daya manusia di wilayah tersebut pun perlu dipersiapkan menuju ekonomi baru yang lebih berkelanjutan, didukung teknologi dan pendanaan.
Antropolog Universitas Indonesia (UI) Suraya Afif menilai kegiatan ekonomi ekstraktif selama ini sudah banyak menyebabkan kerusakan lingkungan, dampak kesehatan, penggusuran, dan kriminalisasi masyarakat.
Keuntungan yang dihasilkan dari sektor batu bara tidak sebanding dengan seluruh dampak yang ditimbulkan. Oleh karenanya, transisi energi harus dipercepat.
Namun, ia mengingatkan agar agenda transisi energi memperhatikan aspek-aspek keadilan agar tidak mereproduksi ketimpangan baru bagi masyarakat sekitar. “Narasi transisi energi selama ini kebanyakan hanya berfokus pada pengurangan emisi karbon tanpa memperhatikan dampak ekonomi dan sosial,” ujarnya.
Untuk menciptakan transisi energi berkeadilan, tuturnya, perlu partisipasi masyarakat dari berbagai kelompok, mulai dari pekerja, komunitas lokal, hingga konsumen dan warga negara secara umum. “Keterlibatan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi secara luas,” ujar Suraya.
Read more:
Transisi energi harus adil, tapi apa makna keadilan bagi masyarakat Indonesia?[10]
References^ penggunaan batu bara (energyandcleanair.org)^ CREA (energyandcleanair.org)^ Serangan ke Iran semakin menegaskan betapa mendesak kita beralih dari bahan bakar minyak bumi (theconversation.com)^ merosot (industri.kontan.co.id)^ memproyeksikan (iea.blob.core.windows.net)^ 600 juta ton (cnbcindonesia.com)^ menggenjot kembali produksi batu bara (koran.tempo.co)^ studi IESR (iesr.or.id)^ Studi IESR (iesr.or.id)^ Transisi energi harus adil, tapi apa makna keadilan bagi masyarakat Indonesia? (theconversation.com)Authors: Dewi N. Piliang, Environment Editor, The Conversation 
