Dari ojek hingga penerjemah: berapa banyak pekerja ekonomi gig di Indonesia dan bagaimana karakteristik mereka?
- Written by Nabiyla Risfa Izzati, Lecturer of Labour Law, Universitas Gadjah Mada
Transformasi global dan masifnya penggunaan internet melahirkan fenomena ekonomi gig dan menyuburkan pertumbuhan pekerja prekariat–mereka yang bekerja tanpa atau dengan kontrak fleksibel, dalam kondisi ketidakpastian, dan kerap dikaitkan dengan upah rendah dan minimnya perlindungan. Artikel ini merupakan bagian dari serial #GenerasiRentan yang khusus membahas mengenai ekonomi gig dan pekerja prekariat di Indonesia.
Istilah ekonomi gig atau gig economy[1] bukanlah hal yang asing hari-hari ini. Ekonomi gig merupakan pekerjaan berbasis tugas jangka pendek yang dimediasi oleh platform digital. Keberadaan platform digital sebagai mediator dan durasi kerja yang sangat pendek inilah yang membedakan karakteristik pekerja gig dengan pekerja prekariat lain seperti pekerja kontrak ataupun pekerja alih daya (outsourcing).
Di Indonesia, ekonomi gig mulai ramai diperbincangkan sejak kehadiran platform pengemudi ojek daring Gojek pada 2015. Bahkan, ekonomi gig dipandang sebagai “jenis pekerjaan masa depan[2]” karena menawarkan fleksibilitas dan semangat wirausaha “to be your own boss[3]”.
Meski demikian, hingga kini belum ada data aktual yang dapat dirujuk untuk menggambarkan besarnya ekosistem ekonomi gig di Indonesia–suatu langkah yang penting untuk mengembangkan dan meregulasi sektor potensial tersebut sekaligus memastikan hak dan perlindungan pekerja.
Apalagi, ada pandangan[4] bahwa ekonomi gig merupakan kelanjutan dari praktik eksploitasi neoliberalisme[5]–merujuk pada pemilik modal yang mengendalikan para pekerja secara tidak langsung dengan memanfaatkan kerancuan istilah “kemitraan”[6].
Studi kami[7] berusaha memetakan tipologi pekerja dan platform ekonomi gig dengan menggunakan data mikro survei angkatan kerja nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik. Kami mengestimasi bahwa angkatan kerja Indonesia yang menjadikan aktivitas gig sebagai pekerjaan utamanya adalah sebesar 430 ribu hingga 2,3 juta orang atau sekitar 0,3-1,7% dari total angkatan kerja.
Tipologi umum ekonomi gig
Istilah ekonomi gig pertama kali populer di Amerika Serikat (AS)[8] pascaresesi besar 2008–saat pekerjaan yang ada didominasi oleh proyek-proyek jangka pendek dan para pekerjanya direkrut secara nontradisional dengan kontrak alternatif dan bayaran berbasis hasil. Istilah ‘gig’ sendiri diadopsi dari konsep musisi amatir[9] yang melakukan konser ‘gig’ dari satu kafe ke kafe lainnya–identik dengan mereka yang bekerja tanpa adanya kantor dan pemberi kerja yang permanen.
Jika dilihat dari prosesnya, ekonomi gig sebenarnya hanyalah bentuk lain dari skema alih daya. Bedanya, peran perusahaan alih daya digantikan oleh platform sebagai perantara.
Hubungan triangular terjadi ketika pekerja melakukan kerjaan untuk pihak ketiga yang mengguna jasa pemberi kerja. Author provided (no reuse)Secara tipologi, ekonomi gig dapat dibedakan menjadi dua kategori. Pertama, berbasis online. Dalam jenis ini, seluruh pekerjaan disampaikan tanpa melalui interaksi tatap muka atau bisa disebut sebagai crowdwork.
Beberapa contoh platform crowdwork yang banyak digunakan oleh pekerja gig online di Indonesia, misalnya Upwork (AS), Freelancer (Australia), dan Fiverr (Israel). Di Asia Tenggara sendiri, belakangan muncul platform crowdwork yang cukup ternama, seperti Fastwork (Thailand), Projects.co.id (Indonesia), dan Sribulancer (Indonesia).
Kategori kedua adalah gig berbasis lokasi (location-based gig) yang pekerjaannya harus diselesaikan melalui interaksi tatap muka. Model yang paling umum dalam kategori ini adalah penyedia layanan transportasi (ride-hailing), yang didominasi oleh Uber (AS), Didi (Cina), atau Lyft (AS). Model bisnis lainnya yang juga marak adalah jasa pengantaran makanan (Deliveroo, Justeat, UberEat) dan jasa kurir (Maxim, Lalamove).
Menariknya, platform yang mendominasi ekonomi gig Indonesia seperti Gojek, Grab, dan belakangan ini Shopee adalah platform yang mengombinasikan beragam layanan sekaligus, atau biasa disebut sebagai superapp.
Dari sisi gender, pekerja gig di sektor transportasi didominasi oleh laki-laki (97,6%). Sementara, rasio gender pekerja gig di sektor jasa lainnya mirip dengan pekerja formal, dengan tingkat partisipasi perempuan sebanyak 36,4%.
Selain itu, riset kami juga mengonfirmasi bahwa ekonomi gig adalah fenomena urban. Sebanyak 88% pekerja gig di sektor transportasi dan 80,7% di sektor jasa lainnya tinggal di perkotaan.
Fenomena ekonomi gig juga menunjukkan dominasi Pulau Jawa dan ibu kota. Sebanyak 1,7 juta (74%) pekerja gig berada di pulau terpadat di dunia ini. Lebih lanjut, 480 ribu (39%) pekerja gig di sektor transportasi terkonsentrasi di aglomerasi Jakarta (Jabodetabek).
Selain Jabodetabek, konsentrasi pekerja gig sektor transportasi (jumlah pekerja per 100.000 orang penduduk dewasa) paling tinggi berada di ibu kota provinsi seperti di Manado, Bandar Lampung, dan Denpasar. Ini sejalan dengan ukuran pasar dan konsumen di tingkat lokal yang dilayani oleh jasa transportasi berbasis gig seperti ojek daring dan kurir barang maupun makanan.
Di sektor jasa lainnya yang bekerja secara daring, pekerja gig terdistribusi juga di kota-kota tier kedua yang ukuran populasinya lebih kecil. Mereka biasanya bisa ditemukan di kota yang identik dengan kota kreativitas, pariwisata, dan pendidikan seperti Denpasar, Malang, dan Yogyakarta. Dengan catatan bahwa pekerja di sektor ini bekerja secara daring, tidak sekadar fokus pada pasar lokal, kota-kota tersebut menjadi pilihan utama para pekerja gig terdidik berketerampilan tinggi yang identik dengan pekerja kreatif ini.
Dari segi upah, distribusi pendapatan di antara sesama pekerja gig transportasi–misalnya antara sesama pengemudi ojek daring–tidak berbeda jauh. Sebaliknya, pendapatan per bulan pekerja gig di sektor jasa lainnya cukup timpang.
Sebagai ilustrasi, pekerja gig di sektor jasa perusahaan bisa memiliki rata-rata pendapatan Rp4,9 juta per bulan, sementara di sektor pendidikan hanya sebesar Rp2,3 juta per bulan.
Dari rata-rata usia, pekerja gig umumnya lebih muda daripada pekerja informal lainnya. Ini karena biasanya seorang pekerja gig dituntut untuk melek teknologi dan bisa menggunakan aplikasi digital melalui perangkat komputer elektronik mereka.
Masa depan ekonomi gig Indonesia
Pekerja gig tak melulu berada di sektor transportasi online. Mulai dari pendidik hingga penulis lepas, kian banyak pekerja memanfaatkan platform untuk menjajakan jasa mereka.
Daren Woodward/shutterstock
Besaran persentase pekerja gig di Indonesia berdasarkan penelitian kami tidak jauh berbeda dengan estimasi pekerja gig penuh waktu di AS, Eropa[13], dan Inggris[14] yang berkisar di antara 0,5-5% dari angkatan kerja.
Bedanya, di negara-negara tersebut, ekonomi gig sudah diregulasi dengan jauh lebih serius. Di inggris misalnya, platform tidak bisa lagi mengategorikan orang yang bekerja di platformnya sebagai mitra. Pekerja gig kini diklasifikasikan sebagai pekerja[15] yang punya hak upah minimum, hak istirahat, dan jaminan pensiun.
Uni Eropa kini sedang dalam proses membuat aturan yang komprehensif dan protektif tentang platform work[16]. Aturan ini bertujuan untuk meningkatkan kondisi kerja dan hak-hak sosial orang yang bekerja dalam ekonomi gig di wilayah eropa.
Di Indonesia, hingga saat ini masih terdapat kekosongan hukum terkait ekonomi gig[17]. Keengganan pemerintah untuk meregulasi ekonomi gig tidak seharusnya dibiarkan berlarut-larut, karena pekerjaan dengan model ini kemungkinan akan terus berkembang dan berlipat ganda.
Langkah pertama yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah memiliki basis data yang jelas soal jumlah, sebaran, dan karakteristik pekerja gig secara nasional.
Penting bagi pemerintah untuk mengukur jumlah pekerja ekonomi gig secara independen tanpa melibatkan para perusahaan penyedia platform. Ini karena data pekerja gig yang terintegrasi dengan survei tenaga kerja akan bermanfaat untuk analisis perbandingan antara pekerja gig dengan pekerja dan angkatan kerja secara keseluruhan.
Dengan memiliki data yang akurat soal ekonomi gig, pemerintah diharapkan akan bisa membuat kebijakan yang ideal untuk masa depan ekonomi gig yang berkelanjutan dan lebih berkeadilan.
References^ gig economy (www.investopedia.com)^ jenis pekerjaan masa depan (smeru.or.id)^ to be your own boss (nonprofitquarterly.org)^ ada pandangan (journals.sagepub.com)^ praktik eksploitasi neoliberalisme (link.springer.com)^ kerancuan istilah “kemitraan” (theconversation.com)^ Studi kami (papers.ssrn.com)^ pertama kali populer di Amerika Serikat (AS) (www.thedailybeast.com)^ Istilah ‘gig’ sendiri diadopsi dari konsep musisi amatir (www.researchgate.net)^ Eropa (publications.jrc.ec.europa.eu)^ Inggris (assets.publishing.service.gov.uk)^ bekerja dalam waktu sangat panjang (kumparan.com)^ Eropa (publications.jrc.ec.europa.eu)^ Inggris (www.thersa.org)^ diklasifikasikan sebagai pekerja (www.cnbc.com)^ platform work (www.consilium.europa.eu)^ kekosongan hukum terkait ekonomi gig (theconversation.com)Authors: Nabiyla Risfa Izzati, Lecturer of Labour Law, Universitas Gadjah Mada 
