Asian Spectator

Times Advertising

Catatan untuk Prabowo-Gibran dalam digitalisasi birokrasi: pemerintah jangan cuma ‘latah’ teknologi

  • Written by Kanti Pertiwi, Assistant Professor in Organisation Studies, Universitas Indonesia
Catatan untuk Prabowo-Gibran dalam digitalisasi birokrasi: pemerintah jangan cuma ‘latah’ teknologi
Prabowo-Gibran yang pencalonannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden memantik kontroversi akan bekerja mulai 20 Oktober 2024. Untuk mengawal pemerintahan mereka, kami menerbitkan edisi khusus #PantauPrabowo[1] yang memuat isu-isu penting hasil pemetaan kami bersama TCID Author Network. Edisi ini turut mengevaluasi 10 tahun pemerintahan Joko Widodo, sekaligus menjadi bekal Prabowo-Gibran menjalankan tugasnya. Sejak dekade 1980-an, muncul konsensus global[2] bahwa birokrasi yang lamban dan terbelakang perlu ditransformasi agar lebih responsif, gesit, dan mendukung agenda investasi serta efisiensi pemerintahan. Salah satu cara yang diandalkan untuk mencapai tujuan ini adalah lewat digitalisasi birokrasi. Teknologi digital dianggap bisa menjadi solusi utama untuk mempercepat proses administrasi, meningkatkan transparansi, dan memangkas jalur birokrasi yang berbelit-belit. Di Indonesia, meski teknologi terus berkembang, implementasi digitalisasi birokrasi masih menghadapi berbagai tantangan mendasar. Artikel ini akan menguraikan isu-isu utama dalam upaya digitalisasi birokrasi di Indonesia, dari perspektif makro (sistem nasional), meso (antarkementerian atau institusi), dan mikro (level individu), serta mengaitkannya dengan visi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk reformasi birokrasi di masa depan[3]. Tantangan digitalisasi di Indonesia Salah satu tantangan utama dalam digitalisasi birokrasi di Indonesia adalah dominannya pandangan technological determinism[4], yaitu keyakinan bahwa teknologi adalah solusi tunggal untuk segala permasalahan. Akibatnya, saat ada kendala dalam pelayanan publik, respons pertama yang diambil sering kali sekadar membuat aplikasi baru, tanpa mempertimbangkan kesiapan infrastruktur atau penggunanya. Ini ibarat memperbaiki jalan yang rusak dengan terus menambalnya, padahal masalah utamanya adalah pondasi jalan yang buruk. Pandangan ini membuat reformasi digital kerap direduksi menjadi sekadar pencapaian formalitas, di mana keberhasilan inovasi diukur hanya dari ada atau tidaknya aplikasi baru, tanpa evaluasi mendalam tentang efektivitasnya. Bayangkan jika kita mengukur keberhasilan sekolah hanya dari jumlah buku yang dimiliki, bukan dari seberapa baik murid-muridnya belajar. Sebagai contoh, MySAPK–Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian yang dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Negara. Aplikasi ini merupakan bagian dari upaya digitalisasi birokrasi Indonesia untuk mempercepat dan meningkatkan efisiensi pengelolaan kepegawaian. Namun, aplikasi ini mendapat banyak kritik karena masalah teknis dan tantangan dalam penerapannya[5], terutama di daerah dengan akses internet terbatas atau di mana aparatur sipil negara atau ASN kurang memiliki kemampuan teknis untuk menggunakan aplikasi ini dengan lancar. Ada banyak keluhan masalah teknis mengenai sistem aplikasi ini, seperti proses login yang sulit, server yang sering overload, dan antarmuka pengguna yang membingungkan menunjukkan bahwa sistem ini belum matang. Sistem digital MySAPK juga tidak sepenuhnya sesuai dengan proses kepegawaian yang sudah ada. ASN merasa sistem ini memaksa mereka untuk beradaptasi dengan prosedur baru yang tidak memperhitungkan kompleksitas dan variasi tugas mereka. Akibatnya, teknologi yang seharusnya mempermudah malah menghambat dan membuat birokrasi menjadi lebih lambat dan membingungkan. shutterstock. Reformasi yang terlalu berfokus pada penerapan teknologi tanpa memperhitungkan kesiapan ekosistem di belakangnya cenderung berakhir dengan kegagalan[6]. Banyak aplikasi layanan publik yang dibuat tanpa memperhitungkan kebutuhan nyata di lapangan dan sumber daya yang memadai[7], sehingga bukannya menyelesaikan masalah, aplikasi justru menjadi beban baru. Ribuan aplikasi digital[8] milik pemerintah dianggap sebagai pemborosan negara, nirfaedah[9], dan hanya menunjukkan latahnya[10] pemerintah terhadap digitalisasi. Dalam beberapa kasus, aplikasi digital memang dapat mempermudah birokrasi, tetapi evaluasi mendalam sering terlewatkan. Koordinasi yang buruk[11] antarkementerian dan lembaga juga menjadi hambatan yang menyebabkan banyak aplikasi tumpang tindih dan tidak terintegrasi. Salah satu contohnya adalah aplikasi Online Single Submission (OSS) yang dikelola oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai upaya untuk mempermudah perizinan usaha. Namun, meski OSS dirancang sebagai sistem terpadu, kementerian atau lembaga lain seperti Kementerian Perindustrian tetap mempertahankan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) untuk proses serupa. Ini membuat pelaku usaha harus melakukan registrasi di lebih dari satu sistem, bertentangan dengan tujuan OSS untuk menyederhanakan proses. Selain itu, ketidakmerataan pendanaan menjadi masalah mendasar dalam penerapan teknologi di berbagai daerah, terutama bagi ASN di luar pemerintah pusat. Mereka sering mengeluhkan keterbatasan alat kerja[12], seperti laptop dan printer yang masih mengandalkan perangkat pribadi. Bahkan, banyak ASN menggunakan piranti lunak versi tidak berbayar[13] yang dapat menimbulkan risiko keamanan data. Sementara itu, perekrutan talenta-talenta digital yang berbakat juga terkendala anggaran[14]. Alih-alih merekrut talenta digital yang handal, banyak instansi pada akhirnya lebih memilih menyerahkan pekerjaan mereka ke vendor swasta. Jargon-jargon seperti “Smart Government[15]” dan “Birokrasi 4.0” sering kali digembar-gemborkan, namun pada kenyataannya, ASN di daerah masih berjuang[16] dengan minimnya keterampilan maupun alat dan infrastruktur teknologi yang diperlukan. Ini seperti memberi seorang koki sebuah resep, tetapi tidak memberinya bahan dan dapur yang memadai. Banyak pihak juga sering mengabaikan bagaimana proses politik yang ada di balik inisiatif inovasi teknologi penting dalam memengaruhi efektivitas digitalisasi birokrasi. Pengambilan keputusan sering kali berada di tangan sekelompok elite[17], sehingga menciptakan kesenjangan antara perancang solusi dan pelaksana di lapangan[18]. Akibatnya, inovasi yang dihasilkan sering kali tidak mengantarkan pada perubahan besar atau transformasi radikal. Catatan untuk Prabowo Digitalisasi birokrasi merupakan prioritas dalam visi reformasi birokrasi Prabowo[19] yang menekankan penggunaan data terpadu sebagai kunci untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi serta mengurangi korupsi. Sistem data yang terintegrasi diharapkan dapat meminimalisir tumpang tindih kebijakan dan mempercepat alur kerja administrasi. shutterstock. Namun, visi ini masih perlu dilengkapi dengan pendekatan menyeluruh dan emansipatif. Digitalisasi tidak akan berjalan efektif tanpa adanya penyesuaian kelembagaan, budaya organisasi, dan kesiapan sumber daya manusia[20]. Banyaknya aplikasi yang tidak terintegrasi menunjukkan bahwa tanpa koordinasi yang kuat, digitalisasi justru menciptakan kompleksitas baru. Prabowo juga harus memastikan bahwa inovasi digital mesti melibatkan seluruh elemen birokrasi. Keputusan yang diambil tanpa melibatkan ASN akar rumput yang akan mengimplementasikan teknologi dapat menciptakan kesenjangan antara perancang kebijakan dan implementasi di lapangan. Digitalisasi birokrasi di Indonesia masih menghadapi tantangan mendasar, mulai dari pandangan deterministik tentang teknologi, tidak merateanya pendanaan, hingga kesenjangan antara perancang kebijakan dan pelaksana. Agar digitalisasi bisa membawa perubahan yang transformatif, diperlukan langkah-langkah strategis yang mengedepankan inovasi bertanggung jawab[21], diiringi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan dukungan finansial yang memadai. Visi Prabowo untuk digitalisasi birokrasi harus lebih dari sekadar jargon, dan benar-benar menghasilkan perubahan yang nyata bagi ASN dan masyarakat luas. References^ #PantauPrabowo (theconversation.com)^ konsensus global (www.jstor.org)^ visi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk reformasi birokrasi di masa depan (nasional.kompas.com)^ technological determinism (www.taylorfrancis.com)^ banyak kritik karena masalah teknis dan tantangan dalam penerapannya (birokratmenulis.org)^ Reformasi yang terlalu berfokus pada penerapan teknologi tanpa memperhitungkan kesiapan ekosistem di belakangnya cenderung berakhir dengan kegagalan (doi.org)^ nyata di lapangan dan sumber daya yang memadai (theconversation.com)^ Ribuan aplikasi digital (finance.detik.com)^ nirfaedah (projectmultatuli.org)^ latahnya (theconversation.com)^ Koordinasi yang buruk (berkas.dpr.go.id)^ mengeluhkan keterbatasan alat kerja (x.com)^ versi tidak berbayar (x.com)^ terkendala anggaran (www.cnnindonesia.com)^ Smart Government (aptika.kominfo.go.id)^ masih berjuang (journal.umy.ac.id)^ sekelompok elite (theconversation.com)^ pelaksana di lapangan (projectmultatuli.org)^ prioritas dalam visi reformasi birokrasi Prabowo (www.kompas.id)^ penyesuaian kelembagaan, budaya organisasi, dan kesiapan sumber daya manusia (www.taylorfrancis.com)^ inovasi bertanggung jawab (onlinelibrary.wiley.com)Authors: Kanti Pertiwi, Assistant Professor in Organisation Studies, Universitas Indonesia

Read more https://theconversation.com/catatan-untuk-prabowo-gibran-dalam-digitalisasi-birokrasi-pemerintah-jangan-cuma-latah-teknologi-239514

Magazine

Meski banyak yang sanggup melunasinya, slip gaji menghalangi pekerja informal untuk memiliki rumah

● Banyak orang yang sebenarnya sanggup mencicil rumah.● Dan tak sedikit pula dari mereka berasal dari pekerja informal.● Namun karena slip gaji jadi acuan utama, mereka tak bisa meng...

Ketika oposisi melemah, ruang sipil ikut menyempit: Bagaimana nasib demokrasi?

Lambang Partai Gerindra dan sejumlah partai politik lainnya. Yunus Nugraha/Shutterstock● Melemahnya oposisi menggerus mekanisme ‘checks and balances’.● Penyempitan ruang sipil ...

‘Consent’ adalah prinsip utama dalam ‘Kamasutra’: Apa yang bisa kita pelajari darinya?

Selama ini kita kerap berasumsi bahwa suara perempuan dalam urusan seksual baru mulai didengar di era modern. Namun nyatanya, kekuatan seksual dan pembebasan perempuan telah tertuang dalam kitab Kamas...

hacklink hack forum hacklink film izle hacklink testsahabetslot gacoronwinonwinbets10sahabetcasibomcasibomcasibomcasibomz-librarygalabetTaraftarium24padişahbetgalabet girişpokerklasagb99pokerklas girişGrandpashabetefesbetcasinodinamobetzlibrarycasibomdizipaljojobetanadoluslotjojobetelexbetjojobetjojobet