Partisipasi politik kaum muda era Prabowo: inovasi atau dinasti?

Written by Muhammad Rhesa, Dosen dan Peneliti Pusat Kajian Psikologi Sosial UNM, Universitas Negeri Makassar

Prabowo-Gibran, yang pencalonannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden memantik kontroversi, mulai bekerja sejak 20 Oktober 2024. Untuk mengawal pemerintahan mereka, kami menerbitkan edisi khusus #PantauPrabowo ^[1] yang memuat isu-isu penting hasil pemetaan kami bersama TCID Author Network. Edisi ini turut mengevaluasi 10 tahun pemerintahan Joko Widodo, sekaligus menjadi bekal Prabowo-Gibran menjalankan tugasnya. Pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 lalu, kita menyaksikan begitu banyak kaum muda yang terlibat dalam berbagai bentuk partisipasi politik. Komisi Pemilihan Umum (KPU) melansir ^[2] ada 55% pemilih muda atau generasi milenial dan generasi Z yang terlibat dalam perhelatan politik tersebut. Dari para kaum muda itu, ada yang berpartisipasi secara aktif ^[3], misalnya dengan menjadi kandidat dalam pemilu, menjadi peserta demonstrasi, serta memberikan kritik terhadap situasi politik. Ada pula yang berpartisipasi politik secara pasif ^[4], seperti menaati peraturan pemerintah atau berlaku sesuai dengan etika dalam menjalani keseharian berbangsa dan bernegara. Partisipasi politik aktif kaum muda akhir-akhir ini dapat kita lihat secara spesifik dalam dua bentuk. Pertama dalam bentuk partisipasi langsung dalam pemilu, seperti menjadi calon anggota legislatif (caleg), calon wakil presiden (cawapres), ataupun calon kepala daerah (cakada). Dalam konteks ini, sayangnya, mayoritas kaum muda yang berhasil melenggang ke jabatan strategis, baik parlemen maupun eksekutif, merupakan kerabat dari elite partai politik ^[5]. Jika patokan kaum muda adalah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, ia pun berasal dari dinasti politik Presiden Joko “Jokowi” Widodo. Gibran bukan figur politik yang terbentuk melalui jalur merit kepemimpinan dalam tubuh partai politik. Ada pula bentuk kedua, yakni bentuk partisipasi melalui penyampaian aspirasi dan kritik, baik melalui demonstrasi maupun platform media sosial. Contohnya adalah aksi demonstrasi besar-besaran bertajuk Peringatan Darurat ^[6] yang digelar pada 23 Agustus 2024 lalu. Aksi ini berhasil mendesak parlemen membatalkan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada). Dengan meningkatnya partisipasi dan kesadaran politik kaum muda, mereka tampaknya akan menjadi penentu utama arah politik tanah air. Namun, kita juga perlu memperhatikan apakah keterlibatan mereka melalui proses yang adil berbasis meritokrasi atau semata-mata bagian dari dinasti politik. Kaum muda: perintis atau pewaris? Idealnya, keterlibatan kaum muda dalam politik harus dijalankan dengan proses berbasis meritokrasi. Ini supaya mereka yang menduduki posisi-posisi strategis dalam pemerintahan adalah yang benar-benar berkapasitas dan berkompeten.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dhemas Reviyanto/Antara Foto ^[7] Dalam konteks politik nasional, Litbang Kompas ^[8] mencatatkan bahwa 38,9% dari 285 anggota MPR RI periode 2024-2029 memiliki hubungan kekerabatan dengan pejabat publik atau tokoh politik. Ini termasuk 220 anggota DPR dan 65 anggota DPD. Sekitar 53% dari mereka memiliki hubungan vertikal (seperti anak-orangtua), dan 47% horizontal (seperti suami-istri). Lebih lanjut lagi, data yang diambil dari rekapitulasi caleg terpilih oleh KPU bulan Mei lalu menemukan bahwa terdapat 137 anggota ^[9] parlemen periode 2024-2029 yang berasal dari kaum muda. Namun, sekitar 85 anggota (62%)^[10] di antaranya memiliki kekerabatan politik sekaligus terindikasi lolos melalui jalur dinasti politik. Tren ini menunjukkan bahwa dinasti politik dalam lanskap politik di Indonesia telah menjadi kelaziman, dan tak lagi mengejutkan. Ditambah lagi, Gibran hadir sebagai Wapres melalui jalur dinasti politik dengan lompatan kekuasaan yang sangat pesat tetapi rekam jejaknya prematur. Berdasarkan survei Litbang Kompas ^[11], ada 60,7% publik yang menilai Gibran adalah bagian dari dinasti politik. Ini memunculkan skeptisisme di benak publik, khususnya di kalangan kaum muda. Apakah masih ada peluang bagi kaum muda untuk berpartisipasi dalam politik jika mereka, meskipun punya kompetensi, tidak berkerabat dengan elite politik? Dalam konteks lokal, banyak dari kaum muda yang maju dalam kontestasi Pemilu adalah mereka yang tiba-tiba dinominasikan sebagai kandidat tanpa didahului dengan rekam jejak politik yang jelas ^[12], baik sebagai kader partai ataupun pegiat gerakan-gerakan sosial. Contohnya adalah Varrell Bramasta, selebriti sekaligus anak mantan anggota DPR RI Venna Melinda, yang terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029 melalui partai PAN. Begitu ditelusuri, kaum muda yang mengikuti Pilkada 2024 cukup banyak berkerabat dari kelompok atau patron elite politik yang sedang berkuasa ^[13]. Fenomena ini menegaskan tantangan yang dihadapi oleh kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi dinasti politik yang semakin mendominasi panggung kekuasaan. Alih-alih memfasilitasi keterbukaan, pemerintahan ke depannya berpotensi melanggengkan kekuasaan elite, sehingga mengurangi peluang bagi kaum muda berbakat untuk berkontribusi secara adil di panggung politik. Komitmen demokrasi Prabowo Kehadiran kaum muda dalam pemerintahan sangat penting untuk memastikan pembuatan kebijakan lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan generasi mereka. Kaum muda cenderung membawa perspektif segar, inovasi, dan pendekatan baru terhadap isu-isu kebijakan yang mungkin diabaikan oleh generasi yang lebih tua ^[14]. Dalam konteks politik yang dinamis, suara kaum muda sangat diperlukan untuk menciptakan masa depan yang lebih relevan dengan perkembangan zaman.

Sejumlah mahasiswa melakukan aksi damai September hitam di Kota Lhokseumawe, Aceh. Rahmad/Antara Foto ^[15] Namun, bahkan dari sebelum pemerintahan Prabowo terbentuk, pencalonan Gibran saja sudah mencoreng nilai-nilai demokrasi. Situasi ini seolah telah dimulai ketika Prabowo memberi respons atas isu majunya Gibran sebagai cawapres pada Oktober 2023 lalu. Prabowo menyatakan sikap setuju ^[16] terhadap politik dinasti, dengan mengatakan: “kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Jadi berpikir yang baiklah. Berpikir positif, ya.” Alih-alih menjaga keseimbangan dalam pembuatan kebijakan, kehadiran Gibran justru bertentangan dengan semangat serta kompetensi ideal yang seharusnya diusung oleh Prabowo. Apalagi, ia sendiri menyatakan keinginannya membangun kabinet zaken ^[17]–sebuah kabinet berbasis kompetensi dan kepakaran. Ke depannya, Prabowo harus bisa menjawab tantangan dalam mengakomodasi partisipasi politik kaum muda dalam dua jalur: jalur dinasti dan jalur nondinasti. Tantangan terberat Prabowo sebetulnya adalah menghadapi kaum muda jalur nondinasti. Latar belakang Prabowo yang kontroversial ^[18], terutama terkait isu pelanggaran HAM dan tindakan pembungkaman massa, sangat bertolak belakang dengan aspirasi utama kaum muda jalur nondinasti. Kaum yang cenderung berpolitik melalui parlemen jalanan dan media sosial, dengan bahasa kritik, sarkasme, petisi, aksi protes dan demonstrasi ini dapat menjadi kekuatan transformatif yang tidak bisa diabaikan oleh Prabowo. Menarik untuk memperhatikan bagaimana Prabowo akan merespons partisipasi politik kaum muda tipe ini dalam kepemimpinannya. Jika Prabowo masih mempertahankan pendekatan kepemimpinan yang elitis ^[19] dan antikritik ^[20] sebagaimana yang dituduhkan banyak kalangan, maka ia berisiko kehilangan legitimasi politik dari kaum muda, pemilik legiun politik terbesar dalam lansekap politik Indonesia dalam satu dekade mendatang. Apalagi, semakin hari, kaum ini semakin kritis terhadap kinerja pemerintah ^[21]. Jika benar-benar serius ingin menegakkan prinsip-prinsip demokrasi, Prabowo sepatutnya memperlakukan kritik dan ekspresi kaum muda bukan sebagai ancaman. Keduanya merupakan bentuk cinta dan kepedulian kaum muda terhadap bangsanya. Oleh karena itu, Presiden perlu meresponsnya dengan apresiasi, bukan dengan opresi. Nasib demokrasi bangsa Indonesia lima tahun ke depan akan sangat bergantung pada sejauh mana Prabowo membebaskan kaum muda untuk berpartisipasi dalam politik secara merdeka, aktif, adil dan merata, apapun jalur, medium serta bahasa mereka. Sebab, bangsa ini bukan milik satu atau dua keluarga saja, melainkan milik semuanya, termasuk kaum muda. References^{^} #PantauPrabowo (theconversation.com)^{^} Komisi Pemilihan Umum (KPU) melansir (www.kpu.go.id)^{^} berpartisipasi secara aktif (nasional.kompas.com)^{^} berpartisipasi politik secara pasif (nasional.kompas.com)^{^} kerabat dari elite partai politik (nasional.kompas.com)^{^} Peringatan Darurat (www.kompas.com)^{^} Dhemas Reviyanto/Antara Foto (branda.antaranews.com)^{^} Litbang Kompas (www.kompas.id)^{^} terdapat 137 anggota (www.kompas.id)^{^} 85 anggota (62%) (www.kompas.id)^{^} Berdasarkan survei Litbang Kompas (nasional.kompas.com)^{^} tanpa didahului dengan rekam jejak politik yang jelas (lombokpost.jawapos.com)^{^} berkerabat dari kelompok atau patron elite politik yang sedang berkuasa (nasional.kompas.com)^{^} Kaum muda cenderung membawa perspektif segar, inovasi, dan pendekatan baru terhadap isu-isu kebijakan yang mungkin diabaikan oleh generasi yang lebih tua (journals.sagepub.com)^{^} Rahmad/Antara Foto (branda.antaranews.com)^{^} menyatakan sikap setuju (nasional.kompas.com)^{^} keinginannya membangun kabinet zaken (nasional.kompas.com)^{^} Latar belakang Prabowo yang kontroversial (www.bbc.com)^{^} elitis (www.jawapos.com)^{^} antikritik (nasional.kompas.com)^{^} semakin kritis terhadap kinerja pemerintah (saifulmujani.com)Authors: Muhammad Rhesa, Dosen dan Peneliti Pusat Kajian Psikologi Sosial UNM, Universitas Negeri Makassar