Jangan cuma memperkuat TNI, Prabowo juga perlu memperkokoh keamanan hayati laut
- Written by Buntora Pasaribu, Assistant Professor, Universitas Padjadjaran
Prabowo-Gibran, yang pencalonannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden memantik kontroversi, telah bekerja sejak 20 Oktober 2024.
Untuk mengawal pemerintahan mereka, kami menerbitkan edisi khusus #PantauPrabowo[1] yang memuat isu-isu penting hasil pemetaan kami bersama TCID Author Network. Edisi ini turut mengevaluasi 10 tahun pemerintahan Joko Widodo, sekaligus menjadi bekal Prabowo-Gibran menjalankan tugasnya.
Isu pertahanan dan keamanan tak hanya terkait tentara, persenjataan canggih, ataupun perang-perangan. Di Indonesia, negara dengan keberagaman hayati laut terkaya di dunia[2], gangguan kehidupan laut justru menjadi masalah keamanan yang serius dan mendesak.
Tengok saja masalah bintang laut berduri, spesies pemangsa karang[3] yang bertumbuh sangat cepat di perairan Bunaken, Sulawesi Utara, dan Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Karang yang terdegradasi[4] dapat mengurangi kelimpahan ikan, penyerapan karbon, hingga pariwisata setempat.
Ada juga penyakit bintik putih akibat virus yang dibawa oleh kepiting dayung[5] yang tersebar di Cina, Jepang, Korea hingga Malaysia. Sang kepiting dapat menempel di kapal yang berlayar melintasi perairan negara-negara termasuk Indonesia. Virus tersebut dapat menyebabkan kematian massal udang—salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia[6].
Persoalan-persoalan di atas merupakan bagian dari masalah biosekuriti[7], yakni kebijakan dan regulasi untuk menganalisis dan mengelola risiko terkait kehidupan dan kesehatan manusia. Risiko tersebut berhubungan dengan lingkungan serta gangguan senjata biologi, seperti virus, hama, bakteri, dan spesies invasif (organisme pengganggu populasi spesies asli).
Indonesia memang memiliki lembaga Badan Karantina Nasional[8] dan didukung oleh Undang Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan[9]. Namun, dalam keamanan hayati laut, pelaksanaan biosekuriti masih belum optimal dan tersebar[10] di banyak unit kerja pemerintah—bahkan swasta.
Oleh karena itu, isu biosekuriti di perairan seharusnya menjadi perhatian kepala pemerintahan baru, Prabowo Subianto. Terlebih, Prabowo juga menekankan isu keamanan yang terkait dengan swasembada ekonomi hijau dan biru.
Perlu gerak cepat
Prabowo perlu bergerak cepat menerbitkan kebijakan biosekuriti perairan. Pasalnya, risiko masuknya virus, bakteri, dan spesies invasif, khususnya di perairan, semakin meningkat.
Ini terkait dengan ekspansi kegiatan ekonomi kelautan pada pemerintahan Jokowi melalui program tol laut[11] dan pencanangan poros maritim Indonesia[12].
Kegiatan perekonomian yang berpusat di laut yakni industri kelautan, transportasi laut, dan rekreasi kapal yang meningkat dalam hingga 11% per tahun selama satu dekade terakhir[13] dapat menyebabkan potensi biofouling. Fenomena ini menyebabkan perpindahan spesies invasif ataupun spesies asing[14] yang bertumbuh di permukaan kapal.
Ada juga risiko perpindahan organisme lainnya melalui water ballast[15], yakni di dalam air maupun sedimen yang tersimpan dalam kapal guna menjaga keseimbangan. Kurang lebih ada 7 ribu organisme perairan[16] yang berpindah setiap jam per hari karena water ballast.
Kasus biofouling di Indonesia terdeteksi melalui penemuan kerang hijau Perna viridis pada dua lambung kapal milik PT Pelni yang berlayar dari barat ke timur Indonesia[17]. Kerang hijau merupakan spesies non-asli di perairan Indonesia timur[18], khususnya di Laut Arafura, dan juga dianggap sebagai hama di Australia.



