Publik mulai skeptis terhadap label halal

● Label halal di negara seperti Indonesia merupakan suatu mandatori yang harus dipenuhi oleh pelaku bisnis dalam menjajakan produknya.

● Namun dalam perkembangannya, esensi label halal ini hanya sekadar proses administrasi semata.

● Perlahan trust publik terhadap label halal mulai terkikis, hal ini bisa merusak tatanan pengembangan ekonomi syariah nasional.

Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar dunia^[1], label halal di Indonesia ibarat suatu kewajiban.

Tidak heran lebih dari 74% konsumen^[2] Indonesia mempertimbangkan label halal sebelum membeli produk makanan, kosmetik, atau kesehatan.

Dari sudut pandang bisnis, pasar halal Indonesia sendiri memang menggiurkan, mengingat ada 240 juta pemeluk Islam.

Argumen tersebut dikuatkan riset ASEAN Briefing (2024)^[3] yang menunjukkan bahwa nilai pasar halal di Indonesia mencapai US$279 miliar (lebih dari Rp4 ribu triliun) dan diproyeksikan menembus $800 miliar atau setara Rp13 ribu triliun pada 2030.

Pun, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)^[4] menyatakan tahun depan (2026), semua produk mulai dari makanan, minuman, obat-obatan, hingga kosmetik, wajib berlabel halal atau akan dianggap ilegal.

Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang beredar di pasar Indonesia memenuhi standar halal yang sesuai dengan prinsip agama dan moral.

Dalam kurun satu dekade terakhir penggunaan label halal^[5] meningkat.

Namun, sayangnya banyak produsen menganggap sertifikasi halal hanya sebagai kewajiban administratif^[6] semata.

Publik dihadapkan bukan pada kepatuhan pelabelan, melainkan makna yang hilang. Akibatnya, logo halal yang seharusnya menandakan integritas kini menjadi simbol kosong bila tidak diiringi kejujuran para brand.

Read more: Hotel syariah: Potensi jumbo, sertifikasi nasional perlu ditinjau ulang^[7]

Hasil ini selaras dengan penelitian IGI GLOBAL (2022)^[8] yang menunjukkan bahwa generasi muda Indonesia semakin waspada terhadap klaim keberlanjutan yang tidak sepenuhnya jujur.

Riset terbaru saya mengonfirmasi bahwa kepercayaan publik terhadap label halal perlahan terkikis.

Label halal sudah mulai diragukan

Penelitian yang saya lakukan^[9] mengungkap bahwa konsumen tidak lagi terpikat oleh simbol, melainkan oleh konsistensi nilai yang ada di balik brand.

Label halal hanya bermakna bila brand memiliki reputasi yang bagus. Artinya, logo kini tak lagi sakral.

Hasil tersebut saya dapat dengan menganalisis perilaku 315 konsumen dari 10 kota besar di Indonesia mengenai persepsi mereka terhadap label halal. Akibatnya, konsumen Muslim muda urban^[10] kini hidup di persimpangan nilai yang cenderung ingin produk yang sesuai keyakinan, sehat, ramah lingkungan, dan estetis.

Selain itu, kelompok ini tidak hanya kritis terhadap bahan yang digunakan, tetapi juga terhadap proses yang dijalankan oleh perusahaan. Bagi mereka, konsep halal mencakup lebih dari sekadar bahan baku, namun juga menyangkut bagaimana perusahaan memperlakukan pekerjanya dengan adil, mengelola limbah dengan bertanggung jawab, dan yang terpenting, mengedepankan kejujuran dalam berbisnis.

Keraguan yang muncul ini mirip dengan fenomena greenwashing^[11] (klaim “ramah lingkungan” yang kerap tidak didukung dengan bukti yang jelas atau tindakan nyata).

Salah satu contoh BPOM sempat menarik sejumlah produk^[12] jamu dan suplemen yang mengklaim “100% herbal” namun mengandung bahan kimia sintetis.

Dalam Islam, konsep halalan thayyiban^[13] berarti halal sekaligus baik, bersih, dan bermanfaat bagi alam. Namun, dalam praktik bisnis, nilai thayyib sering diabaikan.

Read more: Setelah 40 tahun, Malaysia perlu tegakkan kembali nilai islami pembiayaan rumah syariah^[14]

Di sektor kuliner misalnya, beberapa pebisnis menggunakan istilah “halal” tanpa sertifikat resmi^[15] dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Sebagai informasi proses penerbitan label halal diawali oleh pemeriksaan dari Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan penetapan kehalalan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Selain itu, Logo dan klaim halal harus mencerminkan maknanya secara moral, ada beberapa perusahaan menggunakan bahan baku halal, tetapi proses produksinya tidak ramah lingkungan, seperti pembuangan limbah yang merusak ekosistem.

Praktik semacam ini tentu bertentangan dengan nilai-nilai moral dalam bisnis halal, yang seharusnya mencakup aspek keberlanjutan sosial dan lingkungan.

Pelajaran yang bisa dipetik

Dinamika ini sebenarnya justru menjadi peluang positif bagi ekosistem bisnis halal di Indonesia. Ada setidaknya tiga pembelajaran berharga yang bisa jadi landasan kebijakan ke depannya.

Pertama, bagi pelaku industri, sudah saatnya menjadikan label halal bukan sekadar izin edar, tetapi identitas brand. Oleh karena itu, brand perlu membangun eco-halal branding^[16], yakni citra yang amanah secara moral dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Kejujuran terhadap proses bisnis seperti sumber bahan, sistem produksi, hingga pengelolaan limbah pun akan jadi faktor kunci. Transparansi^[17] dan kejujuran seperti ini justru lebih dihargai daripada kemewahan iklan.

Kedua, regulator dan pembuat kebijakan harus memastikan bahwa klaim halal tidak sekadar menjadi alat promosi kosong. Tanpa pengawasan ketat, klaim halal bisa kehilangan maknanya, dan konsumen akan semakin skeptis.

Penting bagi mereka untuk menegakkan standar yang jelas dan transparan, sehingga setiap produk yang mengklaim halal benar-benar memenuhi kriteria agama, sosial, dan lingkungan.

Dengan kebijakan yang tegas, konsumen bisa lebih percaya bahwa produk yang mereka pilih benar-benar sesuai dengan nilai-nilai yang mereka anut, bukan sekadar gimmick pemasaran semata.

Ketiga, edukasi publik sangat penting agar masyarakat memahami bahwa halal bukan sekadar logo, melainkan nilai yang mengharuskan tanggung jawab terhadap manusia dan alam.

Halal harus dipahami sebagai sebuah prinsip yang mencakup keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan transparansi dalam setiap aspek produksi.

Dengan pemahaman ini, konsumen dapat membuat pilihan yang lebih bijak, tidak hanya berdasarkan klaim, tetapi juga pada esensi dari apa yang mereka konsumsi atau gunakan.

Edukasi yang kuat akan menciptakan kesadaran kolektif tentang pentingnya integritas dalam industri halal.

Read more: Kenapa 'influencer' saleh efektif memengaruhi publik?^[19]

Jika penguatan kebijakan halal terintegrasi dengan agenda keberlanjutan, Indonesia akan memiliki diferensiasi kuat di pasar global. Dengan 240 juta penduduk Muslim^[20], Indonesia berpotensi memimpin arah ini.

Selain itu, Kuatnya fondasi riset, kebijakan, dan industri halal yang berkembang, Indonesia dapat menjadi pelopor ekonomi eco-halal: pasar yang bukan hanya patuh syariah, tetapi juga adil, berkelanjutan, dan transparan.

Gerakan ini sudah mulai dijalankan oleh komunitas muslim di seluruh dunia. Karena itu Indonesia tidak boleh tertinggal.

Untuk pasar domestik pun yang dibutuhkan konsumen sebenarnya bukanlah adanya pelabelan semata, tetapi makna yang benar-benar hidup dalam praktik.

Tanpa komitmen kejujuran dari brand, logo halal yang mestinya menjadi simbol integritas mudah berubah menjadi sekadar gambar tanpa substansi.

Read more: 'Islam Hijau': Bagaimana umat Muslim memimpin aksi lingkungan di berbagai penjuru dunia^[21]

References

1. ^{^} Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar dunia (www.detik.com)
2. ^{^} lebih dari 74% konsumen (www.statista.com)
3. ^{^} ASEAN Briefing (2024) (www.aseanbriefing.com)
4. ^{^} Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) (www.detik.com)
5. ^{^} penggunaan label halal (bpjph.halal.go.id)
6. ^{^} kewajiban administratif (www.taylorfrancis.com)
7. ^{^} Hotel syariah: Potensi jumbo, sertifikasi nasional perlu ditinjau ulang (theconversation.com)
8. ^{^} penelitian IGI GLOBAL (2022) (www.igi-global.com)
9. ^{^} Penelitian yang saya lakukan (www.emerald.com)
10. ^{^} konsumen Muslim muda urban (www.emerald.com)
11. ^{^} greenwashing (www.emerald.com)
12. ^{^} BPOM sempat menarik sejumlah produk (dinkes.acehbaratdayakab.go.id)
13. ^{^} halalan thayyiban (www.detik.com)
14. ^{^} Setelah 40 tahun, Malaysia perlu tegakkan kembali nilai islami pembiayaan rumah syariah (theconversation.com)
15. ^{^} “halal” tanpa sertifikat resmi (kumparan.com)
16. ^{^} eco-halal branding (www.researchgate.net)
17. ^{^} Transparansi (www.emerald.com)
18. ^{^} Jaclyn Vernace/ Shutterstock.com (www.shutterstock.com)
19. ^{^} Kenapa 'influencer' saleh efektif memengaruhi publik? (theconversation.com)
20. ^{^} 240 juta penduduk Muslim (www.detik.com)
21. ^{^} 'Islam Hijau': Bagaimana umat Muslim memimpin aksi lingkungan di berbagai penjuru dunia (theconversation.com)