Di balik penangkapan Maduro: AS ingin lebih bebas, tapi dunia yang menanggung risikonya

● AS tengah menggunakan cara baru untuk mempertahankan pengaruh melalui dominasi yang lebih selektif dan koersif.

● Dominasi selektif AS tidak lagi membedakan kawan dan lawan.

● Ketika tatanan berbasis aturan melemah, ruang aman untuk bernegosiasi dan menyelesaikan sengketa secara damai ikut menyempit.

Operasi militer Amerika Serikat (AS)^[1] yang menangkap Presiden Venezuela, Nicolás Maduro, pada awal Januari 2026 ini bukan hanya mencolok karena nekat–dilakukan secara unilateral (bertindak sepihak) dalam waktu singkat, tetapi juga menegaskan pesan politik yang hendak disampaikan negara adikuasa tersebut.

AS kini siap menegakkan kepentingannya secara sepihak, bahkan dengan melampaui norma kedaulatan dan hukum internasional, ketika dianggap perlu.

PBB^[2] dan banyak negara^[3] mengecam keras karena operasi ini dilakukan tanpa persetujuan Dewan Keamanan PBB dan dinilai melanggar prinsip kedaulatan.

Penangkapan Maduro bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Langkah ini terjadi hampir bersamaan dengan keputusan AS keluar dari 66 organisasi internasional^[4]–yang mencakup badan-badan PBB dan organisasi global di bidang perubahan iklim, kesehatan, migrasi, ketenagakerjaan, hingga isu gender dan hak asasi manusia–serta bangkitnya kembali ambisi Washington atas Greenland^[5].

Gedung Putih menyebut^[6] organisasi-organisasi tersebut tidak lagi sejalan dengan kepentingan nasional AS dan justru membebani negara secara finansial dan politis.

Read more: Lahirnya tatanan dunia baru ala Trump di Venezuela: 5 hal penting untuk memahami serangan militer AS^[7]

Jika dirangkai, kebijakan-kebijakan ini memperlihatkan bahwa slogan America First bukanlah sikap menarik diri dari dunia. Slogan ini menjadi cara baru untuk mempertahankan pengaruh melalui dominasi yang lebih selektif dan memaksa.

Artinya, tanpa melalui koordinasi atau pembentukan koalisi multilateral, AS memilih bertindak sendiri. Ini berbeda dari intervensi AS ke negara lain saat Perang Dingin maupun pasca-9/11.

Pesan yang muncul jelas: hasil cepat lebih penting daripada biaya politik, finansial, dan reputasi di mata dunia.

Langkah ini memperlihatkan perubahan mendasar dalam cara AS memandang multilateralisme. Washington kini memilih hubungan internasional yang lebih transaksional: mau terlibat hanya jika ada keuntungan langsung, dan keluar ketika aturan bersama dianggap membatasi kebebasannya.

AS ingin bergerak lebih bebas

Penarikan dari puluhan organisasi internasional tidak bisa dibaca sebagai tanda AS lelah dengan urusan dunia, melainkan AS menolak tata kelola global berbasis aturan. AS menginginkan ruang gerak yang lebih longgar bagi kepentingan nasionalnya.

Sikap serupa terlihat dalam kembalinya retorika Trump mengenai Greenland. Dengan alasan keamanan nasional dan persaingan geopolitik di Arktik, Trump kembali menyatakan bahwa AS “membutuhkan Greenland demi keamanan nasionalnya”.^[8]

Pernyataan ini segera ditolak oleh Denmark^[9], yang menegaskan bahwa Greenland bukan untuk dijual dan bahwa ancaman semacam itu merusak hubungan antarsekutu.

Read more: Apakah intervensi AS di Venezuela dibenarkan oleh hukum internasional?^[10]

Denmark selama ini bukanlah musuh tradisional AS, melainkan sesama anggota NATO. Artinya, dominasi selektif di sini tidak lagi membedakan kawan dan lawan. AS hanya menghitung kepentingan strategis negaranya sendiri.

Konsekuensi bagi dunia

Dari perspektif tata kelola global, rangkaian langkah ini membawa konsekuensi serius. Penarikan AS dari organisasi internasional melemahkan kemampuan kolektif dunia untuk menangani persoalan lintas batas, seperti perubahan iklim, pandemi, dan migrasi.

Ketika aktor paling berpengaruh memilih keluar dari aturan bersama, legitimasi dan efektivitas institusi global ikut terkikis. Kekosongan ini berpotensi diisi oleh kekuatan besar lain, tetapi tanpa jaminan bahwa tata kelola yang dihasilkan akan lebih stabil atau inklusif.

Bagi sekutu AS, terutama di Eropa, situasi ini menciptakan dilema. Di satu sisi, mereka masih membutuhkan payung keamanan AS. Di sisi lain, tindakan AS di Venezuela dan Greenland menimbulkan kekhawatiran bahwa komitmen AS terhadap hukum internasional dan solidaritas aliansi semakin rapuh.

Banyak pemimpin Eropa mengecam langkah-langkah^[12] AS sebagai pelanggaran terhadap norma bersama, mulai dari penghormatan atas kedaulatan wilayah hingga komitmen pada NATO yang selama puluhan tahun menjadi fondasi keamanan trans-Atlantik.

Kekhawatiran mereka sederhana: seberapa jauh lagi AS akan mengorbankan aturan yang dibangun bersama?

Read more: Ancaman proteksionisme Trump jadi tantangan bagi BRICS: Indonesia harus antisipasi^[13]

Bagi negara rival seperti Cina dan Rusia, kebijakan ini membuka peluang sekaligus risiko. Mundurnya AS dari berbagai forum global memberi ruang bagi mereka untuk memperluas pengaruh institusional.

Namun, pada saat yang sama, operasi militer di Venezuela dan retorika agresif Trump menunjukkan bahwa AS tetap bersedia menggunakan kekuatan secara langsung jika kepentingannya terancam.

Kombinasi penarikan dari institusi dan kesediaan menggunakan kekuatan membuat situasi global lebih labil, sulit diprediksi, dan berpotensi memicu eskalasi krisis di banyak titik.

Dampak bagi Indonesia

Dampak kebijakan AS bagi negara seperti Indonesia tidak bisa dianggap sepele. Sebagai kekuatan menengah, Indonesia selama ini mengandalkan multilateralisme, hukum internasional,^[14] dan diplomasi sebagai pagar untuk melindungi kepentingan nasional, misalnya dalam isu Laut Cina Selatan atau Palestina.

Ketika tatanan berbasis aturan melemah, ruang aman untuk bernegosiasi dan menyelesaikan sengketa secara damai ikut menyempit. Kondisi ini menegaskan pentingnya memperkuat kerja sama kawasan, menjaga sentralitas ASEAN, dan menjalankan politik luar negeri yang lincah tetapi tetap berprinsip.

Di tengah dunia yang kian transaksional, kemampuan Indonesia untuk membangun koalisi, memanfaatkan forum regional, dan merawat norma bersama akan menjadi modal kunci.

Read more: Donald Trump kembali jadi Presiden Amerika Serikat: apa dampaknya bagi Indonesia?^[16]

Pada akhirnya, penangkapan Maduro, penarikan dari puluhan organisasi internasional, dan manuver atas Greenland menunjukkan bahwa dunia tidak sedang memasuki masa “tanpa Amerika”.

Justru sebaliknya, dunia berhadapan dengan AS yang hadir dengan cara berbeda: lebih selektif dalam memilih isu, lebih transaksional dalam bernegosiasi, dan lebih siap mengabaikan aturan ketika dirasa menghambat.

Inilah wajah baru kekuasaan global AS: mungkin lebih efisien bagi Washington, tetapi meninggalkan dunia dalam keadaan yang lebih rapuh dan tidak pasti.

Adhi Kawidastra dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia turut berkontribusi dalam tulisan ini.

References

1. ^{^} Operasi militer Amerika Serikat (AS) (www.kompas.id)
2. ^{^} PBB (www.cnnindonesia.com)
3. ^{^} banyak negara (tirto.id)
4. ^{^} keputusan AS keluar dari 66 organisasi internasional (lestari.kompas.com)
5. ^{^} ambisi Washington atas Greenland (www.cnnindonesia.com)
6. ^{^} Gedung Putih menyebut (www.antaranews.com)
7. ^{^} Lahirnya tatanan dunia baru ala Trump di Venezuela: 5 hal penting untuk memahami serangan militer AS (theconversation.com)
8. ^{^} “membutuhkan Greenland demi keamanan nasionalnya”. (www.cnbcindonesia.com)
9. ^{^} segera ditolak oleh Denmark (www.antaranews.com)
10. ^{^} Apakah intervensi AS di Venezuela dibenarkan oleh hukum internasional? (theconversation.com)
11. ^{^} rblfmr/Shutterstock (www.shutterstock.com)
12. ^{^} mengecam langkah-langkah (www.aljazeera.com)
13. ^{^} Ancaman proteksionisme Trump jadi tantangan bagi BRICS: Indonesia harus antisipasi (theconversation.com)
14. ^{^} multilateralisme, hukum internasional, (www.metrotvnews.com)
15. ^{^} lukasz_wojcik/Shutterstock (www.shutterstock.com)
16. ^{^} Donald Trump kembali jadi Presiden Amerika Serikat: apa dampaknya bagi Indonesia? (theconversation.com)