Bukan lagi kemanusiaan, Prabowo ingin diplomasi Indonesia fokus pada ketahanan

● Menteri Luar Negeri Sugiono menekankan diplomasi ketahanan dalam pidatonya, tapi minim narasi kemanusiaan.

● Nilai kemanusiaan yang tidak eksplisit rentan terpinggirkan menjadi ornamen moral dalam diplomasi Indonesia.

● Indonesia perlu mengintegrasikan diplomasi kemanusiaan secara eksplisit ke dalam indikator keberhasilan politik luar negerinya.

Dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026^[1] pada 14 Januari lalu, Menteri Sugiono menegaskan pentingnya diplomasi ketahanan untuk merespons dunia yang kian penuh ketidakpastian. Namun, kata kemanusiaan tak banyak disebutkan dari pidatonya.

Padahal, dalam pidatonya tahun lalu^[2], Sugiono beberapa kali memunculkan kata kunci kemanusiaan sebagai landasan diplomasi. Hal ini penting karena sesuai dengan misi Indonesia sebagai penjaga perdamaian dunia.

Indonesia tampaknya perlu meninjau ulang komitmennya terhadap diplomasi yang berlandaskan nilai kemanusiaan. Jika pemerintah tetap mengedepankan diplomasi ketahanan, maka aspek kemanusiaan harus tetap menjadi fondasi utamanya, bukan sekadar pelengkap.

Memahami diplomasi ketahanan

Gagasan diplomasi ketahanan muncul dari menguatnya realisme dalam politik global yang memaksa negara-negara untuk mengaktifkan survival mode agar tidak terjebak dalam dunia yang menjadi ‘ruang abu-abu dan berbahaya’^[3] akibat kompetisi dan fragmentasi.

Pelaksanaan diplomasi ketahanan ini menjanjikan kebijakan luar negeri yang delivery-oriented^[4], alias secara strategis berdampak nyata bagi rakyat dengan menciptakan ketahanan keamanan, ekonomi, energi, dan pangan.

Fokus ini tidak hanya diselaraskan dengan visi misi Asta Cita Prabowo yang menekankan pada urgensi ketahanan nasional, tetapi juga akan didukung dengan Peta Jalan Postur Diplomasi^[5] sebagai panduan Kementerian Luar Negeri dalam bertugas.

Menlu Sugiono seolah ingin menjawab kritik atas kecenderungan politik luar negeri yang elitis, president-centric^[6], dan tidak membumi^[7] pada era kepemimpinannya.

Diplomasi yang berorientasi pada rakyat ini membuka ruang interpretasi bahwa prinsip ketahanan nasional seharusnya tidak lagi hanya diterjemahkan sebagai keamanan negara tetapi juga keamanan manusia.

Read more: Mempertanyakan komitmen Prabowo terhadap Palestina: Dua kaki kebijakan luar negeri Indonesia^[8]

Kemana tradisi kemanusiaan Indonesia?

Diplomasi kemanusiaan merupakan bagian integral dari praktik diplomatik luar negeri Indonesia, bahkan telah menjadi identitas diplomatik bangsa.

Selama ini, Indonesia membangun citra internasionalnya sebagai negara yang mengaitkan kepentingan luar negeri dengan solidaritas, perlindungan warga sipil, dan kontribusi terhadap perdamaian dunia.

Hal ini tercermin dalam keterlibatan Indonesia dalam Misi Perdamaian PBB^[9] dan diplomasi kemanusiaan di isu Rohingya^[10], serta berbagai respons cepat dalam bencana awal di kawasan regional dan global.

Indonesia tercatat sebagai kontributor terbesar kelima di dunia^[11] dalam pengiriman pasukan perdamaian PBB. Ini membuktikan identitas Indonesia sebagai pelindung hak warga sipil dan tatanan dunia berbasis aturan melalui keterlibatan di berbagai misi PBB yang diembannya sejak 1957.

Identitas kemanusiaan tersebut juga terlihat jelas dalam sikap Indonesia terhadap Palestina^[12], baik melalui dukungan politik yang konsisten di berbagai forum internasional maupun kontribusi pasukan penjaga perdamaian maupun kontribusi pasukan penjaga perdamaian di bawah misi seperti United Nations Interim Force in Lebanon^[13].

Namun, konsep diplomasi ketahanan ala Sugiono menunjukkan perubahan fokus. Sebagai konsekuensi atas fokus pada membangun kekuatan domestik, narasi kemanusiaan tidak lagi menjadi dasar dalam setiap isu, melainkan hanya sekilas digunakan dalam menjelaskan situasi tertentu, seperti pada isu Gaza dan perkembangan teknologi.

Perubahan ini berisiko membuat kemanusiaan kehilangan peran utamanya dalam diplomasi Indonesia, dan hanya menjadi hiasan moral dalam kerangka diplomasi ketahanan yang tengah dibangun.

Read more: Seperti Palestina, Ukraina juga menanti solidaritas kemanusiaan dari Indonesia^[14]

Agar Presidensi Dewan HAM tak sekadar menjadi ornamen

Posisi Indonesia saat ini sebagai Presiden Dewan HAM PBB (UNHRC)^[15] selama 2026 ini seharusnya dapat dimanfaatkan untuk sinergi akan perwujudan agenda kemanusiaan dan diplomasi Indonesia melalui peningkatan misi kemanusiaan berbasis HAM dalam operasi perdamaian PBB.

Ini karena UNHRC memiliki mekanisme akuntabilitas yang dapat memastikan misi perdamaian dapat berfungsi untuk menjalankan mandat perlindungan hak sipil^[16] secara efektif pula, termasuk melalui investigasi mendalam akan pelanggaran HAM^[17] yang terjadi dan pelaporan independen.

Indonesia dalam kapasitasnya sebagai presiden UNHRC berpotensi mengadvokasi nilai kemanusiaan^[18] sebagai prioritas dalam semua misi perdamaian yang saat ini beroperasi, termasuk mendorong adanya mekanisme pertanggungjawaban yang lebih ketat terhadap pihak-pihak yang dapat menghalangi terimplementasinya akses kemanusiaan (seperti pengiriman bantuan).

Selain lewat jalur PBB, Indonesia juga bisa mengoptimalkan diplomasi ketahanan berbasis kemanusiaan melalui jalur kerjasama yang lain. Salah satunya melalui keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (Dewan Perdamaian) yang baru-baru ini dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Read more: Indonesia konsisten mendukung Palestina, namun tidak sepenuhnya menolak hubungan dengan Israel^[19]

Pemerintah mengklaim bahwa tujuannya bergabung dengan dewan tersebut adalah untuk berperan aktif dalam perdamaian Gaza dan menjaga komitmen kemanusiaan^[20]. Namun, ada risiko dominasi kepentingan AS yang akan lebih menguntungkan sekutunya, alih-alih mewujudkan keadilan. Tanpa strategi keterlibatan yang mengedepankan nilai kemanusiaan, Indonesia rentan menjadi sebatas pengikut AS.

Dengan kapasitas Indonesia sebagai Presiden HAM PBB dan kredibilitas sebagai salah satu negara kontributor terbesar pada misi perdamaian PBB, Indonesia sepatutnya dapat membuat setiap misi perdamaian yang diikuti menjadi lebih nyata dan konkrit sebagai wajah kemanusiaan.

Ke depan, diplomasi ketahanan Indonesia perlu dikalibrasi ulang dengan mengintegrasikan diplomasi kemanusiaan dan operasi penjaga kedamaian secara eksplisit ke dalam indikator keberhasilan politik luar negeri.

Ketahanan nasional tidak hanya diukur dari stabilitas ekonomi atau keamanan negara, tetapi juga dari kemampuan Indonesia berkontribusi pada perlindungan manusia di tingkat global.

Dalam tatanan dunia yang semakin multipolar dan kompetitif (multiplex), kemanusiaan adalah identitas bangsa sekaligus sumber diferensiasi strategis diplomasi Indonesia, yang memperkuat posisi Indonesia tanpa harus terjebak dalam rivalitas kekuasaan sempit.

Read more: Diplomasi ala Prabowo: Membangun jembatan atau hilang arah?^[21]

References

1. ^{^} Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 (kemlu.go.id)
2. ^{^} pidatonya tahun lalu (kemlu.go.id)
3. ^{^} ‘ruang abu-abu dan berbahaya’ (news.detik.com)
4. ^{^} delivery-oriented (www.thesoutheastasiadesk.com)
5. ^{^} Peta Jalan Postur Diplomasi (kemlu.go.id)
6. ^{^} president-centric (www.thejakartapost.com)
7. ^{^} tidak membumi (www.tempo.co)
8. ^{^} Mempertanyakan komitmen Prabowo terhadap Palestina: Dua kaki kebijakan luar negeri Indonesia (theconversation.com)
9. ^{^} keterlibatan Indonesia dalam Misi Perdamaian PBB (www.kompas.id)
10. ^{^} diplomasi kemanusiaan di isu Rohingya (www.voaindonesia.com)
11. ^{^} kontributor terbesar kelima di dunia (en.tempo.co)
12. ^{^} sikap Indonesia terhadap Palestina (kemlu.go.id)
13. ^{^} United Nations Interim Force in Lebanon (unifil.unmissions.org)
14. ^{^} Seperti Palestina, Ukraina juga menanti solidaritas kemanusiaan dari Indonesia (theconversation.com)
15. ^{^} Presiden Dewan HAM PBB (UNHRC) (news.un.org)
16. ^{^} mandat perlindungan hak sipil (www.ohchr.org)
17. ^{^} pelanggaran HAM (peacekeeping.un.org)
18. ^{^} mengadvokasi nilai kemanusiaan (en.antaranews.com)
19. ^{^} Indonesia konsisten mendukung Palestina, namun tidak sepenuhnya menolak hubungan dengan Israel (theconversation.com)
20. ^{^} untuk berperan aktif dalam perdamaian Gaza dan menjaga komitmen kemanusiaan (www.presidenri.go.id)
21. ^{^} Diplomasi ala Prabowo: Membangun jembatan atau hilang arah? (theconversation.com)