Openclaw: Pahami risiko ketika AI terlalu mengenal kita

● OpenClaw hadir sebagai agen AI personal berdaya memori mendalam.

● Kebocoran Moltbook membuka risiko privasi dalam ekosistem AI.

● Regulasi dan audit kepatuhan mendesak untuk meredam risiko AI terhadap data masyarakat.

Bayangkan Jarvis, asisten pribadi Iron Man, kini benar-benar hadir dalam kehidupan nyata. Bukan sekadar pengingat jadwal atau penjawab pertanyaan sederhana, tetapi entitas digital yang mampu membuat janji, memahami kebiasaan kerja kita, bahkan menyesuaikan diri dengan kebutuhan sehari-hari.

Inilah gambaran yang ditawarkan oleh Clawdbot, kini berganti nama menjadi OpenClaw^[1].

OpenClaw adalah generasi baru akal imitasi (AI) yang hidup dengan memori dan terpersonalisasi. Artinya, semakin lama kita berinteraksi dengannya, semakin dalam pemahamannya terhadap konteks hidup kita: mulai dari cara kita bekerja, preferensi personal, hingga pola komunikasi.

Tidak seperti chatbot konvensional, OpenClaw dirancang untuk sepenuhnya memenuhi konteks dan bisa disetel sesuai keinginan kita^[2]. Ia dapat mengakses dokumen lokal, berinteraksi dengan berbagai perangkat, dan bertindak sebagai asisten digital yang benar-benar terintegrasi dengan kehidupan pengguna.

Tak heran, popularitas OpenClaw melonjak^[3] hanya dalam waktu singkat sejak peluncurannya tahun ini. OpenClaw bisa meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi beban kerja kita. Personalisasi AI pun terasa sangat alami.

Namun, di balik janji efisiensi tersebut, muncul pertanyaan mendasar: apa risikonya ketika AI tahu terlalu banyak tentang kita?

Ancaman nyata terhadap privasi data

Popularitas OpenClaw yang meledak cepat sayangnya diiringi dengan munculnya berbagai ancaman keamanan siber, terutama terkait privasi data.

Salah satu kasus paling mengkhawatirkan muncul dari platform media sosial untuk agen AI bernama Moltbook^[4], yang juga dikembangkan dalam ekosistem OpenClaw.

Laporan investigasi terbaru^[5] mengungkap adanya celah keamanan serius di Moltbook yang menyebabkan data pribadi pengguna terekspos.

Informasi sensitif tersebut tidak hanya mencakup metadata, tetapi juga email percakapan pemilik manusianya, username dan password, hingga konfigurasi internal agen AI.

Menurut saya, masalah ini menunjukkan beberapa jenis serangan yang umum tapi berbahaya:

Pertama, misconfiguration, terutama penggunaan konfigurasi default (setelan pabrik) OpenClaw yang menyimpan kata sandi secara gamblang tanpa dienkripsi. Meski sudah diperbarui, menggunakan konfigurasi default ini tetap sangat rentan terhadap serangan.

Kedua, prompt injection (penyisipan serangan dalam teks), saat pihak ketiga dapat memanipulasi perintah AI untuk menyedot informasi sensitif di luar konteks yang seharusnya.

Read more: Dalam kebocoran big data mengapa faktor manusia kerap terlupakan^[6]

Ketiga, lemahnya kontrol akses pada platform pendukung ekosistem agen AI. Sejak OpenClaw rilis, muncul berbagai platform pendukung dalam ekosistemnya, seperti sosial media, e-commerce, dan lain-lain. Ini membuat kendali terhadap setiap platform tersebut sulit dinilai kepatuhannya.

Ancaman ini semakin serius karena agen AI seperti OpenClaw tidak hanya memproses satu jenis data, melainkan akumulasi data personal lintas waktu dan konteks. Sekali terjadi kebocoran, dampaknya menyeluruh.

OpenClaw memantik kesenjangan regulasi

Secara eksplisit, pengembang OpenClaw menyatakan bahwa produk buatan mereka tidak berdasarkan pemrosesan data yang terpusat seperti AI pada umumnya. Seluruh data pun diproses dan disimpan secara lokal di perangkat pengguna. Apalagi OpenClaw bersifat open-source alias kode perangkatnya bisa diakses siapa saja.

Secara teoritis, pendekatan ini terdengar ideal dari perspektif privasi. Namun, insiden Moltbook membuktikan bahwa risiko pelanggaran privasi tidak selalu datang dari server pusat, melainkan dari ekosistem pendukung, integrasi pihak ketiga, dan praktik keamanan yang tidak konsisten.

Di sinilah regulasi sering kali tertinggal dari perkembangan teknologi.

Di Indonesia, misalnya, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)^[7], khususnya Pasal 21, mewajibkan penyedia jasa elektronik untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi konsumen.

Masalahnya, frasa “menjaga privasi” memiliki definisi yang luas dan multitafsir. Dalam konteks agen AI yang bersifat otonom, adaptif, dan terus belajar—seperti Openclaw—standar kepatuhan menjadi semakin sulit diukur. Ini mempersulit penegakan kewajiban UU PDP bagi penyedia platform.

Butuh alat cek kepatuhan AI

Penelitian terbaru^[8] dari Indonesia menawarkan salah satu pendekatan menarik melalui kerangka kerja integritas kontekstual - PDP (contextual integrity-personal data protection/CI-PDP). Kerangka ini, melalui aplikasi berbasis model bahasa besar (LLM), secara otomatis dapat menilai tingkat kepatuhan penyedia layanan berdasarkan kebijakan privasi mereka.

CI-PDP menyoroti kesenjangan antara klaim kepatuhan normatif dan praktik teknis di lapangan. Salah satu nilai praktis utama CI-PDP adalah kemampuannya menghasilkan skor atas hasil asesmen.

Skor CI-PDP tidak menggunakan pemahaman biner soal kepatuhan penyedia platform (patuh atau tidak patuh), melainkan sebagai spektrum yang terukur.

Read more: Menyingkap “black box” AI di balik permainan naik turun tarif ojek online^[9]

Skor ini memungkinkan regulator, auditor, maupun publik untuk menilai seberapa besar tingkat kepercayaan yang layak mereka berikan kepada suatu penyedia layanan digital.

Lebih jauh, CI-PDP ini sebenarnya dapat dikembangkan untuk membandingkan tingkat kepatuhan penyedia layanan terhadap berbagai rezim perlindungan data lintas negara, misalnya dengan Aturan Umum Perlindungan Data (GDPR) di Eropa ataupun regulasi di negara lain.

Pendekatan perbandingan semacam ini penting di era layanan digital global, yakni ketika satu platform AI beroperasi melintasi batas negara.

Namun, tanpa dukungan regulasi teknis yang lebih rinci serta mekanisme audit yang kuat dan berkelanjutan, upaya penilaian ini tetap berisiko berhenti di level administratif, bukan kepatuhan substantif terhadap prinsip perlindungan data pribadi.

Urgensi RUU Ketahanan dan Keamanan Siber

OpenClaw membuktikan bahwa pengesahan Rancangan Undang-Undang Ketahanan dan Keamanan Siber semakin mendesak.

Agen AI seperti OpenClaw bukan lagi teknologi eksperimental, melainkan bagian dari infrastruktur digital sehari-hari. Tanpa kerangka hukum yang secara spesifik mengatur keamanan siber, tata kelola AI, dan tanggung jawab lintas aktor, risiko akan terus dibebankan kepada pengguna.

Beberapa negara telah bergerak lebih cepat. Korea Selatan, misalnya, baru-baru ini meluncurkan undang-undang khusus pemanfaatan AI^[10] yang menekankan prinsip keamanan, akuntabilitas, dan perlindungan kepentingan publik. Indonesia dapat belajar dari pendekatan ini, tanpa harus mengorbankan inovasi.

Adopsi AI yang bertanggung jawab bukan soal menahan kemajuan teknologi, melainkan memastikan bahwa teknologi tersebut berpihak pada masyarakat, bukan sebaliknya.

OpenClaw dan agen AI sejenis memang menawarkan potensi besar. Namun, tanpa fondasi keamanan dan regulasi yang kuat, mereka juga dapat menjadi pintu masuk yang terbuka lebar bagi pelanggaran privasi di era digital.

Di tengah euforia AI, kehati-hatian bukanlah sikap pesimis, melainkan bentuk tanggung jawab.

References

1. ^{^} OpenClaw (theconversation.com)
2. ^{^} sesuai keinginan kita (www.starryhope.com)
3. ^{^} popularitas OpenClaw melonjak (www.forbes.com)
4. ^{^} Moltbook (www.theguardian.com)
5. ^{^} Laporan investigasi terbaru (www.reuters.com)
6. ^{^} Dalam kebocoran big data mengapa faktor manusia kerap terlupakan (theconversation.com)
7. ^{^} Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) (peraturan.bpk.go.id)
8. ^{^} Penelitian terbaru (doi.org)
9. ^{^} Menyingkap “black box” AI di balik permainan naik turun tarif ojek online (theconversation.com)
10. ^{^} undang-undang khusus pemanfaatan AI (aibasicact.kr)