Banyak orang ingin ‘slow living’, tapi tak banyak yang mampu menggapainya

● Bagi kaum urban perkotaan, slow living adalah salah satu gaya hidup idaman.

● Tapi ternyata, makna slow living cukup luas dan tidak hanya sebatas hidup santai.

● Sayangnya, tidak semua orang bisa mendapatkan hidup pelan yang diidamkan.

Menatap layar ponsel lengkap dengan notifikasi yang menumpuk sejak pagi, koordinasi grup yang memanas, dan algoritma peta digital bahkan sebelum tiba di kantor, adalah potret keseharian kaum pekerja (termasuk kami para penulis) di Jakarta ataupun kota-kota besar lainnya.

Di tengah rutinitas yang seolah tak berujung, konten slow living (hidup tenang) di media sosial jadi pelarian. Bagaimana tidak, konten-konten tersebut memaparkan gambaran hidup yang tampak begitu tenang dan damai, dengan waktu sarapan panjang berlatar perbukitan dan persawahan hijau.

Namun, kegelisahan warga kota sebenarnya jarang berkaitan dengan kerinduan romantis akan desa. Nyatanya yang kita idamkan bukan gaya hidup pedesaan, melainkan kedaulatan atas waktu^[1] yang terkikis akibat sistem kerja modern.

Kenapa hal ini penting untuk kita diskusikan?

Memahami waktu sebagai instrumen politik dan ekonomi membantu kita melihat bahwa ‘melambat’ bukanlah pilihan gaya hidup. Ini adalah kegagalan sistem ekonomi kita, yang memicu kemiskinan waktu^[2] dan penurunan produktivitas jangka panjang.

Sejarah slow living

Untuk memahami makna slow living, kita perlu melacak akarnya yang sebenarnya sangat politis dan ekonomis. Gerakan ini tidak lahir dari tren influencer media sosial, melainkan dari aksi protes di Roma, Italia, pada tahun 1986.

Kala itu, warga setempat memprotes pembukaan gerai McDonald’s di Piazza di Spagna, Roma. Protes ini melahirkan gerakan slow food^[3] yang memprotes standardisasi makanan cepat saji (fast food) karena merusak budaya lokal, kualitas pertanian, dan kesehatan.

Pada akhir 1990-an, muncul konsep cittaslow (slow cities)^[4] di Italia yang mengharapkan kehidupan kota yang lebih memprioritaskan kualitas hidup di atas sekadar efisiensi industri. Belakangan, di tengah kejemuan modernitas yang menuntut kerja dengan tingkat produktivitas dan kecepatan tanpa henti, kritik warga semakin menyeluruh hingga menyentuh seluruh aspek kehidupan.

Read more: Riset ungkap beberapa pekerja informal sanggup beli rokok, tapi ogah membayar iuran JKN mandiri^[5]

Jam dan waktu, dalam sudut pandang ekonomi kapitalisme, bukan lagi penunjuk waktu, tapi sudah menjadi perangkat sosiologis yang memastikan tenaga kerja tetap terukur dan produktif. Sejarawan E. P. Thompson menyebutnya sebagai time-work discipline^[6] (kedisiplinan waktu kerja).

Di era digital saat ini, disiplin ini bermutasi menjadi akselerasi sosial^[7]. Perkembangan teknologi yang diharapkan memangkas waktu kerja justru menciptakan paradoks. Ia tidak benar-benar memberi kita waktu luang.

Teknologi^[8] justru mendorong optimalisasi tiada henti di semua lini seperti ekonomi, sosial, dan personal. Alhasil, waktu tidak lagi milik individu, tapi aset yang dimanfaatkan terus oleh sistem ekonomi.

Tak semua kaum urban bisa slow living

Apakah mungkin mempraktikkan hidup pelan di perkotaan? Jawabannya tentu bisa.

Tentu bentuknya bukan seperti di desa, melainkan apa yang kita sebut sebagai selective slowness^[9] (kelambatan selektif) yang terbatas.

Secara ekonomi, warga kota mengalami time poverty (kemiskinan waktu)^[10]. Riset^[11] menunjukkan bahwa kemiskinan waktu dan kemiskinan pendapatan sering kali saling memperkuat.

Slow living menjelma sebagai upaya membangun benteng pertahanan di tengah hiruk-pikuk seperti bepergian di akhir pekan. Namun, sayangnya tidak semua kalangan pekerja bisa melakukannya.

Bagi pekerja kerah putih dengan gaji stabil, memilih untuk “mati lampu” di akhir pekan mungkin bisa digapai. Namun, bagi pekerja informal atau komuter yang menghabiskan waktu lama di jalan, melambat adalah sebuah kemewahan. Melambat akhirnya menjadi mustahil kita lakukan tanpa perubahan struktural dan kelas pekerja^[13].

Read more: Di balik kalimat “lebih baik capek kerja daripada capek cari kerja” yang berujung eksploitasi^[14]

Jika slow living hanya menjadi hak istimewa individu berduit, warga kota sisanya akan terus terjebak dalam siklus kerja tak berujung. Ini terakumulasi menjadi jebakan psikologis karena masalah struktural yang dipahami sebagai kegagalan personal.

Mayoritas warga kota tidak “sibuk” karena produktif, melainkan karena terjebak dalam transisi yang mengikis porsi waktu pemulihan fisik maupun mentalnya (recovery time). Tanpa waktu pulih yang cukup, mereka akan burnout (kelelahan) dan berujung pada penurunan kualitas kesehatan mental^[16] dalam jangka panjang.

Perlunya intervensi pemerintah dan perbaikan sistem

Melambat di tengah kota yang hiruk-pikuk adalah sebuah tindakan subversif (berontak akan suatu sistem). Dengan sengaja memutus koneksi atau menunda respons, kita sedang menyabotase “mesin sinkronisasi” kota dan merebut kembali kedaulatan atas hidup kita sendiri sebagai subjek, bukan sekadar unit produksi.

Data dari Eurofound^[17] menunjukkan, bahwa di perusahaan yang menerapkan kebijakan ini, tingkat work-life balance membaik hingga 92%.

Bagi organisasi^[18], karyawan yang memiliki waktu pulih yang cukup terbukti lebih produktif dan memiliki tingkat kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang terus-menerus berada dalam tekanan waktu kronis (chronic time pressure).

Namun, inisiatif individu tidak akan cukup tanpa intervensi institusional. Perlu inisiatif semua pihak termasuk pemerintah untuk menggapainya.

Beberapa negara telah menyadari bahwa kelelahan pekerja merugikan ekonomi jangka panjang dan sudah menaruh perhatian lebih pada work life balance masyarakatnya.

Perancis^[20] dan Belgia^[21], contohnya, kompak mewajibkan perusahaan untuk menegosiasikan hak karyawan memutus koneksi digital di luar jam kerja.

Australia secara resmi menerapkan undang-undang Right to Disconnect (hak untuk tidak terhubung?)^[22], yang memberi hak hukum bagi pekerja untuk mengabaikan komunikasi kerja di luar jam kantor tanpa takut sanksi sejak 2024.

Karena itu, kita harus mulai berpikir kritis bahwa melambat di kota bukanlah proyek kosmetik yang cantik di feed Instagram, melainkan upaya memperluas akses atas waktu pulih bagi semua warga.

Kedaulatan waktu adalah prasyarat bagi masyarakat yang sehat secara mental dan tangguh secara ekonomi. Sudah saatnya kita menuntut agar kota tidak lagi menjadi mesin sinkronisasi yang mekanistik, melainkan ruang hidup yang menghargai ritme manusiawi.

Read more: ‘Slow fashion’: Cara tampil gaya tapi tetap bertanggung jawab^[23]

References

1. ^{^} kedaulatan atas waktu (doi.org)
2. ^{^} kemiskinan waktu (doi.org)
3. ^{^} gerakan slow food (www.slowfood.com)
4. ^{^} cittaslow (slow cities) (www.cittaslow.org)
5. ^{^} Riset ungkap beberapa pekerja informal sanggup beli rokok, tapi ogah membayar iuran JKN mandiri (theconversation.com)
6. ^{^} time-work discipline (doi.org)
7. ^{^} bermutasi menjadi akselerasi sosial (onlinelibrary.wiley.com)
8. ^{^} Teknologi (onlinelibrary.wiley.com)
9. ^{^} selective slowness (doi.org)
10. ^{^} time poverty (kemiskinan waktu) (www.sciencedirect.com)
11. ^{^} Riset (www.sciencedirect.com)
12. ^{^} Wulandari Wulandari/ Shutterstock.com (www.shutterstock.com)
13. ^{^} struktural dan kelas pekerja (www.dukeupress.edu)
14. ^{^} Di balik kalimat “lebih baik capek kerja daripada capek cari kerja” yang berujung eksploitasi (theconversation.com)
15. ^{^} M.Gunsyah/ Shutterstock.com (www.shutterstock.com)
16. ^{^} penurunan kualitas kesehatan mental (bmcpsychology.biomedcentral.com)
17. ^{^} Eurofound (www.eurofound.europa.eu)
18. ^{^} Bagi organisasi (www.eurofound.europa.eu)
19. ^{^} Andri wahyudi/ Shutterstock.com (www.shutterstock.com)
20. ^{^} Perancis (www.loc.gov)
21. ^{^} Belgia (www.vow.be)
22. ^{^} Right to Disconnect (hak untuk tidak terhubung?) (www.google.com)
23. ^{^} ‘Slow fashion’: Cara tampil gaya tapi tetap bertanggung jawab (theconversation.com)