Budaya politik tak tahu malu: Mengapa politikus bermasalah enggan mundur dari jabatannya?

● Meski bermasalah dan terlibat pidana, banyak politikus yang tidak mengundurkan diri dari jabatannya.

● Jabatan mereka bisa beri akses ke sumber daya, sehingga dijaga mati-matian.

● Pengunduran diri adalah tanggung jawab moral dan cara menjaga kepercayaan publik.

Tahun lalu, gelombang protes besar berlangsung di Pati, Jawa Tengah, menuntut Bupati Sudewo mundur lantaran menaikkan pajak bumi dan bangunan hingga 250%^[1].

Demonstrasi berlangsung berhari-hari. Desakan mundur begitu besar, hingga sejumlah warga terluka^[2]. Namun sang bupati tetap berkukuh di kursinya.

Pada aksi besar akhir Agustus lalu, kritik tajam terhadap tindakan aparat dan tuntutan reformasi muncul di tengah tekanan publik yang meluas, hingga menyebabkan warga terbunuh^[3].

Namun, pemerintah dan elite politik tetap bertahan. Anggota DPR yang banyak dikecam seperti Ahmad Sahroni bahkan tetap jadi pimpinan Komisi Hukum di DPR RI^[4], dan Adies Kadir yang sempat dinonaktifkan^[5] malah menjadi hakim Mahkamah Konstitusi.

Sebagai warga biasa, kita sering bertanya-tanya mengapa mereka yang sudah jelas bermasalah begitu sulit mundur^[6] dari jabatan, meski tekanan publik besar? Pengunduran diri seakan jarang dilihat sebagai tradisi etis.

Read more: Demonstrasi massa di Pati: Tanda suara rakyat tak pernah mati^[7]

Ini bukan hanya tentang tahu malu atau tidak atau kesadaran moral, melainkan ada sistem politik yang sangat bergantung pada jaringan dan kompromi antarelite.

Setidaknya ada tiga alasan mengapa politikus bermasalah enggan mundur dan cenderung bersikeras mempertahankan kekuasaannya.

1. Ketergantungan pada kekuasaan

Bagi banyak politikus, kekuasaan bukan sekadar alat untuk bekerja, melainkan sumber identitas^[8], status sosial, otoritas^[9], serta pengakuan.

Aktor politik memanfaatkan kekuasaan yang didapat melalui Pemilu, dengan tujuan memenuhi kebutuhan dirinya atas pengakuan sosial^[10] dan membentuk identitas personal.

Tujuan tersebut muncul juga karena jabatan yang mereka dapatkan itu bisa memberi mereka akses pada sumber daya dan pengaruh, sehingga wajar jika mereka mempertahankan posisi tersebut mati-matian.

Artinya, politikus lebih dulu memandang jabatan mereka sebagai sebuah pekerjaan (politics as a vocation)^[11] berpenghasilan menjanjikan, alih-alih mewujudkan janji politik untuk kebaikan bersama (public good) atau kepentingan umum.

Tak heran, banyak anggota politikus yang menganggap jabatannya sebagai aset pribadi yang harus diamankan dan dipertahankan^[12] alih-alih sebagai amanah atau mandat rakyat^[13].

Akibatnya, mereka menganggap menjaga kursi lebih penting ketimbang menjaga etika. Pada akhirnya, mereka berada dalam model kekuasaan yang cenderung bersifat mempertahankan diri.

2. Perlindungan dari proses hukum

Banyak politikus bermasalah, termasuk juga tersandung kasus hukum, enggan mundur karena posisi tersebut dapat memberi mereka perlindungan hukum^[14].

Mereka bisa menghindari sanksi^[15] dan memiliki akses antar-elite yang bisa memperlambat^[16] atau bahkan memanipulasi^[17] proses hukum.

Ini adalah cara elite melakukan politisasi hukum (legalisme otokratis)^[18] guna mengendalikan proses hukum agar selalu berpihak pada mereka.

Read more: DPR merespons kritik dengan menghina rakyat, tanda demokrasi makin mundur^[19]

Selama masih berkuasa, mereka memiliki kendali^[20] yang tidak lepas dari jabatannya. Begitu mundur, perlindungan itu hilang dan mereka berisiko menghadapi masalah hukum yang serius.

Inilah mengapa mereka mempertahankan jabatan mati-matian. Bukan demi rakyat, melainkan keselamatan diri sendiri.

Situasi ini sekaligus menunjukkan rapuhnya penegakan hukum dan lemahnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum di Indonesia.

3. Keterbatasan kemampuan di luar jabatan politik

Dunia politik Indonesia kerap mempraktikkan pengambilan keputusan dalam ruang tertutup^[21]. Segala kesepakatan hingga pergantian kepemimpinan dibuat di lingkaran sempit—dan di dalam proses internal partai yang tidak transparan.

Keputusan pun kerap diambil tanpa musyawarah mufakat dan transparansi^[22] publik.

Proses seperti ini menjadikan para politikus sebagai kelas sosial tersendiri yang terpisah^[23] dari masyarakat umum. Mereka merasa nyaman dengan aturan main sesama elite politik^[24].

Politikus bermasalah yang berani mundur dari jabatan biasanya memiliki kompetensi dan kapasitas kepemimpinan yang mumpuni^[25]. Akhirnya, mereka dapat memperoleh kesempatan di luar jabatan publik, misalnya di lembaga internasional atau fokus menjalankan bisnis pribadinya.

Namun, banyak juga elite yang hanya bermodal jabatan semata tanpa bekal keahlian profesional lain di luar kartel politik mereka^[26]. Ini membuat mereka kesulitan memahami dan menjalani kehidupan sebagai masyarakat biasa. Terlebih lagi jika alternatif sumber kehidupan di luar jabatan begitu terbatas.

Elite yang kecanduan pada struktur kekuasaan akan gagap dalam mengonversi modal politik ke modal ekonomi atau sosial^[27] di luar domain kekuasaan. Studi di Inggris tahun 2019^[28] mengungkapkan bahwa pejabat cenderung menghadapi dilema ketika mereka menyadari tidak banyak opsi yang bisa mereka lakukan apabila lengser.

Sebagian dari mereka juga memandang bahwa menjadi pejabat merupakan pencapaian tertinggi dalam karier mereka^[29]. Mereka menyadari bahwa bisa saja ini adalah prestasi tertinggi yang tidak akan terulang.

Rasa jumud ini juga yang membuat mereka cenderung mempertahankan jabatan tersebut apapun risikonya.

Konsekuensinya, pengunduran diri (political exit) dianggap sebagai pembuka keadaan ketidakpastian eksistensial akibat hilangnya pengaruh, visibilitas, dan posisi tawar secara drastis.

Tetap harus mundur

Tiga alasan tersebut di atas jangan sampai kita wajarkan. Kita perlu terus menuntut pejabat bermasalah untuk mundur karena itu bentuk tanggung jawab moral mereka.

Read more: Kegagalan komunikasi pemerintah: Rakyat butuh dialog empatik, bukan represi elitis^[30]

Bertahan di jabatan saat gagal atau tersandung kasus sama saja dengan penyelewengan etika karena memprioritaskan kepentingan pribadi di atas kepentingan publik.

Pengunduran diri bukanlah sekadar upaya pengakuan kesalahan, tetapi juga cara menjaga integritas lembaga negara dan memulihkan kepercayaan publik. Ini justru adalah sikap terhormat.

Jika pejabat bermasalah diberi ruang untuk mempertahankan jabatannya meski gagal memenuhi ekspektasi publik, artinya yang rusak bukan hanya individunya tetapi juga budaya politiknya.

References

1. ^{^} pajak bumi dan bangunan hingga 250% (www.kppod.org)
2. ^{^} sejumlah warga terluka (www.tempo.co)
3. ^{^} warga terbunuh (www.bbc.com)
4. ^{^} Komisi Hukum di DPR RI (www.hukumonline.com)
5. ^{^} sempat dinonaktifkan (www.bloombergtechnoz.com)
6. ^{^} begitu sulit mundur (www.kompas.com)
7. ^{^} Demonstrasi massa di Pati: Tanda suara rakyat tak pernah mati (theconversation.com)
8. ^{^} sumber identitas (www.emerald.com)
9. ^{^} status sosial, otoritas (www.emerald.com)
10. ^{^} memenuhi kebutuhan dirinya atas pengakuan sosial (onlinelibrary.wiley.com)
11. ^{^} pekerjaan (politics as a vocation) (www.amazon.com)
12. ^{^} diamankan dan dipertahankan (www.cambridge.org)
13. ^{^} sebagai amanah atau mandat rakyat (www.jstor.org)
14. ^{^} dapat memberi mereka perlindungan hukum (jurnal.kpk.go.id)
15. ^{^} menghindari sanksi (www.journalofdemocracy.org)
16. ^{^} bisa memperlambat (www.democraziapura.it)
17. ^{^} memanipulasi (ejournal.uki.ac.id)
18. ^{^} (legalisme otokratis) (chicagounbound.uchicago.edu)
19. ^{^} DPR merespons kritik dengan menghina rakyat, tanda demokrasi makin mundur (theconversation.com)
20. ^{^} mereka memiliki kendali (academic.oup.com)
21. ^{^} ruang tertutup (www.tempo.co)
22. ^{^} transparansi (link.springer.com)
23. ^{^} kelas sosial tersendiri yang terpisah (www.amazon.com)
24. ^{^} aturan main sesama elite politik (www.versobooks.com)
25. ^{^} memiliki kompetensi dan kapasitas kepemimpinan yang mumpuni (www.amazon.com)
26. ^{^} kartel politik mereka (theconversation.com)
27. ^{^} mengonversi modal politik ke modal ekonomi atau sosial (ideas.repec.org)
28. ^{^} Studi di Inggris tahun 2019 (oro.open.ac.uk)
29. ^{^} menjadi pejabat merupakan pencapaian tertinggi dalam karier mereka (oro.open.ac.uk)
30. ^{^} Kegagalan komunikasi pemerintah: Rakyat butuh dialog empatik, bukan represi elitis (theconversation.com)