Apakah gelar doktor menjamin keberhasilan kajian dan kebijakan ekonomi sebagaimana klaim Purbaya?

● Menteri Keuangan Purbaya sangsi terhadap kajian Citigroup tentang proyeksi ekonomi.

● Keraguan muncul karena tim riset diisi oleh magister ekonomi.

● Riset membuktikan gelar tidak menjadi penentu keberhasilan birokrat menerapkan kebijakan publik yang baik.

Belum lama ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewo membuat pernyataan^[1] yang memantik reaksi negatif dari publik dalam acara Indonesia Economic Forum. Kala itu, meski sambil bekelakar, Purbaya menampik proyeksi dari Citigroup mengenai kondisi ekonomi nasional karena dibuat oleh tim riset yang berpendidikan magister ekonomi.

Sontak pernyataan ini jadi obrolan panas di lini masa. Sebab, kritik substantif dalam ekonomi, apalagi yang terkait dengan kebijakan, harusnya dibalas dengan substansi analisis yang sepadan.

Ujaran tersebut menggiring opini seakan ekonom harus memiliki gelar doktor untuk memvalidasi kepiawaiannya dalam kebijakan ekonomi.

Padahal, Purbaya bisa saja terlebih dahulu menilik memoar yang ditulis oleh ekonom Inggris John Maynard Keynes^[2], yang mengisyaratkan bahwa seorang ekonom harus memiliki kombinasi talenta yang unik dan pemahaman keilmuan yang mendalam.

Read more: Beban utang Indonesia dan negara berkembang lainnya meningkat tahun ini. Bagaimana mitigasinya?^[3]

Pemahaman soal matematika, sejarah, ketatanegaraan, filsafat, dan tentu saja ilmu ekonomi adalah beberapa bidang yang menurut Keynes harus dikuasai oleh seorang ekonom. Dengan kata lain, ada ekspektasi yang tinggi ketika seseorang mendapuk dirinya sebagai ekonom kompeten.

Polemik yang belum lama terjadi ini menyiratkan adanya ekspektasi lain di Indonesia—dan juga di berbagai belahan dunia lain—bahwa seorang ekonom haruslah seseorang yang punya gelar doktor agar dianggap ahli dalam dunia pengambilan kebijakan.

Tapi apakah menetapkan standar tersebut masih relevan di era modern ini?

Gelar bukan jaminan

Satu hal yang harus kita sadari adalah kompetensi dan pendidikan ekonomi yang kuat bukanlah “tiket emas” yang akan serta merta menjadikan seseorang menjadi pengambil kebijakan yang kompeten.

Nyatanya, riset menunjukkan bahwa gelar doktoral tidak menjadi faktor penentu tunggal^[4] kebijakan fiskal. Sebab masih banyak faktor lain yang juga vital seperti institusi, hambatan fiskal, pengalaman, dan juga partai politik.

Kajian proyeksi ekonomi Citigroup^[5] yang disenggol Purbaya bisa saja lebih akurat outputnya karena variabel yang menghambatnya jauh lebih sedikit dibandingkan kebijakan negara.

Meski demikian, upaya menavigasi kapasitas administrasi dan dinamika politik menjadi perkara kritikal lain yang harus dipertimbangkan secara serius oleh pengambil kebijakan. Dengan sudut pandang demikian, terlihat bahwa pertautan antara penguasaan ilmu ekonomi dan pengambilan kebijakan tidak sepenuhnya mutlak.

Riset menggarisbawahi, mereka yang berkarir dan memupuk banyak pengalaman di bank sentral dan Kementerian Keuangan dari bawah justru lebih sukses ketika menjadi pembuat kebijakan^[7]. Adapun, secara jumlah^[8], seorang menteri keuangan yang bergelar magister ekonomi (39%) lebih banyak daripada mereka yang bergelar doktor ekonomi (22%).

Read more: Jika industri terus diabaikan, Indonesia akan makin tertinggal pada 2026 dan seterusnya^[9]

Semua bermula dari era Mafia Berkeley

Di Indonesia, keyakinan bahwa menjadi ekonom dan ahli terkait kebijakan sangat bertautan mulai terbentuk di era Orde Baru. Hal ini terjadi ketika gelombang ekonom yang mendapatkan gelar pasca-sarjana di bidang ekonomi dari Amerika Serikat (AS)^[10] (yang sering kita sebut dengan Mafia Berkeley) mengisi banyak posisi vital di bidang perencanaan pembangunan.

Meskipun Mafia Berkeley telah tiada, kita masih bisa melihat berbagai posisi kementerian strategis, seperti Kementerian Keuangan atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) “mempekerjakan” insan-insan terbaik dengan latar belakang pendidikan tinggi dan kompetensi ilmu ekonomi tingkat dunia^[11].

Di era Orde Baru, analisis ekonomi yang hampir selalu melibatkan uang dan angka adalah implikasi dari usaha untuk mendisiplinkan manfaat dan biaya dari suatu tindakan atau aktivitas ekonomi^[12].

Selain karena pengaruh pendidikan AS, pemerintah juga sedang berupaya mengupayakan Indonesia menjadi negara maju berlandaskan ekonomi modern yang sayangnya terhalang krisis ekonomi 1997.

Read more: Bukan hanya inovasi, universitas juga perlu mengajarkan kewirausahaan ke mahasiswa PhD^[13]

Menurut pandangan penulis, pola pikir ini yang akhirnya mempopulerkan ekonomi sebagai “bahasa” utama dalam pengambilan kebijakan publik dan juga bisnis hingga saat ini. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto pernah berseloroh mencandai Purbaya lantaran bukan seorang profesor.

Apa yang bisa kita pelajari?

Untuk meningkatkan debat kebijakan ekonomi di ranah publik, setidaknya ada dua hal yang Indonesia mesti lakukan. Pertama, belajar dari AS, spesialisasi diperlukan dalam ekonomi agar mendorong inovasi berorientasi spesialisasi^[14] yang terbukti menjadikan AS negara ekonomi terbesar dunia.

Contohnya, ekonom dengan keahlian dan riset di bidang pengentasan kemiskinan mungkin tidak memiliki pemahaman terkait pasar modal dengan seseorang yang secara profesional bekerja di dunia keuangan. Spesialisasi ini yang membuat kita harus semakin kritis dalam memandang linearitas penguasaan ilmu ekonomi dan pengambilan kebijakan.

Read more: Haruskah menderita demi gelar S3? Riset tunjukkan depresi mengintai mahasiswa doktoral^[15]

Kedua, hasil riset terbaru dan juga koordinasi antarpembuat kebijakan diperlukan, agar debat ekonomi tidak hanya melulu di permukaan saja tetapi lebih ke persoalan isi. Selain itu, mendengar berbagai saran dari lembaga riset penting untuk keampuhan evaluasi kebijakan^[16].

Logika dalam kebijakan publik^[17] selalu berlandaskan diagnosis dari sebuah kebijakan—menemukan apa yang menjadi luaran yang buruk dari kebijakan, kemudian menentukan mekanisme untuk memperbaiki outcome tersebut.

Pada akhirnya, mendorong kebijakan ekonomi hanya berlandaskan pendidikan ekonomi saja tidak cukup. Diperlukan pengakuan terhadap keahlian lembaga yang telah lama berkecimpung, sembari juga mengasah adu argumen yang substansi agar kebijakan ekonomi tidak kehilangan relevansi.

References

1. ^{^} Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewo membuat pernyataan (www.straitstimes.com)
2. ^{^} John Maynard Keynes (academic.oup.com)
3. ^{^} Beban utang Indonesia dan negara berkembang lainnya meningkat tahun ini. Bagaimana mitigasinya? (theconversation.com)
4. ^{^} tidak menjadi faktor penentu tunggal (www.sciencedirect.com)
5. ^{^} Kajian proyeksi ekonomi Citigroup (www.straitstimes.com)
6. ^{^} Ringo Chiu/Shutterstock.com (www.shutterstock.com)
7. ^{^} justru lebih sukses ketika menjadi pembuat kebijakan (www.sciencedirect.com)
8. ^{^} secara jumlah (personal.lse.ac.uk)
9. ^{^} Jika industri terus diabaikan, Indonesia akan makin tertinggal pada 2026 dan seterusnya (theconversation.com)
10. ^{^} pasca-sarjana di bidang ekonomi dari Amerika Serikat (AS) (www.kompas.com)
11. ^{^} “mempekerjakan” insan-insan terbaik dengan latar belakang pendidikan tinggi dan kompetensi ilmu ekonomi tingkat dunia (www.newmandala.org)
12. ^{^} mendisiplinkan manfaat dan biaya dari suatu tindakan atau aktivitas ekonomi (www.hks.harvard.edu)
13. ^{^} Bukan hanya inovasi, universitas juga perlu mengajarkan kewirausahaan ke mahasiswa PhD (theconversation.com)
14. ^{^} spesialisasi (academic.oup.com)
15. ^{^} Haruskah menderita demi gelar S3? Riset tunjukkan depresi mengintai mahasiswa doktoral (theconversation.com)
16. ^{^} keampuhan evaluasi kebijakan (academic.oup.com)
17. ^{^} Logika dalam kebijakan publik (www.taylorfrancis.com)