Sejumlah negara di Asia Tenggara, Asia Timur^[1], Asia Barat, Eropa^[2], dan Australia makin melonggarkan pembatasan untuk orang-orang yang masuk ke negara tersebut.

Misalnya, Malaysia^[3], Singapura,^[4] dan Arab Saudi^[5], tidak lagi mewajibkan para penumpang pesawat yang yang akan masuk negara tersebut untuk tes PCR dengan hasil negatif pra-keberangkatan. Aturan itu berlaku sepanjang penumpangnya sudah vaksin COVID-19 dua dosis atau booster.

Sedangkan Indonesia, kebijakan per April lalu^[6] hingga kini, masih mewajibkan warganya maupun warga negara asing yang masuk ke negara ini untuk mengantongi tes PCR negatif 2 x24 jam dari negara keberangkatan.

Secara umum, selain tekanan ekonomi, pelonggaran itu didasarkan pada cakupan vaksinasi yang telah melebihi 70% penduduk. Selain itu, kasus-kasus COVID-19 yang masih tinggi seperti di Korea Selatan, Jepang, Taiwan dan Australia^[7], mayoritas gejalanya ringan dan sistem kesehatan bisa mengatasinya.

Lalu bagaimana risiko penularan COVID-19 antarnegara yang disebarkan penumpang pesawat saat sistem kesehatan setiap negara berbeda kapasitasnya?

Dalam episode podcast SuarAkademia kali ini, kami berbincang dengan ahli Kedokteran Penerbangan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Trevino Pakasi. Dia menganggap kebijakan pelonggaran sebagai tahap “uji-coba” karena pandemi COVID-19 ini sangat kompleks. Misalnya, durasi kemanjuran vaksinasi – walau cakupannya di sejumlah negara sudah tinggi – masih dalam proses riset dan virus terus bermutasi.

Simak diskusi lengkapnya di SuarAkademia - ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi.

References

1. ^{^} Asia Timur (world.kbs.co.kr)
2. ^{^} Eropa (travel.kompas.com)
3. ^{^} Malaysia (travel.kompas.com)
4. ^{^} Singapura, (www.cnnindonesia.com)
5. ^{^} Arab Saudi (www.kompas.com)
6. ^{^} kebijakan per April lalu (bisnis.tempo.co)
7. ^{^} Korea Selatan, Jepang, Taiwan dan Australia (www.worldometers.info)