Pangan organik sehat tak harus mahal: Riset dari Bogor membuktikannya
- Written by Handoyo, Peneliti, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
● Petani kecil sulit mengakses pasar organik karena sertifikasi yang mahal dan kaku.
● Skema alternatif Participatory Guarantee System (PGS) berbasis komunitas terbukti menjaga mutu produk dengan biaya rendah.
● Kebijakan pemerintah seharusnya mendukung jalur ganda: subsidi dan pendampingan sertifikasi formal sekaligus legalisasi PGS.
Konsumsi pangan organik mulai jadi tren di masyarakat[1]. Sayang, petani kecil kesulitan menembus pasar tersebut[2].
Dalam riset saya dan tim[3] di Kabupaten Bogor, kami menemukan bahwa sertifikasi organik pihak ketiga, yang menjadi tiket utama untuk masuk ke jaringan pasar formal, mahal, kaku, dan tidak ramah komunitas petani kecil.
Untuk menembus tembok besar tersebut, riset kami menemukan solusi alternatif lewat skema penjaminan partisipatif Participatory Guarantee Systems/PGS[4] berbasis kepercayaan dan pengawasan sejawat.
Cara ini terbukti bisa menjaga mutu dengan biaya lebih rendah. Harapannya, konsumen bisa mengakses produk organik lebih mudah dan murah, sementara petani memperoleh posisi tawar lebih baik.
Temuan riset
Kami melakukan riset kualitatif di dua desa sentra pangan organik, yaitu Desa Tugu Selatan (Cisarua) dan Ciaruteun Ilir (Cibungbulang) di Kabupaten Bogor selama Mei - September 2023.
Di kedua titik tersebut kami melakukan wawancara mendalam, observasi, dan diskusi grup terfokus dengan 31 informan kunci dari petani (petani sayuran, herba, padi, dan susu organik), penyuluh, lembaga sertifikasi, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan pelaku pasar.
Setelah itu, kami melakukan analisis dengan beberapa pendekatan:
Stakeholder power analysis (SPA)[6] untuk memetakan posisi dan relasi kuasa para aktor alias siapa yang punya kuasa terbesar dalam sistem pangan.
Political ecology[7] untuk membaca konflik agraria, akses lahan, dan tata kelola lingkungan; serta
Food regime theory[8] untuk mengaitkan dinamika lokal Bogor dengan struktur pasar pangan yang lebih luas.
Dari analisis tersebut, kami mendapati beberapa temuan[9].
Pertama, ketimpangan kekuasaan tampak jelas. Dalam matriks SPA, lembaga sertifikasi organik pihak ketiga memegang kuasa tertinggi. Lembaga ini terakreditasi negara dan berwenang menjadi “pemberi label organik” berbasis standar nasional untuk bisa masuk pasar formal. Mereka lah yang menentukan standar, biaya, dan aturan.
Petani kecil hampir tidak punya pengaruh dan daya tawar dalam sistem ini. Alhasil, sulit bagi mereka untuk masuk pasar organik yang resmi.
Ironisnya, petani justru menempati posisi tertinggi dalam indikator “potensi” perubahan. Sebab, mereka dekat dengan praktik budi daya, jaringan komunitas, dan legitimasi sosial.
Kontras ini membantu menjelaskan mengapa perubahan sistem pangan organik justru lebih mungkin muncul dari inisiatif petani dan komunitas, bukan dari lembaga formal yang paling berkuasa.
Kedua, pola relasi berbeda antardesa. Siapa middle-man (broker/tengkulak) yang menjembatani petani dengan pasar, program, dan pengetahuan berbeda di tiap desa dan sangat memengaruhi bagaimana sistem pangan organik berkembang.
Bagaimana dukungan pemerintah?
Di Tugu Selatan, relasi petani–pemerintah relatif dekat. Pemerintah desa aktif mendampingi kelompok tani.
Di Ciaruteun Ilir, dukungan negara tidak aktif. Peran penghubung petani dengan pasar justru diperankan oleh lembaga swadaya masyarakat (seperti LSM Mitra).
Temuan yang paling menarik kami dapati ada di Ciaruteun Ilir. Karena ketimpangan kuasa dan tidak ada dukungan pemerintah, petani kecil sulit mendapatkan sertifikasi ‘resmi’ yang mahal dan ruwet. Mereka akhirnya mencari cara lain untuk tetap menjamin mutu produk.
Kelompok Tani Jaya di sana menginisiasi skema penjaminan partisipatif atau Participatory Guarantee Systems/PGS[10] berbasis kepercayaan dan pengawasan sejawat.
Dalam sistem PGS ini, kelompok tani menjamin mutu pangan organik dengan cara:
Petani membuat aturan bersama: Mereka menyepakati standar sederhana, misalnya tidak boleh memakai pupuk atau pestisida kimia, menjaga jarak dari sumber pencemar, dan mencatat rincian benih yang dipakai.
Melakukan pengawasan bergiliran: Tim kecil dari petani secara rutin memeriksa kebun anggota lain menggunakan daftar cek sederhana. Hasilnya dibahas dalam pertemuan bulanan. Jika ada yang melanggar, mereka diberi pendampingan atau untuk sementara tidak boleh memakai label PGS.
Menjaga kepercayaan konsumen: Pembeli yang kami wawancarai menyebut kombinasi antara inspeksi sejawat, keterbukaan informasi, dan kesempatan sesekali melihat langsung kebun sebagai alasan utama mereka percaya pada produk PGS dan terus melakukan pembelian ulang.
Dengan cara ini, selain menjaga mutu, PGS juga menciptakan ruang belajar bersama dan menghargai pengetahuan lokal petani, yang biasanya tidak diakui dalam sertifikasi formal.
Read more: Nasib petani kecil di tengah perubahan iklim: Strategi bertahan dari Mentawai hingga Fakfak[11]
LSM Mitra di sini membantu sebagai aktor perantara yang menjembatani kelompok tani dengan pasar dan jejaring dukungan lain, karena minimnya dukungan pemerintah.
Pemasaran produk organik dari Ciaruteun Ilir didistribusikan berbasis komunitas dan penjualan langsung, bukan jaringan ritel besar yang mensyaratkan sertifikat formal.
Sementara di Tugu Selatan, praktik yang dominan masih sertifikasi ‘resmi’ dari pihak ketiga dengan dukungan pemerintah desa. Namun, melihat praktik di Ciaruteun Ilir, wacana PGS pun muncul sebagai alternatif masa depan yang potensial untuk diterapkan secara luas.
Meski PGS menjanjikan alternatif yang lebih ramah petani kecil, kami menemukan banyak tantangan struktural untuk mengadopsi cara ini untuk menjangkau pasar yang lebih besar.
Contohnya, standar internasional yang kaku hanya mengakui sertifikat ‘resmi’ dari label besar, ketidakjelasan pengakuan hukum PGS, distributor besar mendominasi pasar sehingga petani kecil sulit bersaing, dan koordinasi kebijakan pangan yang terfragmentasi.
Read more: IEU-CEPA bisa jadi momen mencapai pertanian berkelanjutan dan perbaikan nasib petani kecil[13]
Menjaga mutu pangan tidak harus mahal
Mutu pangan tidak seharusnya identik dengan biaya tinggi dan sentralisasi kuasa.
Jika tujuan kita pangan sehat yang terjangkau, maka negara mesti membuka jalur ganda, yaitu mempertahankan sertifikasi formal untuk pasar tertentu sekaligus mengakui PGS sebagai skema pendamping yang sah untuk pasar lokal dan regional.
Karena itu, pemerintah harus melakukan:
(1) Subsidi dan pendampingan agar biaya sertifikasi tidak menyingkirkan petani kecil;
(2) Legalisasi PGS berikut panduan tata kelola dan mekanisme akuntabilitasnya;
(3) Penguatan koperasi dan kanal distribusi akar rumput—termasuk dukungan infrastruktur pascapanen dan kanal digital; serta
(4) Forum koordinasi lintas-aktor yang permanen di tingkat kabupaten untuk menyambungkan standar, pasar, dan pembelajaran komunitas.
References
- ^ di masyarakat (www.nature.com)
- ^ kesulitan menembus pasar tersebut (www.sciencedirect.com)
- ^ riset saya dan tim (ijsaf.org)
- ^ Participatory Guarantee Systems/PGS (onlinelibrary.wiley.com)
- ^ shutterstock (shutterstock.com)
- ^ Stakeholder power analysis (SPA) (www.protectedareas.info)
- ^ Political ecology (www.wiley.com)
- ^ Food regime theory (indiepubs.com)
- ^ kami mendapati beberapa temuan (ijsaf.org)
- ^ Participatory Guarantee Systems/PGS (onlinelibrary.wiley.com)
- ^ Nasib petani kecil di tengah perubahan iklim: Strategi bertahan dari Mentawai hingga Fakfak (theconversation.com)
- ^ shutterstock (www.shutterstock.com)
- ^ IEU-CEPA bisa jadi momen mencapai pertanian berkelanjutan dan perbaikan nasib petani kecil (theconversation.com)
Authors: Handoyo, Peneliti, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
