Kekerasan ekonomi: KDRT tersembunyi yang sangat merusak perempuan

● Kekerasan ekonomi menjadi bentuk KDRT yang merusak perempuan, meski terjadi secara diam-diam.

● Perempuan berpendidikan menengah lebih rentan mengalami kekerasan ekonomi daripada yang berpendidikan rendah.

● Perempuan di wilayah urban melaporkan tingkat kekerasan ekonomi yang lebih tinggi dibanding perempuan di wilayah rural.

Dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ada satu bentuk kekerasan yang tidak mencolok tetapi sangat merusak yaitu kekerasan ekonomi^[1].

Bentuk kontrol melalui pembatasan ekonomi ini membatasi akses perempuan terhadap uang, pekerjaan, dan keputusan finansial, bukan melalui pukulan. Kekerasan ekonomi ‘mengikat’ korbannya untuk terus bergantung pada pelaku sekaligus menyempitkan peluang untuk keluar dari relasi yang buruk.

Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2016^[2] menemukan bahwa 1 dari 4 perempuan yang sudah menikah pernah mengalami kekerasan ekonomi. Artinya, meski semakin banyak perempuan Indonesia yang berpendidikan dan bekerja, kontrol ekonomi terhadap mereka masih mengakar dalam kehidupan rumah tangga^[3] akibat kuatnya norma patriarki^[4].

Read more: Plus minus perpanjangan cuti melahirkan, hati-hati potensi 'feminisasi' kemiskinan dan domestikasi perempuan^[5]

Paradoksnya, peningkatan pendidikan belum sepenuhnya membuat perempuan mandiri secara finansial^[6].

Bentuk-bentuk kekerasan ekonomi

Kekerasan ekonomi^[7] dapat berupa pelarangan bekerja, pengambilalihan pendapatan, pembatasan akses ke uang rumah tangga, pemaksaan untuk bekerja, hingga sabotase peluang karier.

Bentuk kekerasan ini bukan hanya terjadi pada kelompok miskin. Data justru menunjukkan peningkatan kekerasan ekonomi dalam keluarga yang lebih sejahtera, meski praktiknya tersembunyi^[9].

Menurut Data BPS^[10], 30% istri yang tidak bekerja mengalami kekerasan ekonomi. Sementara bagi perempuan bekerja, angkanya turun menjadi 20%. Pendapatan bukan sekadar sumber daya, melainkan instrumen negosiasi yang memperkuat posisi perempuan dalam rumah tangga^[11].

Meski demikian, analisis tentang kekerasan ekonomi^[12] menemukan bahwa perempuan berpendidikan menengah justru lebih rentan mengalami kekerasan ekonomi dibanding perempuan berpendidikan rendah.

Hal ini terkait erat dengan partisipasi kerja^[13]. Perempuan berpendidikan rendah cenderung bekerja karena kebutuhan, sedangkan perempuan berpendidikan menengah lebih sering tidak bekerja, sehingga daya tawarnya lebih lemah.

Menariknya, kondisi suami bekerja ataupun menganggur hampir tidak memengaruhi^[14] risiko kekerasan ekonomi. Faktor yang paling menentukan adalah apakah perempuan memiliki pendapatan sendiri atau tidak.

Ketika pendidikan tidak cukup

Indonesia telah mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan^[15]. Ini dibuktikan dengan makin banyak perempuan yang mengenyam pendidikan tinggi. Namun pencapaian ini belum otomatis mengurangi kekerasan ekonomi.

Pendidikan memang menurunkan risiko, tetapi efeknya baru tampak setelah memperhitungkan usia, lama menikah, dan kondisi ekonomi rumah tangga. Pendidikan saja tidak cukup^[16] untuk mendorong kemandirian finansial perempuan.

Read more: 'Selain donatur, dilarang ngatur': Dilema perempuan antara otoritas tubuh dan kuasa ekonomi^[17]

Perempuan didorong menempuh pendidikan, tetapi masih sering menghadapi hambatan ketika ingin mengubahnya menjadi kekuatan ekonomi. Padahal, justru kemandirian finansial itulah yang paling mampu melindungi mereka.

Patriarki tidak hilang, tapi berevolusi

Perempuan yang hidup di perkotaan, meski memiliki akses lebih besar terhadap nilai-nilai modern dan teknologi finansial, justru mengalami tingkat kekerasan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan perempuan di pedesaan.

Ini menunjukkan, sekalipun perempuan berpeluang lebih besar untuk mandiri, mekanisme kontrol dalam rumah tangga bisa berubah bentuk untuk mempertahankan dominasi.

Fenomena ini sejalan dengan temuan global: pemberdayaan tanpa perubahan norma gender sering memunculkan resistensi^[19].

Perempuan butuh otonomi

Pemerintah mendorong peningkatan partisipasi perempuan^[20] dalam angkatan kerja sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional.

Namun, upaya peningkatan partisipasi kerja ini akan sulit tercapai apabila perempuan masih menghadapi hambatan struktural, terutama norma rumah tangga dan keputusan keluarga.

Laporan Bank Dunia^[21] menunjukkan bahwa kebijakan dan kondisi pasar kerja di Indonesia masih bias gender. Akibatnya, perempuan cenderung bekerja di sektor berupah dan berproduktivitas rendah.

Beban pengasuhan^[22] juga masih menempatkan perempuan sebagai penanggung jawab domestik, memaksa banyak perempuan berhenti bekerja setelah menikah atau memiliki anak.

Read more: Memutus beban ganda, tantangan besar perempuan dalam aktualisasi diri^[23]

Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi kerja perempuan tidak cukup dengan pendidikan atau peluang kerja. Perempuan juga memerlukan otonomi dalam keputusan kerja serta dukungan struktural yang memungkinkan mereka berpartisipasi penuh dalam ekonomi.

Pemberdayaan ekonomi seharusnya tidak berhenti pada akses perempuan terhadap pendidikan atau pekerjaan. Peningkatan kemampuan perempuan untuk mengelola dan mengontrol pendapatan serta aset juga diperlukan.

Tanpa otonomi tersebut, manfaat pendidikan maupun partisipasi kerja menjadi sangat terbatas.

Melampaui aturan hukum

Mengatasi kekerasan ekonomi membutuhkan lebih dari sekadar hukum, melainkan juga perubahan norma, inovasi kebijakan, dan peningkatan akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi.

Pertama, penting untuk mengangkat kekerasan ekonomi sebagai isu publik. Meskipun telah masuk dalam survei nasional, topik ini masih jarang dibahas dalam perbicangan kebijakan.

Kedua, akses perempuan terhadap instrumen keuangan yang independen seperti rekening pribadi, layanan perbankan digital, dan micro finance yang aman perlu diperluas, karena masih banyak akses yang masih bergantung atas nama suami.

Ketiga, peluang kerja bagi perempuan menikah harus ditingkatkan melalui penyediaan layanan penitipan anak dan penerapan kebijakan anti-diskriminasi.

Keempat, isu kekerasan ekonomi perlu diintegrasikan dalam layanan kesehatan, konseling pranikah, serta program komunitas agar perempuan dapat mengenalinya sebagai bentuk kekerasan.

Read more: Laki-laki harus dilibatkan dalam memerangi kekerasan terhadap perempuan^[25]

Terakhir, keterlibatan laki-laki dan anak laki-laki dalam percakapan mengenai kesetaraan, pengambilan keputusan bersama, dan relasi tanpa kekerasan menjadi kunci untuk mendorong perubahan yang lebih menyeluruh.

Pemberdayaan yang nyata

Perempuan Indonesia kini lebih berpendidikan dan lebih mampu secara ekonomi dibanding generasi sebelumnya. Namun, pemberdayaan tidak akan bermakna bila diruntuhkan di dalam rumah.

Kekerasan ekonomi mungkin tidak terlihat, tetapi dampaknya sangat nyata memengaruhi peluang hidup, kesehatan mental, dan masa depan perempuan. Mengatasinya bukan hanya upaya pelindungan, tetapi juga investasi penting bagi masa depan Indonesia.

References

1. ^{^} kekerasan ekonomi (www.respectvictoria.vic.gov.au)
2. ^{^} Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2016 (www.bps.go.id)
3. ^{^} masih mengakar dalam kehidupan rumah tangga (lib.ui.ac.id)
4. ^{^} norma patriarki (theconversation.com)
5. ^{^} Plus minus perpanjangan cuti melahirkan, hati-hati potensi 'feminisasi' kemiskinan dan domestikasi perempuan (theconversation.com)
6. ^{^} membuat perempuan mandiri secara finansial (lpem.org)
7. ^{^} Kekerasan ekonomi (jalastoria.id)
8. ^{^} Tommy Ajrul Naim/Shutterstock (www.shutterstock.com)
9. ^{^} praktiknya tersembunyi (www.emirresearch.com)
10. ^{^} Data BPS (www.bps.go.id)
11. ^{^} instrumen negosiasi yang memperkuat posisi perempuan dalam rumah tangga (lib.ui.ac.id)
12. ^{^} analisis tentang kekerasan ekonomi (www.museodelrisparmio.it)
13. ^{^} partisipasi kerja (lib.ui.ac.id)
14. ^{^} hampir tidak memengaruhi (lib.ui.ac.id)
15. ^{^} kesetaraan gender dalam pendidikan (blogs.worldbank.org)
16. ^{^} Pendidikan saja tidak cukup (lib.ui.ac.id)
17. ^{^} 'Selain donatur, dilarang ngatur': Dilema perempuan antara otoritas tubuh dan kuasa ekonomi (theconversation.com)
18. ^{^} kuns007/Shutterstock (www.shutterstock.com)
19. ^{^} pemberdayaan tanpa perubahan norma gender sering memunculkan resistensi (moderndiplomacy.eu)
20. ^{^} mendorong peningkatan partisipasi perempuan (www.mckinsey.com)
21. ^{^} Laporan Bank Dunia (documents1.worldbank.org)
22. ^{^} Beban pengasuhan (theconversation.com)
23. ^{^} Memutus beban ganda, tantangan besar perempuan dalam aktualisasi diri (theconversation.com)
24. ^{^} Creativa Images/Shutterstock (www.shutterstock.com)
25. ^{^} Laki-laki harus dilibatkan dalam memerangi kekerasan terhadap perempuan (theconversation.com)