Mungkinkah gerakan rimpang dan LSM bersatu melawan pemberangusan demokrasi?

● Demokrasi terancam kebijakan elite dan ketidakadilan ekonomi memicu gerakan rimpang.

● Gerakan rimpang semakin menguat saat LSM melemah karena terperangkap logika donor dan menjauh dari warga.

● Solusi ke depan adalah memadukan LSM dan rimpang dalam ekosistem guna menyelamatkan demokrasi berkelanjutan.

Ruang sipil dan demokrasi di Indonesia semakin di ujung tanduk^[1]. Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)) pertengahan November 2025 ini adalah titik puncak ancaman pemberangusan demokrasi dan HAM ketika UU KUHAP disahkan Pemerintah.

Warga negara termasuk aktivis bisa ditangkap tanpa izin pengadilan, disadap gadget-nya, dan dibatasi aksesnya ke bantuan hukum. Pada saat yang sama kondisi ekonomi terus memburuk. Kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan pengangguran terus meningkat.

Kekayaan 50 orang kaya Indonesia meningkat dua kali lipat dalam enam tahun^[2]. Kebijakan pemerintah dan perilaku elite juga minim empati^[3] terhadap kondisi sulit yang warga alami.

Kombinasi ketidakadilan ekonomi, kebijakan politik, dan perilaku nirempati para elite ini kemudian melahirkan gelombang kemarahan warga biasa secara kolektif, spontan, dan sporadis dalam beragam bentuk.

Gerakan #ResetIndonesia pada akhir Agustus 2025 berlangsung luas di 122 titik di seluruh negeri yang memakan sepuluh korban jiwa^[4] termasuk seorang pengendara ojek daring Affan Kurniawan jadi buktinya.

Gerakan spontan warga ini dikenal sebagai “gerakan rimpang”^[5] yang berciri spontan, ad-hoc (sementara), menyebar cepat, dikawal orang muda, anti otoritas, dan tidak terlembaga.

Read more: Gerakan "rimpang": Bagaimana kaum muda jatuh bangun bergerak melawan rezim^[6]

Perdebatan pun muncul. Ada yang menyebut sebagai bentuk gerakan masa depan. Ada yang melihatnya sebagai bentuk kesia-siaan^[7] karena minimnya pengorganisasian. Ada pula yang menganggap pentingnya rekoneksi^[8] di antara keduanya.

LSM melemah, gerakan rimpang menguat

Kemunculan gerakan rimpang ini terkait dengan melemahnya peran organisasi masyarakat sipil (lembaga swadaya masyarakat/LSM). Hal ini banyak didiskusikan dalam Indonesia Civil Society Forum November 2025 lalu, dengan tema “Defending democracy, demanding justice: Uniting Civil Society in Indonesia”.

Saat bencana alam terjadi, biasanya LSM yang menjadi pusat pengorganisasian relawan dan mobilisasi donasi publik, seperti yang pernah terjadi saat bencana tsunami Aceh pada 2004. Namun kondisi berbanding terbalik pada banjir Sumatra belakangan ini.

Lebih dominannya peran pesohor terhadap aktivasi donasi^[9] kebencanaan menunjukkan jebloknya pamor LSM. Padahal, gerakan warga yang kuat adalah basis perlawanan kolektif (resistance)^[10]. Tentu saja, hal ini bukan menganggap LSM harus serba bisa dan menggantikan tugas negara mengurusi bencana.

LSM makin mengalami proses depolitisasi dan teknikalisasi^[11]. Energi dan waktu LSM tersita mengurus laporan dan SPJ pada lembaga donor, dan menyisakan energi terbatas untuk merawat gerakan warga.

Krisis pendanaan^[12] akibat seretnya dana dari lembaga donor juga menghantui LSM yang tidak sedikit di antaranya sampai gulung tikar.

Di sisi lain, gerakan rimpang memiliki kekuatan yang spontan dan dukungan publik luas, sebagaimana terjadi dalam gerakan bertagar #ResetIndonesia, dengan “tuntutan 17-8"nya^[13].

Kelemahannya, gerakan rimpang cepat besar tapi cepat padam. Gerakan ini didukung oleh warga negara biasa, kolektif, tersebar di banyak tempat, isunya sangat beragam, dikawal oleh para relawan yang mengalokasikan waktu mereka di tengah kesibukan mencari penghidupan (part-time volunteer), dan minim sambungan dengan gerakan rimpang lain.

LSM bersifat terlembaga, memiliki program sesuai dengan sektornya, dan memiliki sumber daya relatif ajeg (meski tidak semua semua LSM). Namun, ia semakin jauh dari kehidupan warga, seperti contoh penanganan bencana di atas.

Memadukan gerakan rimpang dengan LSM

Berdasarkan riset kami^[14], sudah ada upaya memadukan gerakan rimpang dengan LSM. Ada banyak LSM yang memberi dukungan pada gerakan rimpang dalam bentuk in-kind.

Melalui jaringan kolaborasi, LSM memfasilitasi penyediaan logistik bagi kegiatan konsolidasi gerakan rimpang, memberikan perlindungan hukum, dan turut menyuarakan agenda.

Ada juga inisiatif dari LSM yang memadukan program mereka dengan gerakan rimpang melalui beragam koalisi-koalisi cair. Salah satu contohnya adalah Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB)^[15].

Meski demikian, harus diakui kebanyakan LSM masih terlalu fokus pada program masing-masing. Mereka kemudian merasa tidak terkait dengan gerakan rimpang atau bahkan gerakan demokrasi secara umum.

Model ekosistem gerakan sosial

Dalam beberapa tahun terakhir, di kalangan LSM telah berlangsung perbincangan untuk mendorong model ‘ekosistem’ sebagai alternatif model gerakan yang berkesinambungan dan berorientasi jangka panjang^[17].

Istilah ekosistem awalnya merujuk pada model bisnis perusahaan rintisan (start-up). Ide dasarnya adalah berbagi peran, saling terkait, dan saling tergantung, dalam memfasilitasi pertumbuhan sebuah perusahaan rintisan untuk berbagi peran, dan saling memberi/mendapatkan energi dari pihak lain.

Read more: Rakyat makin sadar pemerintah serampangan, perlawanan organik makin signifikan^[18]

Kerangka ini kemudian diadaptasi LSM agar bisa lebih lenting secara jangka panjang, sekaligus mensiasati pendanaan agar program berkelanjutan. Namun, berbeda dengan start-up, yang berorientasi pada profit, ekosistem gerakan masyarakat sipil berorientasi pada penguatan partisipasi demokratis, lingkungan keberlanjutan, dan keadilan sosial.

Artinya, istilah ekosistem bukan dimaksudkan menjadi kerangka teknokratik baru agar LSM dapat bertahan secara jangka panjang. Ia dapat menjadi strategi awal menyelamatkan demokrasi dengan kesadaran untuk beradaptasi dan berkolaborasi tanpa menghilangkan nilai gagasan luhurnya.

Syarat membangun ekosistem

Ada beberapa prasyarat untuk mendorong ekosistem gerakan masyarakat sipil:

1) Membangun kesepakatan bersama (common ground) akan kritisnya kondisi demokrasi saat ini, dan pentingnya kontribusi semua elemen dengan berbagai cara.

2) Menciptakan irisan-irisan antar isu (intersectionality) dengan kerangka intergenerasi guna mengikis ego sektoral dan ego generasi di kalangan LSM Indonesia.

3) Berbagi peran dalam membangun ekosistem sembari masyarakat sipil, bukan lagi multiperan ala "palu gada” (apa lu mau, gue ada).

4) Meluaskan jejaring dengan elemen gerakan rimpang baik melalui koalisi yang dirancang secara programatik, sembari memahami alam pikir dan perspektif aktivis muda yang bisa jadi berbeda dengan para senior di LSM.

Tentu saja prasyarat ini bukan tanpa masalah. Namun, nasib demokrasi Indonesia yang berada di ujung tanduk, membutuhkan kita semua mencari persamaan ketimbang perbedaan.

Artikel ini merupakan bagian dari kerja sama media dengan Indonesia Civil Society Forum (ICSF) 2025.

References

1. ^{^} di ujung tanduk (theconversation.com)
2. ^{^} dua kali lipat dalam enam tahun (celios.co.id)
3. ^{^} minim empati (theconversation.com)
4. ^{^} sepuluh korban jiwa (databoks.katadata.co.id)
5. ^{^} “gerakan rimpang” (theconversation.com)
6. ^{^} Gerakan "rimpang": Bagaimana kaum muda jatuh bangun bergerak melawan rezim (theconversation.com)
7. ^{^} bentuk kesia-siaan (indoprogress.com)
8. ^{^} pentingnya rekoneksi (indoprogress.com)
9. ^{^} donasi (theconversation.com)
10. ^{^} basis perlawanan kolektif (resistance) (ceaindonesia.id)
11. ^{^} depolitisasi dan teknikalisasi (journals.sagepub.com)
12. ^{^} Krisis pendanaan (konsillsm.or.id)
13. ^{^} “tuntutan 17-8"nya (www.kompas.id)
14. ^{^} riset kami (www.kurawalfoundation.org)
15. ^{^} Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) (yappika-actionaid.or.id)
16. ^{^} (Yappika) (yappika-actionaid.or.id)
17. ^{^} berkesinambungan dan berorientasi jangka panjang (www.civilsocietyacademy.org)
18. ^{^} Rakyat makin sadar pemerintah serampangan, perlawanan organik makin signifikan (theconversation.com)