Beban utang Indonesia dan negara berkembang lainnya meningkat tahun ini. Bagaimana mitigasinya?

● Utang negara-negara berkembang dunia, termasuk Indonesia, berisiko meningkat tahun ini.

● Anggaran Indonesia terbebani biaya bunga utang yang nilainya terus melambung.

● Pemerintah perlu lebih memperhatikan alternatif pembiayaan negara selain utang.

Bank Dunia dalam International Debt Report 2025^[1] yang terbit Desember lalu membahas beberapa fenomena menarik terkait utang pemerintah beberapa negara berkembang dan pola pengelolaannya.

Laporan^[2] tersebut mengulas kondisi utang pemerintah negara berkembang berpenghasilan menengah dan bawah (Low and Middle Income Countries/ LMIC), termasuk Indonesia.

Topik utang pemerintah^[3] selama ini kerap jadi bahan diskusi sekaligus kritik karena peningkatan jumlah nilai utang luar negeri berikut pengelolaannya (terkait angsuran dan pelunasan).

Seperti apa kondisi utang luar negeri (ULN) pemerintah dalam laporan Bank dunia tersebut dan bagaimana potensi untuk kemandirian pembiayaan di Indonesia?

Beban bunga yang terus meningkat

Ada beberapa temuan menarik^[4] yang bisa kita diskusikan bersama terkait dengan utang negara-negara berkembang berpenghasilan menengah. Total utang luar negeri negara-negara tersebut mencapai US$8,9 triliun atau Rp141,51 kuadtriliun per tahun 2024. Ini sekaligus jadi rekor baru ULN negara LMIC dan naik 1,1% dari tahun sebelumnya.

Di saat bersamaan, suku bunga global yang terus meningkat sehingga pembayaran bunga utang mencapai rekor tertinggi sepanjang masa, yaitu $415,4 miliar (Rp6,6 kuadtriliun).

Akibatnya negara-negara berkembang membayar lebih banyak layanan utang^[5] (utang pokok dan bunga) daripada dana pinjaman baru yang mereka terima.

Namun, menerbitkan utang baru pun harus berhadapan dengan beban utang yang menumpuk dari penarikan utang tahun-tahun sebelumnya.

Di Indonesia, misalnya, selain menerbitkan utang baru sebesar Rp833 triliun, pemerintah pada tahun ini harus membayar beban utang hingga Rp600 triliun^[6]. Angka tersebut telah meningkat jauh dari tahun 2020^[7] yang hanya sejumlah Rp338,8 triliun.

Saat ini, total utang^[8] (pemerintah, Bank Indonesia, dan swasta) mencapai Rp9.138 triliun per tahun 2025. Dari jumlah itu, utang luar negeri pemerintah tercatat sebesar $210,5 miliar (Rp3.300 - 3.400 triliun).

Hampir seluruh utang luar negeri pemerintah^[9] (99%) sebenarnya merupakan utang jangka panjang yang lebih aman.

Pun, utang dalam negeri pemerintah sebesar Rp5.800 triliun didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN). Ini diterbitkan di pasar domestik dan dibeli oleh investor dalam negeri.

Secara umum pengelolaan utang pemerintah^[10] mulai bergeser dengan mengandalkan utang dalam negeri dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN). Hal ini memang mengurangi ketergantungan terhadap investor global, lembaga donor, ataupun lembaga komersial global dengan biaya pinjaman (tingkat bunga) yang cenderung mahal.

Read more: Silang pendapat pusat-daerah soal dana mengendap: Siapa yang benar?^[11]

Empat upaya mitigasi utang pemerintah

Pemerintah berutang karena target penerimaan pajak dan bukan pajak, penerimaan dari badan usaha milik negara (BUMN), dan penerimaan lainnya tidak cukup untuk membiayai berbagai belanja.

Untuk mengelola utang, pemerintah menggabungkan empat pilihan strategi.

Strategi pertama adalah strategi frontloading^[12] yang menerbitkan SBN pada awal tahun, sebagai antisipasi kenaikan bunga global atau gejolak pasar pada tengah dan akhir tahun. Tujuannya untuk mendapatkan dana lebih cepat.

Strategi kedua adalah mengurangi porsi valuta asing (valas) dalam utang pemerintah untuk menekan resiko fluktuasi rupiah.

Meski berisiko, surat utang berbasis valas juga tidak bisa ditinggalkan sepenuhnya karena berfungsi sebagai instrumen penyerap mata uang asing, khususnya dolar Amerika Serikat, untuk menjaga cadangan devisa nasional^[13].

Strategi ketiga adalah pendalaman pasar ritel yaitu dengan cara menjual SBN di segmen ritel seperti ORI, SBR, dan Sukuk (obligasi syariah)^[14] kepada masyarakat agar manfaat pembayaran utang pemerintah kembali ke warga negara Indonesia.

Yang terakhir adalah menjaga rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) dibawah 40%. Saat ini angka DSR (debt service ratio) pemerintah berada di kisaran 39,9%, yang berarti lampu kuning bagi anggaran kita.

Read more: Subsidi BBM: Bikin tekor APBN tapi sulit dihapuskan^[15]

Jika merujuk pada Undang-undang Keuangan Negara^[16] pemerintah memiliki batas-batas pengelolaan utangnya. Utang negara harus diukur berdasarkan kemampuan dan kemauan membayar, bukan semata dari besarnya nilai pinjaman.

Pemerintah juga menjaga indikator fiskal (anggaran) utama tetap berada di level aman seperti rasio defisit utang^[17] yang tidak boleh lebih dari 3% dari PDB. Ini pun dengan jumlah utang^[18] yang batas atasnya dipatok 60% terhadap PDB.

Perlunya alternatif pembiayaan

Kondisi ekonomi yang masih lesu juga menjadi ancaman target penerimaan pajak di tahun 2026. Adakah pilihan untuk mendapatkan alternatif pembiayaan pembangunan selain dari utang?

Opsi alternatif pembiayaan utang sebenarnya tersedia dan beragam jenisnya. Namun perlu kreativitas dan kerja keras pemerintah untuk mencari sumber-sumber baru tersebut.

Pilihan pertama adalah dengan kerja sama pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU/PPP^[19]). Pola ini melibatkan swasta untuk investasi dalam membangun infrastruktur, seperti jalan tol dan bendungan. Mekanismenya adalah pihak swasta membangun dan mengelola masa konsesi (misalnya 30 tahun), kemudian aset ini dikembalikan ke negara.

Alternatif kedua adalah penguatan Danantara^[20] sebagai sebuah sovereign wealth fund. Lembaga ini harus dioptimalkan untuk berinvestasi pada proyek-proyek unggulan terkait dengan penguatan infrastruktur. Pola pembagian resiko dan keuntungan harus menjadi Danantara dalam memutuskan investasi.

Alternatif pembiayaan ketiga adalah dengan optimalisasi keuangan sosial baik dalam bentuk zakat, infaq, sedekah dan wakaf (ZISWAF) dan filantropi. Dana tersebut dapat digunakan untuk membangun asset produktif berupa sekolah, rumah sakit dan lembaga-lembaga pendukung sektor pertanian.

Alternatif pembiayaan terakhir dan terbaru adalah mengoptimalkan bursa karbon. Indonesia yang memiliki hutan tropis yang luas bisa menjual kredit karbon kepada perusahaan-perusahan multinasional atau negara-negara maju yang menghasilkan polusi.

Dalam konsep ini, Indonesia bisa mendapatkan devisa bukan dari menjual kayu hutan tetapi dengan menjaga hutan yang menyerap emisi karbon dari atmosfer, kemudian menjual sertifikat penyerapan karbonnya.

Read more: Perlunya reformasi bantuan sosial melalui metode ‘affirmative basic income’^[21]

Pilihan-pilihan untuk mewujudkan pembiayaan pembangunan tanpa utang ini bisa menjadi solusi untuk mengurangi beban pemerintah. Pemerintah sudah melakukan mengelola utang untuk mengurangi beban fiskal, tapi dengan alternatif pembiayaan tanpa utang, APBN bisa memiliki ruang lebih luas untuk menggerakkan perekonomian.

References

1. ^{^} International Debt Report 2025 (openknowledge.worldbank.org)
2. ^{^} Laporan (openknowledge.worldbank.org)
3. ^{^} utang pemerintah (jeo.kompas.com)
4. ^{^} temuan menarik (openknowledge.worldbank.org)
5. ^{^} layanan utang (openknowledge.worldbank.org)
6. ^{^} membayar beban utang hingga Rp600 triliun (www.tempo.co)
7. ^{^} tahun 2020 (feb.ub.ac.id)
8. ^{^} total utang (www.cnbcindonesia.com)
9. ^{^} Hampir seluruh utang luar negeri pemerintah (djppr.kemenkeu.go.id)
10. ^{^} pengelolaan utang pemerintah (djppr.kemenkeu.go.id)
11. ^{^} Silang pendapat pusat-daerah soal dana mengendap: Siapa yang benar? (theconversation.com)
12. ^{^} frontloading (nasional.kontan.co.id)
13. ^{^} cadangan devisa nasional (www.kompas.id)
14. ^{^} ORI, SBR, dan Sukuk (obligasi syariah) (www.kemenkeu.go.id)
15. ^{^} Subsidi BBM: Bikin tekor APBN tapi sulit dihapuskan (theconversation.com)
16. ^{^} Undang-undang Keuangan Negara (peraturan.bpk.go.id)
17. ^{^} rasio defisit utang (peraturan.bpk.go.id)
18. ^{^} jumlah utang (peraturan.bpk.go.id)
19. ^{^} KPBU/PPP (kpbu.kemenkeu.go.id)
20. ^{^} Danantara (www.danantaraindonesia.co.id)
21. ^{^} Perlunya reformasi bantuan sosial melalui metode ‘affirmative basic income’ (theconversation.com)