Asian Spectator

Men's Weekly

.

Nomad digital bikin ekonomi Canggu melesat, tapi bagaimana dengan warga lokal?

  • Written by Angtyasti Jiwasiddi, Subject Content Coordinator, Binus University

● Canggu sudah menjelma sebagai salah satu pusat digital nomad dunia. Hal ini mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

● Pertumbuhan ekonomi Bali melesat jauh dari masa awal pasca pandemi.

● Namun dampak negatifnya, warga lokal justru tersingkirkan karena harga sewa rumah dan biaya hidup yang semakin mahal.

Pulau Bali khususnya di Canggu, semakin dipadati oleh nomad digital[1] mancanegara.

Para pekerja di bidang teknologi yang bisa melakukan pekerjaannya dari mana saja ini sering digambarkan sebagai simbol kebebasan kerja dan gaya hidup ideal yang mungkin didambakan banyak orang.

Tak kurang dari 30 ribu pekerja digital[2] mancanegara berkontribusi pada pesatnya pertumbuhan ekonomi Canggu dan Bali secara keseluruhan.

Dalam sekejap, pemandangan orang-orang yang bekerja dari laptop di kafe pinggir pantai sudah menjadi hal yang lumrah di Canggu.

Kini, kawasan ini telah menjelma menjadi salah satu episentrum nomad digital global[3], lengkap dengan ragam fasilitas penunjangnya seperti co-working space, vila mewah, kafe berkonsep “work-life balance”, dan komunitas pekerja jarak jauh multinasional yang berbaur satu sama lain.

Tidak salah jika dinamika ini seperti menjadi berkah tersendiri bagi Bali. Potensi ini jadi obat penyembuh efektif dari rontoknya industri wisata Pulau Dewata akibat pandemi Covid-19.

Namun, di balik narasi optimisme tersebut, terdapat dinamika sosial yang jauh lebih kompleks dan berimplikasi terhadap warga lokal.

Read more: Bagaimana pariwisata Bali harus berbenah usai pandemi COVID-19[4]

Efek samping suntikan ekonomi

Ketika pariwisata Bali hancur lebur akibat COVID-19[5], kelompok pekerja jarak jauh[6] yang kelak disebut nomad digital ini menjadi salah satu penopang ekonomi lokal.

Mereka menyewa vila jangka panjang, menghidupkan kafe dan coworking space, serta menciptakan permintaan baru bagi jasa kebersihan, keamanan, transportasi, dan hospitality.

Pemerintah daerah dan masyarakat pun melihat nomad digital sebagai pengganti “wisatawan[7]” hingga memberikan insentif berupa visa nomad digital[8] untuk menyambut potensi ini.

Karena para pendatang notabene berasal dari negara dengan standar ekonomi yang tinggi, tinggal di Bali yang menawarkan panorama alam justru tergolong murah bagi mereka[9].

Read more: Menyambut pemegang visa turis digital nomad, apa yang perlu disiapkan pemerintah dan pelaku usaha?[10]

Para pendatang asing tersebut pun membagikan pengalamannya di media sosial dan efektif mengundang para kompatriotnya untuk datang ke Bali.

Nomad digital bikin ekonomi Canggu melesat, tapi bagaimana dengan warga lokal?
Tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Bali terus mendekati angka 6%. Tambahan energi pertumbuhan ekonomi ini disokong oleh stabilnya pertumbuhan pariwisata Bali. Grafis: Andi Ibnu (The Conversation Indonesia) | Sumber: Badan Pusat Statistik

Sontak, permintaan terhadap hunian dan variabel konsumsi lainnya seperti makanan dan minuman dan jasa lainnya meningkat. Sawah-sawah di Canggu[11] perlahan berganti menjadi vila dan ruang komersial baru.

Lanskap agraris Canggu berubah menjadi “sawah beton"—istilah yang kerap digunakan warga lokal untuk menggambarkan hilangnya ruang produktif dan ekologis.

Alhasil, harga sewa dan properti melonjak signifikan[12].

Namun, pertanyaannya bukan sekadar apakah Canggu untung, melainkan siapa yang paling diuntungkan, dan siapa yang menanggung akibatnya.

Menyingkirkan warga lokal

Kue perekonomian dari fenomena digital nomad boom di Canggu memiliki efek samping[13] yang kerap luput dari perhatian. Efek konsekuensi sosial tersebut menerpa komunitas lokal, sang tuan rumah.

Di kawasan seperti Canggu dan sekitarnya, harga properti melesat 11 – 41%[14]. Ini membuat warga dan pekerja lokal yang berpenghasilan Rp2,5 – 3 juta perbulan terpaksa pindah ke pinggiran atau bahkan keluar dari wilayah Canggu[15] karena tidak bisa mengejar kenaikan harga sewa.

Kehadiran para ekspatriat ini[16] mencerminkan pola gentrifikasi klasik (lonjakan ekonomi akibat kedatangan sekelompok orang berpenghasilan tinggi ke daerah berpenghasilan rendah), tapi dengan sentuhan digital yang mengglobal.

Para nomad digital asing ini tidak datang sebagai investor besar atau industrialis, melainkan sebagai individu-individu yang secara kolektif membawa daya beli tinggi dan gaya hidup global.

Observasi lapangan dan beragam laporan mengenai Canggu menunjukkan bahwa dampak ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial dan kultural.

Nomad digital cenderung hidup dalam "gelembung sosial” tersendiri, berjejaring dengan sesama pekerja global. Mereka menggunakan bahasa, platform, dan ruang yang sama, tapi minim interaksi bermakna dengan komunitas lokal.

Read more: Antropolog ungkap sisi gelap digital nomad dalam pekerjaan mereka[17]

Canggu pun otomatis harus berfungsi ganda sebagai ruang hidup warga lokal dan “global playground” bagi pekerja jarak jauh yang nyatanya sering beririsan[18].

Masalah menjadi semakin kompleks ketika praktik legalitas dan regulasi ikut diperhitungkan.

Para ekspatriat ini, yang awalnya hanya sekadar work from anywhere di Canggu, justru giat melakukan ekspansi bisnisnya sendiri seperti membuka kelas, jasa, atau bisnis daring yang bersaing langsung dengan pekerja lokal tanpa izin resmi.

Nomad digital bikin ekonomi Canggu melesat, tapi bagaimana dengan warga lokal?
Sulit membedakan yang mana usaha miliki warga lokal dan ekspatriat di Canggu. Auturmmm/ Shutterstock.com[19]

Alhasil, warga lokal kian terpojok, tidak hanya dalam urusan properti tapi juga dimensi sosial-ekonomi lain. Praktik ini adalah bentuk persaingan tidak sehat yang berujung pada perang harga[20] yang menggerus pendapatan UMKM dan pekerja Bali.

Perlu perhatian pemerintah

Penting dicatat, kritik terhadap digital nomadisme bukan berarti menolak mobilitas global, kerja jarak jauh atau bahkan pengunjung asing.

Fenomena di Canggu justru memperlihatkan bagaimana tatanan global, paspor kuat, mata uang asing, dan fleksibilitas kerja dapat memberikan keuntungan struktural bagi sekelompok orang. Namun, semua itu justru merugikan kelompok lain dengan konsekuensi yang tidak bisa mereka pilih.

Read more: Indonesia hingga Meksiko berupaya menarik ‘digital nomads’, tapi penduduk lokal berkata “tak semudah itu”[21]

Tantangannya kini adalah merancang kebijakan yang mampu menyeimbangkan keterbukaan global dengan perlindungan sosial lokal. Tujuannya agar Canggu tidak hanya menjadi destinasi yang “layak huni” bagi dunia, tetapi juga tetap menjadi rumah bagi warganya sendiri.

Apa yang terjadi di Canggu sejatinya juga berlangsung di berbagai wilayah lain di dunia, seperti Chiang Mai (Thailand) dan Da Nang (Vietnam)[22] terutama dalam konteks ekonomi dan pembangunan lokal yang belum sepenuhnya kuat.

Dalam situasi ini, nomadisme digital beroperasi sebagai bentuk arbitrase spasial[23] yang mengambil keuntungan dari perbedaan nilai mata uang, biaya hidup, dan regulasi untuk memaksimalkan kualitas hidup individu global.

“Kehidupan mewah dengan anggaran rendah” di Bali boleh saja digaungkan. Namun, menormalisasi ketimpangan global sebagai pilihan gaya hidup personal tidak bisa dibenarkan. Yang mendesak justru adalah memastikan bahwa masyarakat lokal turut menikmati manfaat ekonomi dan sosial secara proporsional.

Apa yang terjadi di Canggu menjadi pengingat penting bagi komunitas lokal untuk membangun dan menegaskan hak mereka dalam merespons kehadiran nomad digital.

Pemerintah setempat pun tak hanya harus beradaptasi secara reaktif. Mereka juga perlu secara proaktif mengarahkan fenomena ini ke pemerataan manfaat ekonomi, sosial, dan spasial yang berkelanjutan dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat lokal.

References

  1. ^ nomad digital (doi.org)
  2. ^ 30 ribu pekerja digital (cocodevelopmentgroup.com)
  3. ^ episentrum nomad digital global (www.detik.com)
  4. ^ Bagaimana pariwisata Bali harus berbenah usai pandemi COVID-19 (theconversation.com)
  5. ^ pariwisata Bali hancur lebur akibat COVID-19 (www.researchgate.net)
  6. ^ kelompok pekerja jarak jauh (doi.org)
  7. ^ wisatawan (www.cnnindonesia.com)
  8. ^ visa nomad digital (theconversation.com)
  9. ^ tergolong murah bagi mereka (www.telegraph.co.uk)
  10. ^ Menyambut pemegang visa turis digital nomad, apa yang perlu disiapkan pemerintah dan pelaku usaha? (theconversation.com)
  11. ^ Sawah-sawah di Canggu (www.cnnindonesia.com)
  12. ^ harga sewa dan properti melonjak signifikan (thebalisun.com)
  13. ^ efek samping (thenextweb.com)
  14. ^ harga properti melesat 11 – 41% (www.cnnindonesia.com)
  15. ^ pindah ke pinggiran atau bahkan keluar dari wilayah Canggu (thebalisun.com)
  16. ^ Kehadiran para ekspatriat ini (thenextweb.com)
  17. ^ Antropolog ungkap sisi gelap digital nomad dalam pekerjaan mereka (theconversation.com)
  18. ^ nyatanya sering beririsan (radarbali.jawapos.com)
  19. ^ Auturmmm/ Shutterstock.com (www.shutterstock.com)
  20. ^ perang harga (link.springer.com)
  21. ^ Indonesia hingga Meksiko berupaya menarik ‘digital nomads’, tapi penduduk lokal berkata “tak semudah itu” (theconversation.com)
  22. ^ Chiang Mai (Thailand) dan Da Nang (Vietnam) (www.researchgate.net)
  23. ^ arbitrase spasial (arxiv.org)

Authors: Angtyasti Jiwasiddi, Subject Content Coordinator, Binus University

Read more https://theconversation.com/nomad-digital-bikin-ekonomi-canggu-melesat-tapi-bagaimana-dengan-warga-lokal-275322

Magazine

Nomad digital bikin ekonomi Canggu melesat, tapi bagaimana dengan warga lokal?

● Canggu sudah menjelma sebagai salah satu pusat digital nomad dunia. Hal ini mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.● Pertumbuhan ekonomi Bali melesat jauh dari masa awal pa...

Transisi energi Indonesia mandek, solusi berbasis komunitas jadi alternatif rasional dan potensial

● Penerapan transisi energi di dalam negeri cenderung mandek.● Masih berpihaknya pemerintah terhadap energi kotor jadi salah satu penyebabnya.● Pendekatan akar rumput seperti kebijak...

Riset: Strategi ‘kartel’ batu bara dan menyetop izin tambang baru bisa jadi jalan tengah percepat transisi energi

Pada tahun 1960-an, negara-negara produsen minyak membentuk sebuah kartel atau kelompok yang mengendalikan pasar bersama untuk mengangkat harga minyak. Strategi ini pun berhasil.Selama puluhan tahun, ...