Tarik ulur regulasi: Reformasi Polri di tengah kekacauan aturan jabatan sipil

● Penempatan anggota Polri di jabatan sipil akan menjauhkan kepolisian dari agenda reformasi.

● Putusan MK perlu menjadi acuan bagi regulasi internal maupun eksternal terkait penempatan anggota Polri pada jabatan sipil.

● Batas peran Polri di luar fungsi kepolisian harus ditegaskan.

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan No. 223/PUU-XXIII/2025^[1] menolak uji materi mengenai pasal yang memberi ruang polisi untuk menempati jabatan sipil. Sepintas, ini terlihat sebagai legitimasi baru atas perluasan peran Polri.

Padahal, penolakan MK ini tidak otomatis berarti penempatan anggota Polri di jabatan sipil sudah benar.

Secara substantif, penempatan anggota Polri di jabatan sipil tetap bermasalah, karena berpotensi menjauhkan institusi kepolisian dari tujuan utama reformasi: menjadi aparat penegak hukum yang profesional, akuntabel, dan tunduk pada kontrol sipil.

Koreksi Polri oleh MK

Jika Putusan MK No. 223/PUU-XXIII/2025 tidak membawa perubahan signifikan, maka Putusan MK sebelumnya, yakni No. 114/PUU-XXIII/2025^[2], justru perlu ditempatkan sebagai acuan utama dalam agenda reformasi Polri.

Dalam putusan tersebut, MK menyatakan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri sebagai inkonstitusional.

Putusan ini memberi dorongan penting bagi reformasi Polri di tengah berbagai masalah yang masih terus terjadi. Sebelumnya, frasa tersebut menjadi celah aturan yang memungkinkan anggota Polri dengan mudah ditempatkan di berbagai jabatan sipil di luar kepolisian.

Dengan kata lain, “penugasan Kapolri” telah menjadi semacam kata kunci legitimasi layaknya dasar hukum. Penempatan anggota Polri di jabatan sipil tidak lagi ditopang oleh kebutuhan yang terukur^[3], kriteria yang transparan, atau mekanisme akuntabilitas yang jelas, melainkan disimplifikasi sebagai mekanisme internal semata.

Dalam kondisi demikian, putusan MK No. 114 berperan signifikan untuk menghentikan ekspansi peran Polri yang selama ini dibenarkan melalui penugasan internal tanpa kontrol eksternal memadai.

Mengembalikan prinsip legalitas Polri

Reformasi Polri tidak dapat dipahami sebagai fleksibilitas kelembagaan tanpa batas, melainkan sebagai peneguhan batas kewenangan yang ditentukan oleh hukum dan konstitusi.

Dengan menutup celah normatif itu, MK secara substansial mengoreksi praktik perluasan peran Polri yang berpotensi menempatkan polisi sebagai aktor birokrasi sipil, bukan lagi penegak hukum profesional.

Putusan No. 114 tersebut seharusnya menjadi tolok ukur bagi regulasi internal maupun eksternal terkait Polri, terutama dalam isu penempatan anggota kepolisian pada jabatan sipil.

Aturan Polri menambah masalah

Persoalan baru muncul dengan hadirnya Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025^[4]. Kebijakan internal Polri ini berpotensi tidak sejalan dengan putusan MK dan bahkan memicu problem baru sebagaimana telah dikritik oleh berbagai pakar^[5].

Memang terdapat kesan bahwa pembatasan jabatan sipil hanya pada 17 kementerian/lembaga menjadi pagar ekspansi kekuasaan Polri. Namun, kesan tersebut bersifat semu.

Sebab, ketika MK sudah menyatakan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” tidak sesuai UUD, Perpol 19/2025 justru menghadirkan pelaksanaan tugas dan/atau penugasan anggota Polri pada jabatan di luar lembaganya, terutama dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2).

Alih-alih menutup celah normatif yang telah dikoreksi MK, regulasi ini justru mengulang praktik lama melalui formula baru. Ini menunjukkan problem klasik reformasi Polri: koreksi konstitusional tidak diikuti oleh kepatuhan hukum di tingkat internal.

Dampaknya bagi netralitas birokrasi

Putusan No. 114 juga berdampak pada ketentuan UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN^[6]. Pasal 19 ayat (3) UU ASN menyebut bahwa pengisian jabatan ASN dari anggota Polri harus sesuai dengan UU Polri.

Pembatalan frasa yang membuka ruang penugasan internal, maka ketentuan yang berlaku pascaputusan MK menjadi jelas: polisi hanya dapat menduduki jabatan di luar Polri setelah mengundurkan diri atau pensiun.

Implikasi ini penting karena menutup ruang fungsi ganda Polri dalam struktur pemerintahan sipil.

Pada saat yang sama, sistem ASN dilindungi dari masuknya aparat keamanan aktif, sehingga sistem merit (berbasis kompetensi) dan netralitas birokrasi tetap terjaga.

Pembatasan jabatan sipil Polri harus diatur dalam undang-undang

Pengaturan penempatan anggota Polri yang hanya melalui Peraturan Kapolri tetap problematik. Secara hierarki hukum, regulasi internal seperti peraturan Polri berada jauh di bawah undang-undang.

Pembatasan jabatan sipil bagi aparat keamanan semestinya tidak diletakkan pada kebijakan internal institusi, melainkan diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Polri.

Dalam kerangka negara hukum dan reformasi kepolisian, batas peran Polri di luar fungsi kepolisian harus ditegaskan agar institusi ini tidak kembali bergerak ke belakang, memanggil kembali implementasi dwifungsi ABRI yang pernah menjadi persoalan besar dalam sejarah Indonesia di era Orde Baru yang mengakibatkan tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat^[7].

References

1. ^{^} Putusan No. 223/PUU-XXIII/2025 (tracking.mkri.id)
2. ^{^} No. 114/PUU-XXIII/2025 (tracking.mkri.id)
3. ^{^} tidak lagi ditopang oleh kebutuhan yang terukur (jurnal.mediaakademik.com)
4. ^{^} Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025 (peraturan.go.id)
5. ^{^} telah dikritik oleh berbagai pakar (www.hukumonline.com)
6. ^{^} UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN (peraturan.bpk.go.id)
7. ^{^} tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat (jdih.mpr.go.id)