Bukan solusi tapi beban: Mengapa Prabowonomics justru berisiko terhadap perekonomian rakyat?

● Presiden Prabowo mengenalkan konsep ‘Prabowonomics’ yang diklaim bisa menumbuhkan ekonomi hingga 8%.

● Lain di klaim, ‘Prabowonomics’ justru tak menjawab akar masalah perekonomian.

● Alih-alih melesat, ekonomi Indonesia dalam bahaya karena salah alokasi anggaran.

Pemerintahan Presiden Prabowo berambisi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai angka 8%. Namun, sejumlah pakar justru bersepakat ambisi ini tidak dikuti dengan kebijakan ekonomi yang efektif.

Dalam diseminasi riset sekaligus diskusi yang berjudul “Prabowonomics: Can Indonesia Really Grow at 8%^[1]” pada Jumat (13/4), ketiga ekonom mengungkap: alih-alih berfokus pada masalah struktural, kebijakan pemerintah Indonesia saat ini seringkali lebih berguna dalam jangka pendek.

Misalnya, pemerintah lebih memprioritaskan guyuran anggaran besar program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG)^[2], daripada memperbaiki kapasitas industri untuk menopang pertumbuhan ekonomi.

Rizkia Nauli Siregar, peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI, mengutarakan implementasi kebijakan seperti ini dapat menjadi bumerang di tengah bisnis swasta yang tidak bergerak. Bukannya berfokus pada produktivitas, Prabowo melalui klaim gagasannya Prabowonomics malah^[3] lebih memprioritaskan permintaan pasar, kebijakan moneter non-konvensional, serta program kapitalisme negara (state-led capitalism).

Misalokasi anggaran pemerintah

Di tengah pendapatan negara yang sedang kurang baik, pakar menyayangkan pemerintah yang mengalokasikan APBN secara tidak tepat. Program MBG, misalnya, sebagai bentuk pengeluaran terbesar APBN saat ini.

Riandy Laksono, peneliti di Center for Strategic and International Studies (CSIS), menyoroti manfaat pada program MBG yang sampai saat ini masih belum diketahui dampaknya bagi pertumbuhan ekonomi.

“Anggaran MBG dipotong dari anggaran-anggaran lain yang ada. Belanja pemerintah untuk infrastruktur juga terpotong, itu mereka kan punya multiplier effect. Sejauh mana multiplier effect MBG itu lebih besar dari uang yang ditarik (dari anggaran lain) itu kita tidak pernah dapat klarifikasi,” paparnya.

Riandy beranggapan MBG bisa lebih secara efisien jika difokuskan pada penerima yang memang membutuhkan, seperti Indonesia Timur. Dengan demikian, program tersebut hanya memakan 4-8% dari total anggaran saat ini.

Keputusan pemerintah yang ujug-ujug mengimpor mobil pick-up dari India^[4] juga mengundang pertanyaan tersendiri. Menurut Rizkia, keputusan tersebut merupakan wujud dari state-led capitalism yang juga berperan dalam misalokasi anggaran.

“(Koperasi) membutuhkan mobil tipe tertentu untuk membantu menjangkau daerah remote, tapi pertanyaan kita adalah dengan anggaran yang sama apakah kita bisa melakukan hal lain untuk mengatasi masalah distribusi barang tadi? Kenapa tidak membuat jalan saja? Hal ini menciptakan friksi di pasar lokal”

Read more: Demi efisiensi anggaran, perlukah sampai mengorbankan pendidikan?^[5]

Eksperimen moneter Prabowonomics

Selain MBG, ketiga pakar juga menyoroti keputusan pemerintah untuk menyuntikan dana Rp200 triliun^[6] hasil sisa anggaran ke bank-bank berplat merah (Himbara).

Krisna Gupta, Senior Fellow di Centre of Indonesian Policy Study (CIPS), menilai hal ini sebagai langkah yang kurang tepat. Menurutnya, pertumbuhan jangka panjang harusnya bertumpu pada reformasi struktural yang fundamental.

“Yang lebih baik tentunya membersihkan pajak dan bea cukai. Untuk sekarang, mungkin upaya ini tidak akan terlalu berasa, tapi dalam jangka panjang akan sangat berdampak.” papar Krisna.

Di sisi lain, Riandy berpendapat akan lebih bermanfaat jika pemerintah fokus berinvestasi pada sektor-sektor yang lebih strategis. Penelitian terbaru^[7] Riandy bersama Krisna dan Rizki menemukan, investasi pada sektor manufaktur lebih berdampak pada perekonomian karena menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengungkit pendapatan masyarakat.

“Logika pemberian Rp200 T itu kan seperti memberi oli ke mesin. Kalau olinya ditambah tapi mesinnya rusak tidak akan jalan mobilnya,” kata dia.

Read more: Prabowo tidak perlu terlalu bernafsu kejar target pertumbuhan 8 persen^[8]

Pertumbuhan yang benar-benar berkualitas

Pertumbuhan bukan hanya sekadar angka 8% saja, melainkan juga soal kualitas: apakah angka tersebut mampu menjaga ekosistem berusaha, menyejahterahkan buruh, serta menciptakan lapangan kerja yang stabil atau tidak.

Dalam hal ini, Rizkia mencatat apa yang masyrakat rasakan justru sebaliknya. Angka pertumbuhan Indonesia memang terasa stabil di atas kertas, tetapi kualitasnya tidak terasa di lapangan.

“Pengangguran memang turun, tapi itu lebih karena jumlah angkatan kerja yang ada meningkat. Kalaupun ada penambahan lapangan kerja, sebagian besar bersifat paruh waktu dan berada di sektor dengan produktivitas rendah,” kata Rizkia.

Fenomena lapangan kerja yang marak di sektor produktivitas rendah ini nampaknya konsekuensi langsung dari struktur industri kita yang lemah^[9]. Rizkia menyampaikan, pada tahun 2024 di sektor manufaktur pertambahan lapangan kerja mencapai 600 ribu, sedangkan pada 2025 hanya 300 ribu. Hal ini amat disayangkan mengingat menurutnya industri manufaktur dapat menghasilkan pekerjaan yang lebih baik dan stabil di pasar.

Read more: Jika industri terus diabaikan, Indonesia akan makin tertinggal pada 2026 dan seterusnya^[10]

“Kereta tidak bisa diimpor, daging enggak bisa diimpor bagi masyarakat ada kuota, tapi jika pemerintah yang butuh langsung dipermudah. Ini namanya standar ganda,” ungkap Krisna menyampaikan mengenai iklim investasi yang membuat sektor privat kesulitan untuk berkembang.

Pada akhir diskusi para peneliti mengingatkan pentingnya pertumbuhan yang bersifat jangka panjang. Alih-alih berfokus pada solusi jangka pendek, perlu kebijakan yang menyelesaikan masalah hingga akar seperti memperbaiki kebijakan industri yang ada.

Dengan membereskan masalah hingga ke akarnya pertumbuhan ekonomi yang ada pun dapat terasa lebih berkualitas.

References

1. ^{^} Prabowonomics: Can Indonesia Really Grow at 8% (www.instagram.com)
2. ^{^} guyuran anggaran besar program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) (www.bbc.com)
3. ^{^} Prabowonomics malah (www.tandfonline.com)
4. ^{^} mengimpor mobil pick-up dari India (money.kompas.com)
5. ^{^} Demi efisiensi anggaran, perlukah sampai mengorbankan pendidikan? (theconversation.com)
6. ^{^} dana Rp200 triliun (mediakeuangan.kemenkeu.go.id)
7. ^{^} Penelitian terbaru (www.tandfonline.com)
8. ^{^} Prabowo tidak perlu terlalu bernafsu kejar target pertumbuhan 8 persen (theconversation.com)
9. ^{^} struktur industri kita yang lemah (theconversation.com)
10. ^{^} Jika industri terus diabaikan, Indonesia akan makin tertinggal pada 2026 dan seterusnya (theconversation.com)