Kapitalisme ketuanan: Mengapa ketimpangan tetap bertahan meski Indonesia sudah demokratis?

● Demokrasi tidak otomatis menghapus ketimpangan sosial.

● Elite mempertahankan dominasi lewat narasi stabilitas dan pembangunan.

● Ketimpangan dinormalisasi sebagai harga pertumbuhan ekonomi.

Masyarakat kerap memahami bahwa lengsernya Suharto merupakan keberhasilan modernisasi politik^[1] karena melahirkan demokratisasi. Pemilu yang kompetitif, kebebasan sipil yang terbuka, dan pertumbuhan ekonomi dianggap akan mendorong lahirnya masyarakat yang lebih setara.

Demokrasi dan kapitalisme pasar memang secara bertahap akan menghasilkan perlindungan tenaga kerja yang lebih baik^[2], institusi hukum yang lebih responsif^[3], dan konflik sosial yang lebih beradab^[4].

Namun pengalaman Indonesia menunjukkan arah yang berbeda.

Demokrasi memang berkembang, pasar semakin terbuka, dan ekonomi terus tumbuh^[5]. Akan tetapi, ketimpangan sosial tetap bertahan^[6] bahkan, dalam banyak kasus, semakin dalam.

Karena itu, persoalannya bukan hanya siapa yang berkuasa—apakah oligarki atau bukan—melainkan bagaimana dominasi tersebut dapat bertahan lama dan diterima sebagai sesuatu yang wajar.

Untuk memahami situasi ini, saya mengusulkan konsep lordly capitalism, atau kapitalisme ketuanan, yaitu suatu bentuk kapitalisme di mana elite mempertahankan dominasi bukan hanya melalui kepemilikan ekonomi atau kontrol politik, tetapi juga dengan tampil sebagai “tuan” yang menjaga stabilitas, ketertiban dan kepentingan bersama.

Siapa “tuan” dalam kapitalisme Indonesia?

Dalam konsep Indonesia, “tuan” tidak merujuk pada satu individu tertentu, melainkan jaringan elite politik, birokrasi, dan bisnis, yang memiliki kemampuan mengatur arah pembangunan sekaligus mendefinisikan apa yang dianggap sebagai kepentingan nasional.

Contohnya adalah elite partai politik, pejabat negara, pengusaha besar, pemilik modal, dan aktor bisnis yang memiliki kedekatan dengan penguasa.

Kelompok tersebut tidak selalu tampil sebagai penguasa yang represif. Sebaliknnya, mereka cenderung hadir sebagai figur paternalistik yang mengklaim bekerja demi stabilitas ekonomi, investasi, pertumbuhan dan ketertiban sosial.

Di sinilah ketimpangan mulai dinormalisasi.

Perlindungan buruh dikurangi demi iklim investasi^[7], protes pekerja^[8] dianggap menghambat pergerakan ekonomi, dan fleksibilitas kerja^[9] dipromosikan sebagai tanda modernisasi^[10]. Ketimpangan tidak lagi terlihat sebagai masalah politik, melainkan sebagai konsekuensi yang dianggap rasional dan perlu diterima.

Read more: Sadarkah kita bahwa program makanan gratis adalah alat kontrol pemerintah terhadap rakyat?^[11]

Ketimpangan yang tampak wajar

Kapitalisme modern tidak selalu ditentukan oleh persaingan pasar yang adil. Sering kali, relasi kekuasaan dan kedekatan dengan elite politik ikut memengaruhi siapa yang diuntungkan.

Dalam banyak kasus, ia juga beroperasi melalui relasi paternalistik, di mana elite menempatkan diri sebagai pihak yang paling memahami kebutuhan masyarakat.

Contohnya adalah berbagai kebijakan ketenagakerjaan pasca-Reformasi. Praktik outsourcing, kontrak jangka pendek, hingga fleksibilisasi tenaga kerja sering dipresentasikan^[12] sebagai syarat agar Indonesia tetap kompetitif dan mampu menarik investasi global. Pengurangan perlindungan tenaga kerja dibingkai sebagai langkah realistis demi pertumbuhan ekonomi nasional.

Narasi seperti ini memiliki tujuan politik, yakni untuk membuat kerentanan pekerja tampak normal. Akibatnya, ketimpangan tidak lagi dianggap kegagalan sistem, melainkan harga yang harus dibayar demi pembangunan.

Read more: Ketimpangan bisa saja sebabkan krisis. Apa yang harus dilakukan?^[13]

Dominasi tidak hanya bekerja lewat paksaan

Analisis tentang oligarki cukup membantu untuk menjelaskan mengapa kekuasaan ekonomi dan politik di Indonesia hanya dikuasai segelintir elite. Namun, penjelasan ini sering hanya fokus pada siapa yang paling berkuasa, tanpa benar-benar menjelaskan mengapa kondisi tersebut bisa terus diterima oleh masyarakat.

Di sinilah konsep hegemoni Antonio Gramsci^[14] menjadi relevan.

Bagi Gramsci, dominasi tidak bertahan hanya melalui kekerasan atau paksaan negara, tetapi juga kemampuan elite membentuk nilai dan cara pandang publik. Kepentingan kelompok dominan dipresentasikan sebagai kepentingan bersama.

Contohnya adalah ketika tuntutan buruh dianggap mengganggu harmoni sosial^[15], aksi protes dilabeli ancaman terhadap stabilitas^[16], dan kepatuhan^[17] ditempatkan lebih tinggi daripada hak sosial.

Dengan kata lain, kapitalisme ketuanan tidak sekadar mengandalkan kontrol ekonomi, tapi juga memerlukan legitimasi moral.

Read more: Riset: UU Cipta Kerja gagal sejahterakan buruh, hanya untungkan pemodal^[18]

Dari Orde Baru ke demokrasi

Pola kapitalisme ketuanan sebenarnya melintasi era Orde Baru hingga Reformasi.

Pada masa Orde Baru, kontrol terhadap tenaga kerja dijalankan melalui korporatisme negara, pembatasan serikat independen dan stabilitas keamanan. Setelah Reformasi, mekanismenya berubah menjadi lebih legal dan teknokratis.

Bahasa pembangunannya bergeser. Dari “stabilitas politik” menjadi “daya saing ekonomi”, “efisiensi pasar tenaga kerja”, dan “kepastian investasi”. Padahal logikanya tetap sama: kerentanan tenaga kerja dipertahankan sebagai bagian normal dari pembangunan.

Demokrasi elektoral tidak otomatis menghapus relasi dominasi lama. Pemilu yang kompetitif dapat berjalan berdampingan dengan ketimpangan yang terus direproduksi.

Read more: Buruknya demokrasi Indonesia setelah Orde Baru: dampak dari ‘negara bayangan’^[19]

Dominasi ketimpangan

Nilai analitis konsep kapitalisme ketuanan terletak pada kemampuannya menjelaskan bahwa stabilitas tidak selalu identik dengan keadilan.

Sering kali, stabilitas justru menjadi bahasa ideologis untuk menormalisasi subordinasi sosial.

Kapitalisme di Indonesia tidak selalu bergerak secara objektif mengikuti logika pasar, tetapi juga sebagai paternalisme moral: sebagai hierarki yang diklaim demi perlindungan, keteraturan, dan kepentingan bersama.

Justru karena itu, ketimpangan dapat bertahan lama tanpa selalu terlihat sebagai bentuk dominasi.

Read more: Ancaman terbesar bagi demokrasi Indonesia bukan Prabowo, melainkan oligarki^[20]

References

1. ^{^} keberhasilan modernisasi politik (www.researchgate.net)
2. ^{^} perlindungan tenaga kerja yang lebih baik (www.cambridge.org)
3. ^{^} institusi hukum yang lebih responsif (icr.ethz.ch)
4. ^{^} konflik sosial yang lebih beradab (icr.ethz.ch)
5. ^{^} ekonomi terus tumbuh (www.journalofdemocracy.org)
6. ^{^} ketimpangan sosial tetap bertahan (www.worldbank.org)
7. ^{^} dikurangi demi iklim investasi (www.hrw.org)
8. ^{^} protes pekerja (www.reuters.com)
9. ^{^} fleksibilitas kerja (documents.worldbank.org)
10. ^{^} tanda modernisasi (www.oecd.org)
11. ^{^} Sadarkah kita bahwa program makanan gratis adalah alat kontrol pemerintah terhadap rakyat? (theconversation.com)
12. ^{^} sering dipresentasikan (documents.worldbank.org)
13. ^{^} Ketimpangan bisa saja sebabkan krisis. Apa yang harus dilakukan? (theconversation.com)
14. ^{^} konsep hegemoni Antonio Gramsci (plato.stanford.edu)
15. ^{^} dianggap mengganggu harmoni sosial (thediplomat.com)
16. ^{^} dilabeli ancaman terhadap stabilitas (www.amnesty.org)
17. ^{^} kepatuhan (plato.stanford.edu)
18. ^{^} Riset: UU Cipta Kerja gagal sejahterakan buruh, hanya untungkan pemodal (theconversation.com)
19. ^{^} Buruknya demokrasi Indonesia setelah Orde Baru: dampak dari ‘negara bayangan’ (theconversation.com)
20. ^{^} Ancaman terbesar bagi demokrasi Indonesia bukan Prabowo, melainkan oligarki (theconversation.com)