Setelah PAMSIMAS berhenti: Mengapa layanan air perdesaan tak jadi prioritas seperti MBG dan Kopdes?

● Program PAMSIMAS yang menyediakan akses air bersih bagi puluhan juta warga desa berhenti sejak 2022.

● Padahal, setengah dari layanan PAMSIMAS berada di wilayah yang rawan kekeringan.

● Presiden Prabowo Subianto mestinya menjadikan ini program prioritas, bukan hanya MBG dan Kopdes.

Bayangkan jika satu-satunya sumber air di desamu tiba-tiba berhenti mengalir. Bukan karena bencana besar, tetapi karena tidak ada lagi yang memperbaiki pipa yang rusak atau mengelola sistemnya.

Situasi ini bukan sekadar ilustrasi. Sebagian masyarakat perdesaan di Indonesia benar-benar mengalaminya setelah program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) fase III selesai pada 2022^[1].

Padahal, selama kurang lebih dua dekade, ada sekitar 26 juta jiwa di lebih dari 38 ribu desa^[2] yang bergantung untuk mendapatkan akses air minum lewat program ini.

Penelitian kami^[3] menunjukkan bahwa hampir setengah dari layanan PAMSIMAS berada di wilayah yang rawan kekeringan seperti di NTT, NTB, Maluku Utara, dan beberapa daerah di Sulawesi. Penghentian program ini berdampak besar pada kehidupan masyarakat desa, terutama di musim kemarau seperti saat ini.

Padahal akses air bersih merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin negara. Dan layanan air yang berkelanjutan juga merupakan salah satu Asta Cita^[4] Presiden Prabowo Subianto—yang mestinya menjadi program prioritas yang harus dilanjutkan pemerintah.

Masalah PAMSIMAS di lapangan

PAMSIMAS tercatat sebagai salah satu program air minum perdesaan terbesar di dunia^[5]. Namun, karena fokusnya pada implementasi lokal di desa-desa terpencil, program ini memang tidak begitu terkenal seperti halnya PDAM—layanan air perpipaan di kota.

PAMSIMAS minim publisitas nasional sehingga berbagai persoalan yang meliputinya, bahkan hingga program ini berakhir tidak terendus publik luas.

Riset yang saya lakukan menunjukkan program ini sudah lama memiliki banyak masalah di lapangan, mulai dari pengoperasian, pemeliharaan sistem, hingga anggaran.

Pertama, riset saya menemukan bahwa banyak sistem di lapangan sebenarnya sudah lama tidak berfungsi optimal meski di data terlihat baik-baik saja.

Data nasional, misalnya, menyebut bahwa sekitar 91% layanan PAMSIMAS di seluruh Indonesia pada 2022 masih aktif. Namun, di lapangan, kami menemukan infrastruktur air bersih sudah rusak atau bahkan tidak mengalir sama sekali, terutama di daerah luar Jawa dan Bali.

Kedua, kapasitas teknis pengelola desa amat terbatas. Berbeda dengan layanan air perkotaan yang dikelola oleh PDAM, PAMSIMAS mengandalkan partisipasi aktif masyarakat desa yang kemampuannya juga terbatas dalam memperbaiki kerusakan dan mengelola sistem. Masyarakat ini pun tidak diberi pelatihan yang memadai dalam mengelola sistem air.

Partisipasi perempuan dalam pengelolaan tergolong rendah. Meski ada syarat minimal 40% keterwakilan perempuan sebagai anggota Kelompok Pengelola Sarana & Prasarana Air Minum (KPSPAM), hanya sekitar sepertiga^[7] dari PAMSIMAS di seluruh Indonesia memenuhi syarat minimum ini. Itu pun peran mereka dalam pengambilan keputusan minim.

Read more: Cuaca makin ekstrem, saatnya rombak sistem tata kelola air kita^[8]

Terpenting adalah masalah pendanaan. Pendanaan PAMSIMAS didukung Bank Dunia sejak 2008 dengan total pendanaan $537 juta^[9] atau sekitar Rp8 triliun (menggunakan kurs saat itu).

Setelah pinjaman Bank Dunia berakhir pada 2021, program tidak dihentikan sepenuhnya melainkan dilanjutkan melalui APBN dan APBD^[10]. Sayangnya, transisi ini tidak berjalan mulus, kas pusat dan daerah terbatas hingga program akhirnya harus berhenti pada 2023.

Selain itu, sumber pendanaan untuk pembangunan layanan baru dan dana alokasi khusus untuk perbaikan infrastruktur selama ini bergantung kepada pemerintah pusat. Namun, pendanaan itu kini seret akibat efisiensi anggaran untuk program prioritas pemerintah, seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih.

Bahkan, opsi sumber pendanaan lain, seperti dana desa, pun tidak lagi bisa diharapkan karena pemotongan anggaran dari pusat^[11]. Akibatnya, program ini disetop total.

Kementerian PU sebagai induk program sampai sekarang pun belum memberikan kejelasan mengenai kelanjutan program ataupun program pengganti PAMSIMAS.

Read more: Merawat air, merebut ruang hidup: kisah aksi warga empat kota^[12]

Apa yang bisa kita lakukan?

Dari masalah ini kita patut belajar bahwa daerah tidak bisa selalu mengandalkan pusat untuk keberlanjutan sistem.

Setiap desa di Indonesia mesti memiliki rencana jangka panjang layanan air yang memuat target peningkatan layanan setiap tahun. Harus ada roadmap (peta jalan): target layanan, sumber dana, dan strategi perbaikan rutin—bukan hanya membangun infrastruktur lalu ditinggal.

Peta jalan ini juga harus memuat berbagai alternatif sumber pendanaan, entah dari dana desa, bantuan NGO, kredit mikro, ataupun CSR perusahaan.

Begitu pula sumber daya manusia untuk mengelola sistem air harus disiapkan. Berdasarkan penelitian, saya menemukan umumnya pendampingan program PAMSIMAS atau air minum perdesaan lain hanya berlangsung sampai infrastruktur selesai dibangun, alias hanya beberapa bulan saja.

Hal ini menyebabkan pengelola sistem air minum belum sepenuhnya mandiri, paham, dan mampu mengoperasikan layanan tersebut. Akibatnya, jika terjadi kerusakan, warga desa akan bingung memperbaikinya dan pada akhirnya sistem rusak dan tidak bisa mengalirkan air lagi.

Di sinilah pendampingan kepada KPSPAM dan desa menjadi penting. Namun pertanyaannya: siapa “institusi” terkait yang semestinya mendampingi? Ada lintas institusi yang bertanggungjawab.

Di level kabupaten, Dinas PU (Pekerjaan Umum) bisa membantu soal aspek teknis, tetapi soal kelembagaan adalah ranahnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Soal kualitas air adalah ranahnya Dinas Kesehatan. Sementara keuangan mestinya bisa dibantu oleh Bank Pembangunan Daerah setempat.

Untuk mengantisipasi masalah keuangan, warga juga bisa dilibatkan untuk rutin membayar iuran air. Iuran bisa dipakai untuk biaya perbaikan pipa, operasional, dan pengembangan jaringan perpipaan.

Sistem sambungan rumah akan lebih efektif karena pembayaran berdasarkan pemakaian meteran, jadi pemasukan lebih stabil. Pengelolaan uang harus dilakukan dengan transparan untuk menjamin kepercayaan pengguna untuk terus membayar iuran rutin.

DPR kini tengah menggodok RUU air minum dan sanitasi^[14], isu layanan air perdesaan menjadi salah satu poin pembahasannya. Aturan anyar ini seharusnya bisa menjawab persoalan dan mendorong layanan air perdesaan menjadi lebih baik.

Karena tanpa dukungan lanjutan—baik dalam bentuk pendanaan, pembinaan, maupun kebijakan—puluhan ribu layanan air perdesaan terancam akan mati selamanya.

References

1. ^{^} 2022 (www.worldbank.org)
2. ^{^} 26 juta jiwa di lebih dari 38 ribu desa (www.researchgate.net)
3. ^{^} Penelitian kami (www.researchgate.net)
4. ^{^} Asta Cita (kemenkoinfra.go.id)
5. ^{^} terbesar di dunia (www.sciencedirect.com)
6. ^{^} shutterstock (www.shutterstock.com)
7. ^{^} sepertiga (www.sciencedirect.com)
8. ^{^} Cuaca makin ekstrem, saatnya rombak sistem tata kelola air kita (theconversation.com)
9. ^{^} $537 juta (www.worldbank.org)
10. ^{^} APBN dan APBD (www.kompas.com)
11. ^{^} pemotongan anggaran dari pusat (www.youtube.com)
12. ^{^} Merawat air, merebut ruang hidup: kisah aksi warga empat kota (theconversation.com)
13. ^{^} shutterstock (www.shutterstock.com)
14. ^{^} RUU air minum dan sanitasi (emedia.dpr.go.id)