Paradoks kepemimpinan intermestik Prabowo: Bangun citra stabil di mata internasional saat didemo di dalam negeri
- Written by Ayu Anastasya Rachman, Dosen Hubungan Internasional, Universitas Bina Mandiri Gorontalo
● Keikutsertaan Prabowo dalam parade militer di Cina menunjukkan upayanya membangun citra stabil di mata internasional.
● Kedekatan Prabowo terhadap Cina bisa memicu ketidakpuasan baru di dalam negeri.
● Jika tak hati-hati, ini bisa melemahkan dukungan publik yang sangat dibutuhkan Prabowo untuk menjaga legitimasinya.
Sejak dilantik pada Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto berupaya membangun citra positif di panggung internasional.
Ia menyuarakan dukungan gencatan senjata bagi Palestina di PBB, menghadiri KTT G20 di Rio de Janeiro, serta membawa Indonesia bergabung dengan BRICS dan New Development Bank pada awal 2025.[1][2][3]
Namun citra global yang ia bangun harus berbenturan dengan kenyataan di dalam negeri. Sejak awal pemerintahannya, gelombang protes[4] terus berulang akibat ketidakpuasan publik terhadap elite politik yang dianggap semakin jauh dari rakyat.
Aksi Indonesia Gelap[5] menyoroti pemotongan anggaran pendidikan dan dominasi militer di ruang sipil. Kemudian berlanjut pada demonstrasi menolak revisi UU TNI pada April[6].
Ketegangan memuncak pada Agustus 2025 setelah DPR menyetujui kenaikan tunjangan anggota[7], dan kian meledak ketika pengemudi ojek daring, Affan Kurniawan, tewas menjadi korban brutalitas aparat[8].
Peristiwa ini memicu demonstrasi besar di Jakarta[9] dan sejumlah[10] kota besar[11] lainnya[12], menewaskan lebih dari 10 orang[13] dan lebih dari 3.000 orang ditahan[14].
Hanya selang beberapa hari pasca-kekacauan di dalam negeri, Prabowo terbang ke Beijing pada 3 September 2025 [15] untuk menghadiri undangan parade militer Cina dan bertemu Presiden Xi Jinping.
Ini adalah sebuah ironi politik–ketika krisis dan kekerasan yang terjadi di dalam negeri kontras dengan upaya membangun citra stabil di panggung internasional.
Politik intermestik Prabowo
Dalam kajian hubungan internasional, ilmuwan politik James Rosenau dari George Washington University menyebut politik luar negeri sering kali bersifat intermestic[18]. Artinya, kebijakan luar negeri tidak bisa dilepaskan dari situasi di dalam negeri.
Contohnya, ketika Presiden Amerika Serikat (AS) Richard Nixon membuka kembali hubungan dengan Cina pada awal 1970-an[19] sebagai bagian dari strategi Perang Dingin. Di dalam negeri, ia menghadapi krisis kepercayaan publik[20] akibat Perang Vietnam yang semakin tidak populer, maraknya gerakan antiperang[21], dan tekanan ekonomi[22].
Kunjungan ke Cina itu mengubah citranya sebagai pemimpin berani dan visioner[23], meningkatkan popularitasnya, dan berkontribusi pada kemenangan telak dalam Pemilu AS 1972[24].
Meski konteksnya berbeda, Prabowo menghadapi dilema yang mirip dengan Nixon, yaitu menggunakan keberhasilan di luar negeri untuk menguatkan posisinya yang sedang melemah di dalam negeri.
Saat lawatan ke Beijing, Prabowo menekankan komitmen investasi infrastruktur hingga industri nikel[25] baru lewat proyek Belt and Road Initiative (BRI) seakan iklim investasi di Indonesia aman sentosa tanpa konflik domestik.
Berbeda dengan era Jokowi yang cenderung berhati-hati meskipun intens secara ekonomi, Prabowo lebih gamblang menampilkan kedekatannya[26] dengan Beijing.
Lawatan luar negeri perdananya[27] pada November 2024 langsung ditujukan ke Cina. Penandatanganan sejumlah kesepakatan[28] strategis, termasuk di bidang keamanan maritim[29] merupakan oleh-oleh dari lawatan tersebut.
Puncaknya, Prabowo hadir dalam parade militer di Beijing bersama Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Korea Utara Kim Jong-un[30]. Momen ini jadi simbol penting, yaitu bahwa Indonesia lebih siap merapat ke Beijing, bahkan dalam isu militer.
Secara ekonomi, Cina sudah lama menjadi mitra dagang terbesar Indonesia[31] dengan nilai perdagangan lebih dari US$127 miliar atau Rp1,9 triliun pada 2024.
Investasi Cina[32] masuk ke sektor nikel dan infrastruktur melalui proyek BRI, mulai dari smelter di Sulawesi[33] hingga kereta cepat Jakarta–Bandung[34].
Kedekatan ekonomi ini makin nyata ketika Indonesia juga resmi bergabung ke BRICS[35] sejak Januari 2025.
Namun, kedekatan ini juga bukan tanpa risiko. Climate Rights International dan Mongabay mencatat[36] dampak serius dari industri nikel: pencemaran laut, deforestasi, hingga konflik lahan dengan masyarakat lokal.
Di Morowali Industrial Park[37], pembangunan smelter dikritik karena menimbulkan polusi yang merusak ekosistem dan memarjinalkan para nelayan.
Paradoks serupa[40] juga terlihat dalam proyek kereta cepat Jakarta–Bandung, yang semula dipromosikan sebagai simbol modernisasi, tetapi kini membebani negara akibat pembengkakan biaya sekitar Rp18 triliun dan kerugian operasional.
Jika tidak dikelola dengan hati-hati, kedekatan ini bisa berubah menjadi tuduhan bahwa pemerintahan Prabowo justru memperdalam ketergantungan pada Beijing sekaligus memicu ketidakpuasan baru di dalam negeri.
Ambisi terhadap BRICS dan risiko domestik
Di sisi lain, keanggotaan Indonesia di BRICS bukan hanya membawa investasi dan sumber pendanaan baru[41] melalui New Development Bank, tetapi juga menimbulkan dilema di dalam negeri.
Data terbaru BPS[42] menunjukkan bahwa AS menyumbang sekitar 10,6% dan Uni Eropa sekitar 6,9% dari total ekspor nonmigas Indonesia pada 2024, sementara pangsa ekspor ke Rusia hanya sekitar 0,5%.
Ekspor Indonesia ke negara-negara BRICS sendiri sangat didominasi oleh Cina, yang mencapai sekitar 24,2% dari total ekspor nonmigas, disusul India sekitar 8,2%. Sementara Brasil, Rusia, dan Afrika Selatan masing-masing di bawah 1%[43].
Artinya, hubungan dagang Indonesia dengan sebagian anggota BRICS relatif kecil dan tidak cukup signifikan untuk dijadikan alasan merapat terlalu jauh ke poros ini.
Sebaliknya, kebijakan tarif tinggi AS—terutama terhadap produk baja (25%) dan aluminium sejak 2018, serta langkah antidumping pada sejumlah produk karet, telah lebih mengguncang perekonomian Indonesia.[44][45]
Kebijakan AS memaksa pemerintah menurunkan posisi tawarnya dalam negosiasi perdagangan[46], yang pada gilirannya menuai kritik di dalam negeri karena dianggap merugikan pelaku usaha lokal[47].
Dinamika ini berpotensi menciptakan ketegangan. Pasar Barat tetap menjadi andalan pengusaha, bukan hanya karena volumenya yang besar, tetapi juga karena akses terhadap teknologi mutakhir dan stabilitas pasar.
Selain itu, publik Indonesia menunjukkan preferensi kuat[50] terhadap kerja sama dengan negara-negara seperti AS, Jepang, dan Korea. Ini terutama melalui jalur beasiswa seperti Fulbright[51], MEXT[52] dan DAAD[53], serta investasi yang nyata menciptakan lapangan kerja[54].
Alhasi, meski BRICS memberi panggung global bagi Indonesia, jika tidak berhati-hati maka langkah ini juga bisa menjauhkan pemerintah dari realitas dalam negeri dan melemahkan dukungan publik yang sangat dibutuhkan Prabowo untuk menjaga legitimasinya. Inilah paradoks intermestik.
Ujian legitimasi Prabowo
Ujian kepemimpinan Prabowo kini makin jelas: apakah ia mampu mengubah kedekatan dan pengakuan internasional yang ia raih menjadi penopang stabilitas dalam negeri, atau justru terjebak dalam paradoks “kuat di luar, rapuh di dalam”.
Jika ia mampu mengelola strategi intermestik dengan tepat, Indonesia berpeluang mendapatkan legitimasi ganda di dalam dan luar negeri.
Namun jika gagal, diplomasi internasionalnya hanya akan dipandang sebagai upaya menutupi krisis di rumah sendiri.
References
- ^ dukungan gencatan senjata (prabowosubianto.com)
- ^ KTT G20 di Rio de Janeiro (observerid.com)
- ^ Indonesia bergabung dengan BRICS dan New Development Bank pada awal 2025. (thediplomat.com)
- ^ gelombang protes (www.cnbcindonesia.com)
- ^ Aksi Indonesia Gelap (www.reuters.com)
- ^ demonstrasi menolak revisi UU TNI pada April (fulcrum.sg)
- ^ DPR menyetujui kenaikan tunjangan anggota (jakartaglobe.id)
- ^ tewas menjadi korban brutalitas aparat (www.independent.co.uk)
- ^ demonstrasi besar di Jakarta (www.cnbcindonesia.com)
- ^ sejumlah (www.detik.com)
- ^ kota besar (surabaya.kompas.com)
- ^ lainnya (www.tempo.co)
- ^ lebih dari 10 orang (nasional.kompas.com)
- ^ lebih dari 3.000 orang ditahan (www.hrw.org)
- ^ terbang ke Beijing pada 3 September 2025 (www.aljazeera.com)
- ^ Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat Presiden (www.presidenri.go.id)
- ^ CC BY (creativecommons.org)
- ^ intermestic (www.scribd.com)
- ^ pada awal 1970-an (www.history.com)
- ^ krisis kepercayaan publik (www.archives.gov)
- ^ gerakan antiperang (www.pbs.org)
- ^ tekanan ekonomi (history.state.gov)
- ^ mengubah citranya sebagai pemimpin berani dan visioner (news.gallup.com)
- ^ kemenangan telak dalam Pemilu AS 1972 (www.history.com)
- ^ menekankan komitmen investasi infrastruktur hingga industri nikel (www.fmprc.gov.cn)
- ^ kedekatannya (chinaglobalsouth.com)
- ^ Lawatan luar negeri perdananya (apnews.com)
- ^ Penandatanganan sejumlah kesepakatan (thediplomat.com)
- ^ bidang keamanan maritim (www.lowyinstitute.org)
- ^ Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Korea Utara Kim Jong-un (www.straitstimes.com)
- ^ mitra dagang terbesar Indonesia (en.antaranews.com)
- ^ Investasi Cina (policy.paramadina.ac.id)
- ^ smelter di Sulawesi (www.nytimes.com)
- ^ kereta cepat Jakarta–Bandung (www.bbc.com)
- ^ resmi bergabung ke BRICS (eastasiaforum.org)
- ^ mencatat (cri.org)
- ^ Di Morowali Industrial Park (www.theguardian.com)
- ^ Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat Presiden (www.presidenri.go.id)
- ^ CC BY (creativecommons.org)
- ^ Paradoks serupa (thediplomat.com)
- ^ membawa investasi dan sumber pendanaan baru (www.aseanbriefing.com)
- ^ Data terbaru BPS (indonesia.go.id)
- ^ masing-masing di bawah 1% (www.liputan6.com)
- ^ kebijakan tarif tinggi AS (www.transcon-indonesia.com)
- ^ mengguncang perekonomian Indonesia. (www.ft.com)
- ^ pemerintah menurunkan posisi tawarnya dalam negosiasi perdagangan (www.reuters.com)
- ^ kritik di dalam negeri karena dianggap merugikan pelaku usaha lokal (www.hukumonline.com)
- ^ Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat Presiden (www.presidenri.go.id)
- ^ CC BY (creativecommons.org)
- ^ menunjukkan preferensi kuat (indikator.co.id)
- ^ Fulbright (www.aminef.or.id)
- ^ MEXT (www.studyinjapan.go.jp)
- ^ DAAD (www.daad-indonesia.org)
- ^ nyata menciptakan lapangan kerja (en.tempo.co)
Authors: Ayu Anastasya Rachman, Dosen Hubungan Internasional, Universitas Bina Mandiri Gorontalo
