Setahun pemerintahan Prabowo-Gibran: Kebijakan publik elitis dan populis, minim analisis kritis

Satu tahun sudah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memimpin Indonesia.

Masa satu tahun pertama pemerintahan idealnya menjadi fase krusial dalam menentukan arah dan karakter bangsa ke depan. Periode ini tidak hanya berfungsi sebagai tahap konsolidasi dan penataan prioritas kebijakan, tetapi juga sebagai ajang pembuktian sejauh mana janji-janji politik dapat diterjemahkan menjadi kerja nyata dan kebijakan yang berdampak bagi publik.

Apakah arah kebijakan publik satu tahun ini sudah terlihat baik? Bagian mana yang perlu dibenahi oleh pemerintahan Prabowo?

Dalam episode SuarAkademia terbaru, kami membahas topik ini bersama Adinda Tenriangke Muchtar, Direktur Eksekutif dari The Indonesian Institute.

Adinda menyoroti sejumlah persoalan mendasar seperti tidak jelasnya prioritas pembangunan, lemahnya tata kelola, serta minimnya evaluasi kebijakan yang komprehensif.

Ia menilai, kebijakan baru kerap gagal menyelesaikan masalah utama karena pemerintah lebih sibuk membentuk lembaga baru daripada memperkuat proses yang sudah ada.

Ia menambahkan bahwa efektivitas kebijakan seharusnya tidak hanya diukur dari hasil akhir, tetapi juga dari kualitas proses perumusannya.

Dari sejumlah kebijakan yang telah diluncurkan, masih terdapat kekurangan dalam penerapan pendekatan berbasis bukti (evidence-based policy). Kurangnya riset dan perencanaan matang membuat hasil kebijakan sering kali tidak efektif.

Adinda juga mengkritik wacana kebijakan nasional yang cenderung didominasi kepentingan politik dan narasi populis ketimbang berpijak pada analisis ilmiah dan pemikiran kritis.

Dalam konteks politik yang kompleks, ia menekankan urgensi peningkatan tata kelola dan transparansi dalam proses pembuatan kebijakan publik.

Ia menyoroti perlunya memperkuat aspek inklusivitas dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Kebijakan publik harus mampu mencerminkan keragaman suara masyarakat, termasuk pandangan dari kalangan akademik dan masyarakat sipil.

Adinda juga mengingatkan pentingnya kemauan politik dan transparansi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan publik. Kebijakan yang baik bukan hanya yang tampak solutif di permukaan, tetapi yang benar-benar mampu menjawab akar masalah sosial.

Dalam pandangannya, pemerintah dan DPR perlu lebih terbuka terhadap aspirasi publik serta berkomitmen memperbaiki proses pembuatan kebijakan. Hanya dengan cara itu, tata kelola pemerintahan dapat berjalan efektif sekaligus melindungi hak asasi manusia di tengah dinamika politik yang terus berkembang.

Simak episode lengkapnya hanya di SuarAkademia—ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi. Kamu bisa mendengarkan episode SuarAkademia lainnya yang terbit setiap pekan di Spotify, Youtube Music dan Apple Podcast.