Gembar-gembor aksi iklim Indonesia berbanding terbalik dengan nasib pahit pekerja informalnya

● Semangat menanggulangi perubahan iklim selalu disampaikan pemerintah sejak lama.

● Bahkan dalam COP-30 belum lama ini pemerintah berkomitmen menggelontorkan Rp16 triliun untuk inisiasi dana abadi hutan tropis global

● Sementara itu di dalam negeri, jutaan orang pekerja informal di sektor sumber daya alam minim perhatian sejak dulu.

Sejak beberapa tahun belakangan, pemerintah kerap menebar narasi semangat Indonesia berpartisipasi menangani perubahan iklim global dan pembangunan ramah lingkungan.

Misalnya, statemen Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan pembangunan pembangkit listrik energi baru dan terbarukan seperti tenaga surya di seluruh desa^[1].

Ada juga statemen adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo^[2] saat menghadiri Conference of the Parties ke-30 (COP 30) di Brasil, untuk membahas upaya meredam perubahan iklim beserta dampaknya, menyampaikan komitmen Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam transisi energi yang adil, berkelanjutan, dan menguntungkan bagi rakyat.

Bahkan, Presiden pun sudah bersedia menyumbang inisiasi pendanaan perlindungan hutan hujan tropis global dengan menginvestasikan hingga US$1 miliar atau sekitar Rp16,8 triliun ke Tropical Forest Forever Fund (TFFF) yang digagas Brasil.

Namun, di tengah kemeriahan tersebut, terdapat kelompok pekerja yang selama ini kurang mendapat perhatian, kian terpinggirkan sejak jauh-jauh hari. Mereka adalah saudara-saudara kita yang berstatus pekerja informal.

Nyatanya selama ini, perubahan iklim masih dibingkai sebagai fenomena alam^[3] di luar kontrol manusia.

Read more: COP 30: 5 alasan konferensi iklim PBB gagal menepati janji sebagai ‘COP rakyat’^[4]

Pemberitaan media^[5] juga didominasi sebatas laporan data climate report yang minim eksplorasi terhadap langkah-langkah strategis.

Bahkan dalam naskah Second Nationally Determined Contribution (SNDC)^[6] COP-30 dan dokumen kebijakan iklim lainnya, Indonesia masih berkutat pada indikator-indikator ekologis semata.

Karena lebih banyak acara seremonial tanpa edukasi yang mendalam, pemahaman masyarakat terhadap masalah perubahan iklim juga belum menjadi perhatian publik luas^[7].

Tidak heran, penelitian dan pembuatan regulasi mengenai perubahan iklim^[8] hingga saat ini masih meminggirkan suara dan mengabaikan kepentingan kelompok rentan.

Dampak nyata multi dimensi dari perubahan iklim

Dalam SNDC^[9]—dokumen komitmen iklim Indonesia, isu ketenagakerjaan terutama nasib para pekerja informal masih belum menjadi bagian penting.

Padahal transisi ini diharapkan dapat mendorong pengembangan ekonomi rendah karbon dan membuka lapangan kerja baru yang dikenal dengan istilah Green Job^[10].

Di lapangan, saudara-saudara pekerja informal yang merasakan langsung dampak perubahan iklim nyata seperti terik matahari yang semakin menyengat dan ancaman anomali cuaca yang makin sering terjadi.

Di kawasan pesisir, cuaca ekstrem akibat perubahan iklim menurunkan hasil tangkapan ikan para nelayan seperti di Semarang^[12] dan Jawa Timur^[13], nelayan perempuan di Makassar^[14].

Masalah serupa juga dialami oleh petani garam di Sampang, Madura^[15] yang harus berhadapan dengan ketidakpastian akibat curah hujan dan sinar matahari yang tak menentu.

Read more: COP 30 di Brasil mencerminkan krisis tata kelola iklim global^[16]

Cuaca ekstrem juga memengaruhi pekerja informal sektor pertanian. Petani di Kalimantan Tengah^[17] kesulitan menentukan musim panen karena perubahan musim yang sulit diprediksi, ditambah lagi ancaman banjir dan degradasi ladang gambut yang semakin intens terjadi.

Bukan hanya berdampak pada nelayan dan petani, banjir rob dan badai yang terus menerus membuat kondisi sosial ekonomi masyarakat di sepuluh kota pesisir di Indonesia^[18] semakin rentan dan terus terperangkap jurang kemiskinan.

Dampak perubahan iklim juga menyerang kesehatan dan psikis para pekerja informal. Kekhawatiran terhadap ragam risiko dampak perubahan iklim meningkatkan depresi^[19] para pekerja.

Di Jambi, angka keguguran, gangguan penglihatan, dan berbagai masalah kesehatan lainnya banyak melanda buruh sawit perempuan^[20] akibat cuaca ekstrem seperti panas berkepanjangan, curah hujan yang tidak menentu, serta polusi industri.

Celah memberdayakan pekerja informal dalam skema green job

Isu ketenagakerjaan sudah mendapat perhatian dalam penyusunan kebijakan perubahan iklim. Pada tahun 2018, Organisasi Buruh Internasional (ILO) menerbitkan dokumen input The Employment Impact of Climate Change Adaptation^[21] yang menjadi landasan strategis sektor ketenagakerjaan dalam perubahan iklim.

ILO pun mendorong adanya transisi yang berkeadilan^[22] bagi pekerja melalui sektor pekerjaan hijau^[23] yakni pekerjaan yang berkontribusi pada pelestarian dan pemulihan lingkungan. Ini mencakup sektor ekonomi tradisional maupun ekonomi baru seperti energi terbarukan dan industri rendah karbon lainnya.

Read more: Mengapa pekerja informal kerap luput dari BPJS Ketenagakerjaan? Ini strategi untuk memperluas jaminan sosial.^[24]

Pertanyaannya, apakah skema ini mengakomodasi pekerja informal?

Di Indonesia, skema ini belum jelas. Pembahasan mengenai Green Job masih menjadi sub pembahasan dalam dokumen kebijakan yang masih cenderung makro, seperti yang tertuang dalam SNDC maupun Peraturan Presiden/Perpres^[25].

Selain itu, sektor baru ini cenderung dimaknai secara sempit^[26] dan masih sering menjadi jargon semata.

Selama ini, pekerja informal cenderung memproduksi dan mendistribusi komoditas dalam skala kecil^[27], lokasi kerja yang tersebar, dan terpisah-pisah, bekerja di pinggiran, dan seringkali bekerja sendiri tanpa bantuan orang lain.

Meski demikian, pekerja informal memiliki peran vital^[28] dalam penggerak ekonomi di kota dan di desa. Mereka dituntut untuk kreatif dan inovatif, resisten, bisa beradaptasi secara responsif termasuk ketika menghadapi dampak perubahan iklim.

Secara komposisi per tahun 2023^[29] tercatat 59,11% angkatan kerja di Indonesia bekerja di sektor ini didominasi perempuan.

Kesempatan berpartisipasi dalam pekerjaan di sektor informal juga membuka peluang bagi perempuan^[30] untuk turut serta dalam penguatan kesejahteraan keluarga di kelompok rentan.

Rekomendasi

Jika lapangan kerja hijau hanya identik sebagai sektor yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan khusus di bidang lingkungan dan aspek keberlanjutan, maka nasib pekerja informal akan terus dipinggirkan.

Karena itu, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus untuk membenahi kondisi ini.

Pertama, pemerintah perlu melebarkan perhatian seputar dampak perubahan iklim bagi kondisi ketenagakerjaan. Pemerintah harus segera menyiapkan skema perlindungan^[31] bagi kelompok pekerja terdampak, terutama para pekerja di sektor informal.

Perlindungan ini pun perlu mencakup pekerja informal berisiko terdampak transisi energi, seperti usaha kecil di sekitar pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Di Jawa Timur, misalnya, ada sekitar 452 ribu pekerja informal yang bergantung pada operasional PLTU Paiton^[32].

Kedua, pemerintah harus segera merumuskan turunan peta jalan ketenagakerjaan Green Job yang sesuai dengan struktur ketenagakerjaan di Indonesia. Indonesia bisa belajar dari Filipina^[33] yang telah memiliki Green Job Acts dan juga India^[34] yang telah meluncurkan Skill Council for Green Job (SCGJ).

Ketiga, pemerintah harus membuka ruang diskusi dan partisipasi kelompok rentan dalam perumusan kebijakan untuk menghasilkan pendekatan yang lebih empatik yang didukung data saintifik yang presisi dan terukur.

Kita semua mengharapkan komitmen Indonesia dalam penanganan dampak perubahan iklim tidak hanya berhenti pada retorika diplomasi tetapi dampaknya harus benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat.

Read more: Puluhan juta pekerja informal membutuhkan kepastian jaminan sosial^[35]

References

1. ^{^} di seluruh desa (www.esdm.go.id)
2. ^{^} Hashim Djojohadikusumo (kemenlh.go.id)
3. ^{^} dibingkai sebagai fenomena alam (www.researchgate.net)
4. ^{^} COP 30: 5 alasan konferensi iklim PBB gagal menepati janji sebagai ‘COP rakyat’ (theconversation.com)
5. ^{^} Pemberitaan media (www.tandfonline.com)
6. ^{^} (SNDC) (unfccc.int)
7. ^{^} perubahan iklim juga belum menjadi perhatian publik luas (www.purpose.com)
8. ^{^} penelitian dan pembuatan regulasi mengenai perubahan iklim (espace.library.uq.edu.au)
9. ^{^} SNDC (unfccc.int)
10. ^{^} Green Job (greenjobs.id)
11. ^{^} Fadhel geshana putra/ Shutterstock.com (www.shutterstock.com)
12. ^{^} di Semarang (link.springer.com)
13. ^{^} Jawa Timur (www.mdpi.com)
14. ^{^} Makassar (www.e3s-conferences.org)
15. ^{^} petani garam di Sampang, Madura (www.sciencedirect.com)
16. ^{^} COP 30 di Brasil mencerminkan krisis tata kelola iklim global (theconversation.com)
17. ^{^} Petani di Kalimantan Tengah (www.e3s-conferences.org)
18. ^{^} masyarakat di sepuluh kota pesisir di Indonesia (www.sciencedirect.com)
19. ^{^} meningkatkan depresi (www.nature.com)
20. ^{^} buruh sawit perempuan (pulitzercenter.org)
21. ^{^} The Employment Impact of Climate Change Adaptation (www.ilo.org)
22. ^{^} transisi yang berkeadilan (climatepromise.undp.org)
23. ^{^} sektor pekerjaan hijau (www.ilo.org)
24. ^{^} Mengapa pekerja informal kerap luput dari BPJS Ketenagakerjaan? Ini strategi untuk memperluas jaminan sosial. (theconversation.com)
25. ^{^} Perpres (perpustakaan.bappenas.go.id)
26. ^{^} secara sempit (theconversation.com)
27. ^{^} komoditas dalam skala kecil (www.sciencedirect.com)
28. ^{^} peran vital (www.elgaronline.com)
29. ^{^} per tahun 2023 (www.bps.go.id)
30. ^{^} peluang bagi perempuan (link.springer.com)
31. ^{^} perlindungan (www.wiego.org)
32. ^{^} PLTU Paiton (celios.co.id)
33. ^{^} Filipina (unfccc.int)
34. ^{^} India (sscgj.in)
35. ^{^} Puluhan juta pekerja informal membutuhkan kepastian jaminan sosial (theconversation.com)