MBG jadi program predatoris: Korbankan guru honorer dan siswa penyintas bencana
- Written by Jaya Darmawan, Peneliti ekonomi, Center of Economic and Law Studies (CELIOS)
● Anggaran pendidikan 2026 sebesar Rp769 triliun merupakan angka terbesar sepanjang masa.
● Sayangnya Rp233 triliun di antaranya merupakan alokasi khusus program mercusuar pemerintah yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).
● Duit sebesar itu bisa dialokasikan dengan lebih baik seperti peningkatan kesejahteraan guru honorer.
Pemerintah boleh saja mengklaim alokasi anggaran pendidikan tahun 2026 yang sebesar Rp769 triliun merupakan alokasi anggaran pendidikan terbesar sepanjang masa[1].
Tapi, Rp223 triliun (29% dari total anggaran pendidikan) di antaranya justru untuk program mercusuar Presiden Prabowo Subianto yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). Duit sebesar ini mengambil fungsi pendidikan yang sebelumnya digunakan untuk kegiatan peningkatan mutu pembelajaran, pengadaan sarana sekolah, dan bantuan operasional pendidikan.
Implementasi MBG pun masih mengandung banyak masalah[2] dari keracunan massal, penunjukkan mitra MBG yang tidak transparan dan hanya kepada kroni politik, risiko korupsi, hingga militerisme program.
Adapun penerima MBG telah diperluas hingga ibu mengandung, lansia, dan bayi di bawah lima tahun (balita)[3]. Pemerintah mengklaim perluasan ini menyokong tujuan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Namun, sejatinya proyek besar ini masih menimbulkan masalah dan risiko yang signifikan bagi dunia pendidikan. Alih -alih meningkatkan kualitas pendidikan, MBG berisiko menjadi predatory budgeting[4].
Read more: Rentetan fakta masalah MBG yang telah diprediksi jauh sebelumnya[5]
Istilah predatory budgeting berarti suatu program besar yang populis-politis diklaim memberikan manfaat yang besar, tapi anggarannya justru “memangsa” anggaran program krusial lainnya.
Duit MBG bisa untuk meningkatkan taraf hidup guru hononer
Ketimbang berlindung di balik klaim bombastis MBG, lebih baik negara mengalokasikan ratusan triliun untuk peningkatan insentif pengajar/guru.
Nasib 704 ribu lebih guru honorer di Indonesia[7] masih terombang-ambing meski tahun depan pemerintah berencana meningkatkan kesejahteraan guru honorer.
Read more: Banyak makanan terbuang, MBG menambah persoalan lingkungan[8]
Kebijakan peningkatan insentif guru honorer ditetapkan hanya sebesar Rp100 ribu[9] menjadi Rp400/bulan. Angka tersebut jauh dari layak dengan biaya hidup rata-rata.
Apabila anggaran sebesar Rp223 triliun dialokasikan untuk kebijakan peningkatan kesejahteraan guru honorer, dampaknya akan sangat signifikan untuk menyediakan upah layak.
Anggaran sebesar Rpp233 triliun dapat memberi gaji layak Rp3 juta per bulan (Rp 36 juta dalam setahun) kepada seluruh guru honorer di Indonesia. Ini bahkan bisa dilakukan hingga 8,8 tahun atau lebih dari 1 periode pemerintahan.
Menaikkan gaji guru secara layak akan menjadi langkah berani dan akan lebih dikenang sebagai perjuangan nyata pemerintah di bidang pendidikan, dibanding klaim alokasi anggaran pendidikan terbesar sepanjang sejarah yang sebenarnya belum tentu tepat guna.
Read more: Mengurai berbagai 'klaim surga' pemerintah dalam MBG[10]
Bisa memulihkan kegiatan belajar mengajar di Sumatra
Duit alokasi MBG juga berkecukupan jika dialihkan ke penanggulangan bencana. Pengalihan bertujuan untuk menjamin kelangsungan kegiatan belajar-mengajar[11] di wilayah terdampak banjir bandang Sumatra ketika memasuki tahun anggaran 2026 ini.
Ada sekitar 276 ribu siswa, 26 ribu guru[12], dan 3.274 bangunan sekolah yang terdampak bencana banjir bandang Sumatra.
Dalam taksiran awal, pemerintah setidaknya membutuhkan Rp50 triliun[13] untuk merevitalisasi total seluruh daerah terdampak bencana.
Celakanya, anggaran MBG yang diamankan dengan kebijakan efisiensi anggaran tidak hanya memangkas anggaran pendidikan dan kesehatan, tetapi memangkas anggaran lembaga penanganan bencana.
Di tahun 2026 anggaran untuk Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG[14]) dipatok Rp2,67 triliun (125 kali lebih kecil dari MBG).
Begitu juga anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB[15]) Rp0,49 triliun dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas[16]) sebesar Rp1,4 triliun. Masing-masing lebih kecil 690 dan 240 kali dari MBG.
Hal ini sangat miris di tengah Banjir Sumatra[17] yang menghancurkan provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara sehingga menghasilkan korban meninggal 1.030 jiwa, hilang 206 jiwa, dan pengungsi melebihi 600 ribu orang lebih per 16 Desember 2025.
Anggaran yang direncanakan pemerintah sangat tidak sebanding dengan kerugian ekonomi yang ditanggung warga. Bahkan nyawa warga dipertaruhkan dalam hal ini untuk membiayai MBG.
Korbankan anggaran untuk bantuan biaya pendidikan
Kabar mengenai kebijakan efisiensi anggaran berbentuk Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025[18] yang memangkas beasiswa dan bantuan sosial seperti KIP sempat mencuat di awal tahun.
Efisiensi anggaran untuk pembiayaan MBG ini sempat disanggah oleh Menteri Keuangan[19] dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi[20].
Namun, isu ini kembali ramai setelah beberapa pihak dari kampus dan mahasiswa memberikan respon terkait adanya penurunan kuota KIP di tahun 2025 atau penurunan nilai manfaat KIP di tengah perkuliahan.
Read more: Demi efisiensi anggaran, perlukah sampai mengorbankan pendidikan?[21]
Dalam Brevis Notatia atau keterangan penting yang didapat dari ANSTRAT BEM KM, MWA-UM, FORMAD, dan KAMADIKASI Universitas Gadjah Mada (UGM), tidak ada peningkatan kuota penerima manfaat KIP di UGM dari tahun sebelumnya.
Padahal, rektorat UGM biasanya selalu mampu bernegosiasi untuk menambah kuota hingga mencapai 1.600 penerima setiap tahun.
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) juga mengalami implikasi serupa, jumlah nilai manfaat KIP dipangkas mencapai 45%, dari sebelumnya mahasiswa menerima rata-rata Rp8,5 juta per semester, kini jumlahnya hanya sekitar Rp4,5 juta.
Kontras dengan UGM, kondisi ini langsung direspon oleh rektorat dengan penerbitan “Pernyataan Rektor, Terkait Penurunan Anggaran Beasiswa KIP Kuliah 2025[22].
Kasus di UGM bisa mengubur harapan mahasiswa baru untuk mendapatkan KIP Kuliah yang meringankan biaya perkuliahan. Sementara itu, yang terjadi di UMY berisiko menghentikan akses mahasiswa di pertengahan masa kuliah, apabila tidak ada alternatif penyelesaian dari pembiayaan lainnya.
Hal serupa juga bisa terjadi di banyak kampus lain di Indonesia, hanya saja belum tentu semua pihak berani untuk speak up. Kasus di UGM dan UMY hanyalah puncak gunung es dari masalah yang ditimbulkan oleh predatory budgeting anggaran untuk MBG.
Nasib guru dan pendidikan tak kunjung mendapat perhatian serius
Belum genap sebulan kita merayakan hari guru ke-80, 25 November yang lalu. Namun, hingga kini belum ada langkah berani dan struktural untuk menuntaskan masalah kesejahteraan guru dan isu pendidikan yang lain.
Yang terjadi malah anggaran pendidikan tergerus program rakus anggaran, Makan Bergizi Gratis.
MBG mungkin saja penting bagi pemerintah karena terikat janji kampanye. Tapi optimalisasi alokasi dan penggunaan anggaran pendidikan tidak kalah penting dalam upaya meningkatkan kualitas program.
Tujuannya untuk dengan meningkatkan alokasi insentif/gaji guru honorer, serta menambah kualitas dan kuantitas KIP Kuliah atau beasiswa serupa.
Seperti kata Ki Hajar Dewantara "Pendidikan adalah kunci keadilan dan kesetaraan di masyarakat”. Maka, mengambil dana pendidikan untuk tujuan selain pendidikan atau bahkan tujuan yang memunggungi tujuan pendidikan adalah bentuk kerusakan keadilan sosial.
References
- ^ anggaran pendidikan terbesar sepanjang masa (www.bbc.com)
- ^ banyak masalah (www.tempo.co)
- ^ ibu mengandung, lansia, dan bayi di bawah lima tahun (balita) (meranginkab.go.id)
- ^ predatory budgeting (journals.sagepub.com)
- ^ Rentetan fakta masalah MBG yang telah diprediksi jauh sebelumnya (theconversation.com)
- ^ Tibull/ Shutterstock.com (www.shutterstock.com)
- ^ guru honorer di Indonesia (mediaindonesia.com)
- ^ Banyak makanan terbuang, MBG menambah persoalan lingkungan (theconversation.com)
- ^ Rp100 ribu (www.tempo.co)
- ^ Mengurai berbagai 'klaim surga' pemerintah dalam MBG (theconversation.com)
- ^ kelangsungan kegiatan belajar-mengajar (theconversation.com)
- ^ 276 ribu siswa, 26 ribu guru (nasional.kompas.com)
- ^ Rp50 triliun (www.kompas.tv)
- ^ BMKG (www.antaranews.com)
- ^ BNPB (money.kompas.com)
- ^ Basarnas (dataindonesia.id)
- ^ Banjir Sumatra (gis.bnpb.go.id)
- ^ Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 (peraturan.bpk.go.id)
- ^ Menteri Keuangan (www.kemenkeu.go.id)
- ^ Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (www.detik.com)
- ^ Demi efisiensi anggaran, perlukah sampai mengorbankan pendidikan? (theconversation.com)
- ^ “Pernyataan Rektor, Terkait Penurunan Anggaran Beasiswa KIP Kuliah 2025 (www.instagram.com)
Authors: Jaya Darmawan, Peneliti ekonomi, Center of Economic and Law Studies (CELIOS)
